Siapa Sultan Kemnaker? ASN Dijuluki 'Si Paling Banyak Uang' oleh Immanuel Ebenezer

Menariknya, julukan "Sultan" justru diberikan oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel).

Dalam sejumlah kesempatan, Noel menyebut Irvian sebagai sosok yang "paling banyak uang" di Direktorat K3.

Tidak hanya sekadar panggilan, hubungan keduanya bahkan merambah ke ranah pribadi.

KPK mengungkap bahwa Noel pernah meminta bantuan Irvian untuk renovasi rumahnya di Cimanggis, dan permintaan itu dikabulkan dengan pemberian uang sekitar Rp3 miliar.

Tak berhenti di situ, Noel juga diduga pernah bertanya kepada Irvian soal motor gede yang cocok untuknya.

Irvian bahkan membelikan satu unit motor Ducati dan mengirimkannya langsung ke kediaman Noel.

Hubungannya dengan Noel menunjukkan bahwa ia memiliki kendali, akses, dan kekuatan finansial yang tidak biasa untuk ukuran pejabat setingkat koordinator.

Tidak Sesuai dengan Data LHKPN

Meski diduga mengelola dana hingga puluhan miliar rupiah, catatan kekayaan resmi Irvian jauh lebih kecil.

Baca Juga: Talkshow Antikorupsi Batal Hadirkan Immanuel Ebenezer, Melanie Subono Meledek: Ganti Dress Code?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir yang dilaporkan pada 2 Maret 2022, total harta Irvian tercatat hanya Rp3,9 miliar.

Dalam laporan itu, Irvian melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan seluas 145 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp1,27 miliar, sebuah mobil Mitsubishi Pajero senilai Rp335 juta, harta bergerak Rp75 juta, serta kas senilai Rp2,2 miliar. Tidak ada utang yang tercatat.

Angka ini terlihat wajar untuk seorang pejabat eselon, namun menjadi jomplang bila dibandingkan dengan temuan KPK bahwa ia diduga menerima aliran dana Rp69 miliar.

Berdasarkan laporan tersebut, ada indikasi kuat Irvian tidak patuh dalam melaporkan LHKPN.

Uang hasil pemerasan itu diduga dialirkan melalui modus penyamaran, seperti pembelian aset atau penggunaan rekening atas nama orang lain.

Menurut KPK, modus penyamaran aset melalui pihak ketiga menjadi salah satu cara yang kerap dipakai pelaku korupsi agar tidak terdeteksi dalam laporan resmi.

Perbedaan kontras antara catatan LHKPN dan temuan KPK di lapangan kini dijadikan landasan penting dalam penyidikan kasus.

Saat ini, masyarakat menunggu langkah hukum yang akan diambil untuk membongkar kasus ini.

Kasus ini memperlihatkan bahwa korupsi di sektor penting seperti K3 tak hanya merugikan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Kontributor : Dini Sukmaningtyas