Macet TB Simatupang karena Proyek PSN Bikin Geram, Pramono Akan Surati Pemerintah Pusat

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui kemacetan parah di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, terjadi akibat adanya Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ia menyebut masalah ini sudah berlangsung lama dan menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat.

“Untuk TB Simatupang memang problemnya ada proyek strategis nasional PSN, itu adalah proyek pemerintah pusat dan keluhannya memang berkepanjangan,” kata Pramono kepada wartawan, Rabu (20/8/2025).

Pramono mengaku dirinya sudah turun langsung mengecek kondisi kemacetan di jalan tersebut tanpa pengawalan.

Ia ingin melihat sendiri bagaimana situasi di lapangan.

“Saya hari Sabtu kemarin sengaja tidak dikawal dengan sopir berdua pengen ngecek sendiri dan memang parah banget,” ujarnya.

Melihat kondisi itu, Pramono menginstruksikan jajarannya untuk menertibkan area proyek di TB Simatupang.

Salah satunya dengan memperkecil ukuran bedeng proyek dan pembatas alias barrier galian yang dinilai terlalu memakan badan jalan.

“Maka saya sudah perintahkan kepada jajaran Binamarga, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang pertama saya minta untuk bedeng-bedengnya dikecilin," kata dia.

Baca Juga: Jeritan Masyarakat Terdampak PSN Industri Hijau Indonesia: Kami Dianggap Menumpang di Tanah Sendiri!

"Enggak seperti sekarang ada yang gede banget. Bahkan ada yang ekskavatornya ada kemudian ada alat kecil di sampingnya. Enggak bisa, harus di ini,” katanya menambahkan.

Selain instruksi ke jajarannya, Pramono juga berencana menyurati pemerintah pusat agar turut membantu mengatasi kemacetan di kawasan tersebut.

Sebab, proyek yang sedang berjalan merupakan bagian dari PSN yang dikoordinasikan langsung oleh pemerintah pusat.

“Dan saya akan secara khusus menulis surat kepada pemerintah pusat yang mengkoordinasikan PSN tersebut untuk membantu Jakarta supaya bisa mengurangi kemacetan di TB Simatupang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pramono menilai kemacetan di TB Simatupang semakin parah lantaran masih adanya praktik pengaturan lalu lintas oleh pihak-pihak tak resmi atau biasa disebut “pak ogah”. Ia menegaskan hal itu harus dihentikan.

“Dan saya juga sudah menginstruksikan untuk enggak boleh lagi ada pak ogah di tengah jalan yang mengatur lalu lintas. Semuanya harus menjadi tanggung jawab kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan. Dan untuk itu kami akan atur untuk itu,” pungkasnya.