Suara.com - Organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya melontarkan sindiran yang kuat ditujukan kepada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Indonesia, Immanuel Ebenezer alias Noel.
Melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram resmi @gribjaya_id, GRIB Jaya menyoroti ironi pejabat yang dulu garang melawan premanisme, namun kini justru terjerat kasus serupa.
Video tersebut diberi judul dan keterangan, “Siapa Sebenarnya yang Liar? Antara Pemanisme Jalanan dan Premanisme Berjas”, yang langsung menyiratkan perbandingan antara premanisme di jalanan dengan praktik lancung di lingkar kekuasaan.
Klip dibuka dengan cuplikan wawancara lawas Noel Ebenezer saat ia dengan tegas mengkritik “ormas jadi-jadian” yang disebutnya hanya bekerja untuk “malak, malak, dan malak.”
Namun, ironi langsung ditampilkan dengan menyandingkan pernyataan itu dengan berita penangkapannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Noel dan 10 orang lain pada 20 Agustus 2025.
Noel Ebenezer, yang pernah tampil bak pahlawan yang ingin membersihkan demokrasi dari benalu, kini justru menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan.
"Immanuel Ebenezer, mantan wakil menteri ketenagakerjaan yang kini menjadi tersangka kasus pemerasan, dulu lantang menyindir ormas pemalak investor," tulis narasi dalam video tersebut dikutip Senin (25/8/2025).
Video itu menyoroti bagaimana Noel diduga kuat menyalahgunakan jabatannya.
Dengan dalih sertifikasi K3, ia dan jajarannya dituding menciptakan sebuah skema pemerasan yang sistematis.
Baca Juga: Bagi-Bagi Kekuasaan Prabowo Berujung Petaka, Pakar Hukum: Immanuel Terjerat Korupsi adalah Imbasnya
"Bukan preman pasar, tapi pejabat resmi. Birokrat yang memalak dunia usaha dari balik meja kekuasaan," lanjut narasi video itu dengan tajam.
Kasus ini, menurut GRIB Jaya, adalah cerminan wajah munafik birokrasi, di mana oknum pejabat menuding pihak lain sebagai "ormas liar" padahal dirinya sendiri menyulap jabatan menjadi "mesin pemerasan legal."
“Mereka bukan sekedar korup, tapi mereka racun dalam sistem pemerintahan” tambah lanjutan narasi video itu.
Narasi ini menggambarkan bahwa bahaya terbesar dari pejabat korup seperti ini bukan pada uang yang mereka curi, melainkan pada kerusakan fundamental yang mereka timbulkan pada fondasi negara.
Di akhir video, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya menegaskan sikapnya untuk memberantas premanisme dalam segala bentuk, baik yang berseragam jalanan maupun yang memakai jas birokrasi.
"GRIB Jaya menegaskan, premanisme dalam bentuk apapun harus diberantas," tutup narasi tersebut, seraya menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahan dari oknum-oknum pengkhianat rakyat.
Berita Terkait
-
Wamenaker Noel Minta Amnesti Presiden, Menkum Tolak Mentah-mentah: Gak Ada di Pikiran Kami!
-
Dulu Sebut Prabowo Ancaman, Kini Immanuel Ebenezer Minta Ampunan
-
KPK Skakmat Noel Ebenezer usai Ngemis-ngemis ke Prabowo: Jangan Dikit-dikit Minta Amnesti!
-
Efek Domino Amnesti Hasto: Wamenaker Noel Ikut Minta Diskon Hukum, Pakar: Omongan Ngaco!
-
Bagi-Bagi Kekuasaan Prabowo Berujung Petaka, Pakar Hukum: Immanuel Terjerat Korupsi adalah Imbasnya
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo