Pramono Anung Obral Diskon 'Gila-gilaan' Pajak Hotel dan Restoran di Jakarta

Suara.com - Ada kabar gembira bagi warga Jakarta dan para pelaku usaha kuliner serta perhotelan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi memberikan obral diskon gila-gilaan untuk pajak hotel, restoran, makanan, dan minuman.

Kebijakan populis yang ditetapkan lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 722 ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan napas bagi pertumbuhan ekonomi ibu kota.

Pramono menjelaskan, keringanan paling besar diberikan untuk pajak jasa perhotelan, yang dipangkas hingga 50 persen. Diskon jumbo ini berlaku hingga bulan September 2025.

"Keputusan Gubernur ini memutuskan, yang pertama untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan sebesar 50 persen lebih murah dari yang harus dibayar," kata Pramono di Balai Kota, Senin (25/8/2025).

Ia memberikan contoh sederhana agar mudah dipahami publik.

"Jadi misalnya kalau bayarnya 10 maka ya separuh untuk itu yang dibayarkan ke pajak Provinsi DKI Jakarta sampai dengan bulan September," lanjutnya.

Setelah September, Diskon Tetap Lanjut Tapi Lebih Kecil

Meski diskon 50 persen berakhir pada September, Pramono memastikan keringanan akan tetap berlanjut hingga akhir tahun, meskipun dengan besaran yang lebih kecil.

"Untuk pajak hotel itu diberikan potongan 20 persen dari pajak yang seharusnya dibayarkan untuk bulan Oktober, November, dan Desember," lanjutnya.

Baca Juga: Gak Mau Kalah Sama Swasta! Pramono Anung Siapkan Rumah Sakit Sultan Berkonsep Betawi di Cakung

Pramono menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyasar sektor perhotelan. Sektor makanan dan minuman, yang menjadi denyut nadi ekonomi keseharian warga Jakarta, juga mendapatkan perlakuan yang sama.

"Untuk makanan dan minuman juga diberikan potongan yang sama," tegasnya.

Pramono menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap kuat, sekaligus memberikan stimulus bagi sektor perhotelan dan F&B untuk terus tumbuh dan menyerap tenaga kerja.

"Jadi di satu sisi kita memberikan keringanan kepada masyarakat, di sisi lain kita menjaga pertumbuhan ekonomi Jakarta yang relatif tinggi dibandingkan dengan nasional," ucapnya.