Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana memangkas sejumlah trotoar di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Langkah itu diambil untuk mengurai kemacetan parah yang kerap terjadi akibat proyek galian di ruas jalan tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, trotoar yang akan dialihfungsikan bukanlah fasilitas pedestrian yang masih aktif digunakan masyarakat.
Ia menyebut, trotoar yang dimaksud kini tak bisa dimanfaatkan pejalan kaki lantaran terdampak proyek.
"Jadi yang dimaksud trotoar adalah trotoar yang tidak dipakai, trotoar yang sedang tidak dipakai karena ada proyek di sana, dan itu trotoar memang juga tidak bisa dipakai untuk jalan sebagai (jalur) pedestrian," kata Pramono di Rusun Tower Cakung Barat, Jakarta Timur, Senin (25/8/2025).
Menurut Pramono, kebijakan ini hanya bersifat sementara.
Begitu proyek galian rampung, trotoar akan kembali difungsikan sebagaimana mestinya untuk pejalan kaki.
"Sehingga Pemerintah Jakarta berkeinginan untuk membuat (trotoar jadi jalan) agar sampai dengan bulan November, supaya arus lalu lintas di TB Simatupang lancar," ujarnya.
Ia pun menargetkan seluruh pekerjaan galian bisa selesai pada November 2025, atau lebih lambat satu bulan dari target awal.
Baca Juga: Trotoar Jalan TB Simatupang Mau Dipangkas Demi Kurangi Macet, Koalisi Pejalan Kaki: Kemunduran!
Dengan begitu, arus lalu lintas di TB Simatupang diharapkan kembali normal menjelang akhir tahun.
Pramono menambahkan, Pemprov juga telah meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) untuk rutin memberikan informasi kondisi lalu lintas kepada publik.
Hal ini mengingat ada tiga proyek sekaligus di kawasan itu yang menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan.
"Sehingga dengan demikian trotoar yang bisa digunakan (untuk jalan) bukan trotoar yang secara keseluruhan, tetapi hanya trotoar-trotoar yang sekarang ini memang dipakai untuk proyek itu, dan memang tidak bisa dipakai, untuk orang jalan pun sebenarnya tidak bisa dipakai," jelasnya.
Sebelumnya, Koalisi Pejalan Kaki mengkritik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan memangkas trotoar di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Langkah tersebut disebut sebagai upaya mengurai kemacetan akibat proyek galian pipa di sepanjang ruas jalan tersebut.
Berita Terkait
-
Atasi Kendala Pengerukan Kali, Pramono Bakal Perbanyak Jembatan Angkat di Kampung-Kampung
-
Pramono Marah Usai Blusukan Senyap di TB Simatupang: Parah Bangat, Gak Boleh Lagi Ada Pak Ogah!
-
Macet TB Simatupang karena Proyek PSN Bikin Geram, Pramono Akan Surati Pemerintah Pusat
-
Tak Sudi Pramono Bandingkan Ragunan dengan Singapore Zoo, PSI: Di Sana Banyak Hewan Nokturnal
-
Wacana Buka Ragunan Malam Hari Bisa Ganggu Satwa, PSI Sindir Pramono: Target Pasarnya Siapa?
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital