Suara.com - Universitas Indonesia menegaskan pihaknya tetap mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, sebagaimana amanat konstitusi negara.
Penegasan itu disampaikan usai viral UI mengundang akademisi dari The Hoover Institution, Stanford University, Prof Peter Berkowitz, dalam kegiatan Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) untuk mahasiswa Pascasarjana.
Kehadiran Peter Berkowitz menuai kritikan publik, lantaran latar belakang ideologisnya sebagai salah satu cendekiawan yang vokal mendukung Israel.
Dalam keterangannya kepada media, Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Arie Afriansyah menyampaikan kalau UI tetap konsisten pada sikap dan pendirian berdasarkan UUD 1945.
Indonesia turut memperjuangkan agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, termasuk terdepan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina menghadapi penjajahan yang dilakukan Israel.
"UI mendukung penuh kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Hal ini disampaikan langsung oleh Rektor UI kepada Duta Besar Palestina saat kunjungannya ke UI pada 17 Januari 2025 yang lalu," ucap Arie, Senin (25/8/2025).
Ia memahami munculnya kontroversi dari tindakan mengundang Peter Berkowitz.
Ia menyebut, kasus itu sebagai pembelajaran untuk UI ke depan untuk lebih selektif dan sensitif dalam mengundang akademisi internasional.
Pihaknya menegaskan kalau tidak ada maksud lain dari kehadiran Peter Berkowitz di UI.
Baca Juga: Tuai Kecaman Usai Hadirkan Akademisi Pro-Israel Sebagai Pembicara, Pihak UI Akui Khilaf
Sebab narasumber yang diundang dalam acara tersebut telah disesuaikan dengan bidang yang didalami.
"Saat pemilihan kandidat pembicara, UI menilai bahwa Prof. Peter Berkowitz (The Hoover Institutions - University of Stanford) dan Dr. Ir. Sigit P. Santosa (PT Pindad, Alumni terkemuka MIT di Indonesia) adalah di antara nama-nama terbaik dari luar negeri dan dalam negeri dalam bidang terkait," jelas Arie.
Mengenai latar belakang Peter Berkowitz, UI mengakui kurang hati-hati dan meminta maaf atas kelalaian tersebut.
Berita Terkait
-
Korban Tewas Kelaparan di Gaza Tembus 212, Hampir Separuh Anak-anak
-
Israel Nekat Kuasai Gaza: 5 Negara Sekutu Geram, PBB Ikut Meradang
-
Soal Evakuasi Kemanusiaan Warga Palestina, Legislator PDIP: Hati-hati Jebakan Israel!
-
Ryaas Rasyid Yakini Jokowi Tak Miliki Ijazah: Kalau Ada Pasti Palsu
-
Eks Tentara Israel (IDF) Jalankan Bisnis Properti di Bali, Kok Bisa Lolos Imigrasi?
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Terima Hotman Paris dan Keluarga ABK Sea Dragon, Ketua Komisi III Singgung Rasa Keadilan Masyarakat
-
KPK akan Periksa Eks Menhub Budi Karya Pekan Depan Terkait Kasus DJKA
-
Dilarang di Jakarta, Viral di Jombang: Kenapa SOTR Jadi Polemik Tiap Ramadan?
-
Presiden RI Prabowo Subianto Tiba di Yordania, Disambut Jet Tempur F-16 dan Putra Mahkota Kerajaan
-
Pemerintah AS Investigasi Kesepakatan Indonesia Terkait Tarif Baru 15 Persen
-
Geger di Haji Nawi! Jasad Bayi Usia Sehari Dibuang di Tong Sampah, Dibungkus Tas Kertas
-
Marak Kasus Kekerasan, Aparat Akan Diberi Pelatihan Hak Asasi Manusia Agar Lebih Humanis
-
Anggota DPRD DKI Lukmanul Hakim Sepakat Minimarket Modern Ditutup dan Kopdes Dikuatkan
-
Ngeri! Bahas Fungsi Helm, 6 Fakta Petugas Damkar Khairul Umam Diancam Tak Selamat Sampai Lebaran
-
PDIP Kritik RI Gabung Board of Peace Tanpa Persetujuan DPR, Singgung Biaya 8.000 Pasukan