Borok Keuangan Negara Dibongkar: Ekonom Duga Sri Mulyani Didukung 'Kekuatan Besar' di Tengah Utang

Suara.com - Ekonom senior Anthony Budiawan melontarkan tudingan tajam yang mengguncang panggung kebijakan fiskal Indonesia.

Dalam sebuah diskusi, ia menuding ada praktik tak wajar dalam pengelolaan keuangan negara yang disebutnya telah gagal total selama satu dekade terakhir, menyeret nama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan dugaan adanya 'kekuatan besar' yang melindunginya.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) ini secara gamblang membeberkan indikator kegagalan tersebut, yakni meroketnya utang pemerintah yang kini menembus angka fantastis.

"Ini adalah bukti kegagalan total," ujar Anthony dalam podcast di Forum Keadilan TV dikutip dari YouTube pada Selasa (26/8/2025).

Lingkaran Setan: Utang untuk Bayar Bunga Utang

Anthony menyoroti lonjakan utang negara yang mencapai Rp8.700 triliun, sebuah kenaikan drastis sebesar 230% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Kondisi ini, menurutnya, diperparah dengan anjloknya rasio pajak (tax ratio) dari 13,3% pada 2008 menjadi hanya 8,48% per Juni 2025.

Situasi fiskal disebut semakin kritis karena pembayaran bunga utang telah melahap porsi jumbo dari penerimaan negara. Data menunjukkan pembayaran bunga utang telah mencapai 25% dari total penerimaan pajak.

Yang lebih mengkhawatirkan, Anthony menyebut adanya praktik gali lubang tutup lubang.

Baca Juga: Target Penerimaan Bea Cukai Rp334 Triliun di 2026, Para 'Ngudud' Jadi Tulang Punggung

"Pembayaran bunga utang telah mencapai 25% dari total penerimaan pajak, dan yang lebih parah, bunga tersebut dibayar menggunakan utang baru, menciptakan lingkaran setan keuangan," ungkapnya.

Fenomena ini, menurut para ekonom, menandakan Indonesia telah masuk fase terjebak utang atau debt trap.

Tudingan Serius: Sri Mulyani dan Jaringan 'Berkeley Mafia'

Tak berhenti di situ, Anthony Budiawan juga menyuarakan kecurigaan adanya "kekuatan di belakang" Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membuatnya seolah tak tersentuh meski kebijakannya dianggap gagal.

Ia bahkan mengutip almarhum ekonom senior Kwik Kian Gie yang pernah mengaitkan Sri Mulyani dengan jaringan "Berkeley Mafia", sebuah istilah yang merujuk pada para teknokrat ekonomi lulusan University of California, Berkeley, yang dinilai memiliki pengaruh besar dalam kebijakan ekonomi Indonesia sejak era Orde Baru.

Lebih jauh, ia menduga telah terjadi korupsi sistemik di institusi vital seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Anthony mengindikasikan adanya pembagian hasil korupsi dari level atas hingga bawah.

"Mereka yang menciptakan sistem pajak yang regresif, membuat orang kaya membayar lebih sedikit," tambah Anthony, menunjuk pada undang-undang perpajakan yang dinilainya menguntungkan segelintir pihak.

Kebijakan Berat Sebelah: Subsidi Rakyat Dicabut, Investor Diberi Karpet Merah

Kritik pedas juga diarahkan pada kebijakan fiskal yang dianggap tidak adil bagi rakyat kecil.

Di satu sisi, pemerintah tega menghapus subsidi BBM premium dan kereta api ekonomi, serta menaikkan berbagai jenis pajak seperti PPN dan PBB yang mencekik warga.

Namun di sisi lain, pemerintah justru menggelar karpet merah bagi kelompok kaya dan investor asing. Anthony mencontohkan pemberian insentif pajak tax holiday selama 30 tahun untuk industri nikel yang mayoritas sahamnya dikuasai investor asing. Kebijakan kontras ini, menurutnya, hanya menambah penderitaan rakyat.