Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana memangkas sejumlah trotoar di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Langkah itu diambil untuk mengurai kemacetan parah yang kerap terjadi akibat proyek galian di ruas jalan tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, trotoar yang akan dialihfungsikan bukanlah fasilitas pedestrian yang masih aktif digunakan masyarakat.
Ia menyebut, trotoar yang dimaksud kini tak bisa dimanfaatkan pejalan kaki lantaran terdampak proyek.
"Jadi yang dimaksud trotoar adalah trotoar yang tidak dipakai, trotoar yang sedang tidak dipakai karena ada proyek di sana, dan itu trotoar memang juga tidak bisa dipakai untuk jalan sebagai (jalur) pedestrian," kata Pramono di Rusun Tower Cakung Barat, Jakarta Timur, Senin (25/8/2025).
Menurut Pramono, kebijakan ini hanya bersifat sementara.
Begitu proyek galian rampung, trotoar akan kembali difungsikan sebagaimana mestinya untuk pejalan kaki.
"Sehingga Pemerintah Jakarta berkeinginan untuk membuat (trotoar jadi jalan) agar sampai dengan bulan November, supaya arus lalu lintas di TB Simatupang lancar," ujarnya.
Ia pun menargetkan seluruh pekerjaan galian bisa selesai pada November 2025, atau lebih lambat satu bulan dari target awal.
Baca Juga: Trotoar Jalan TB Simatupang Mau Dipangkas Demi Kurangi Macet, Koalisi Pejalan Kaki: Kemunduran!
Dengan begitu, arus lalu lintas di TB Simatupang diharapkan kembali normal menjelang akhir tahun.
Pramono menambahkan, Pemprov juga telah meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) untuk rutin memberikan informasi kondisi lalu lintas kepada publik.
Hal ini mengingat ada tiga proyek sekaligus di kawasan itu yang menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan.
"Sehingga dengan demikian trotoar yang bisa digunakan (untuk jalan) bukan trotoar yang secara keseluruhan, tetapi hanya trotoar-trotoar yang sekarang ini memang dipakai untuk proyek itu, dan memang tidak bisa dipakai, untuk orang jalan pun sebenarnya tidak bisa dipakai," jelasnya.
Sebelumnya, Koalisi Pejalan Kaki mengkritik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan memangkas trotoar di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Langkah tersebut disebut sebagai upaya mengurai kemacetan akibat proyek galian pipa di sepanjang ruas jalan tersebut.
Berita Terkait
-
Atasi Kendala Pengerukan Kali, Pramono Bakal Perbanyak Jembatan Angkat di Kampung-Kampung
-
Pramono Marah Usai Blusukan Senyap di TB Simatupang: Parah Bangat, Gak Boleh Lagi Ada Pak Ogah!
-
Macet TB Simatupang karena Proyek PSN Bikin Geram, Pramono Akan Surati Pemerintah Pusat
-
Tak Sudi Pramono Bandingkan Ragunan dengan Singapore Zoo, PSI: Di Sana Banyak Hewan Nokturnal
-
Wacana Buka Ragunan Malam Hari Bisa Ganggu Satwa, PSI Sindir Pramono: Target Pasarnya Siapa?
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
Pilihan
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
-
Proyek Sampah jadi Energi RI jadi Rebutan Global, Rosan: 107 Investor Sudah Daftar
-
Asus Hadirkan Revolusi Gaming Genggam Lewat ROG Xbox Ally, Sudah Bisa Dibeli Sekarang!
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
Terkini
-
Efek Ammar Zoni: DPR Siap-siap Bentuk Panja Khusus Bongkar Borok Lapas
-
Presiden Prabowo Bolehkan WNA Pimpin BUMN, KPK: Wajib Setor LHKPN!
-
Pramono Anung Bakal 'Sulap' Sumber Waras Jadi RS Kelas A yang Ikonik Setelah 10 Tahun Mangkrak
-
Kontak Senjata di Intan Jaya Pecah! 14 OPM Tewas Ditembak TNI dalam Operasi Pembebasan Sandera
-
MUI Resmikan Fatwa Syariah Penyaluran Zakat dan Infak melalui Skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
Jakarta Dilanda Panas Ekstrem, Ini Instruksi Pramono kepada Jajarannya
-
Mahfud MD 'Spill' Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Budi Prasetyo: Silakan Laporkan ke KPK
-
Kupang Diguncang Kasus Prostitusi Online Anak, Menteri PPPA Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Ahli Gizi Soroti Makan Bergizi Gratis: SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Nasional
-
Trauma Kasus Lama? Gubernur Pramono Minta KPK Kawal Proyek Pembangunan RS Sumber Waras