Suara.com - Ekonom senior Anthony Budiawan melontarkan tudingan tajam yang mengguncang panggung kebijakan fiskal Indonesia.
Dalam sebuah diskusi, ia menuding ada praktik tak wajar dalam pengelolaan keuangan negara yang disebutnya telah gagal total selama satu dekade terakhir, menyeret nama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan dugaan adanya 'kekuatan besar' yang melindunginya.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) ini secara gamblang membeberkan indikator kegagalan tersebut, yakni meroketnya utang pemerintah yang kini menembus angka fantastis.
"Ini adalah bukti kegagalan total," ujar Anthony dalam podcast di Forum Keadilan TV dikutip dari YouTube pada Selasa (26/8/2025).
Lingkaran Setan: Utang untuk Bayar Bunga Utang
Anthony menyoroti lonjakan utang negara yang mencapai Rp8.700 triliun, sebuah kenaikan drastis sebesar 230% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Kondisi ini, menurutnya, diperparah dengan anjloknya rasio pajak (tax ratio) dari 13,3% pada 2008 menjadi hanya 8,48% per Juni 2025.
Situasi fiskal disebut semakin kritis karena pembayaran bunga utang telah melahap porsi jumbo dari penerimaan negara. Data menunjukkan pembayaran bunga utang telah mencapai 25% dari total penerimaan pajak.
Yang lebih mengkhawatirkan, Anthony menyebut adanya praktik gali lubang tutup lubang.
Baca Juga: Target Penerimaan Bea Cukai Rp334 Triliun di 2026, Para 'Ngudud' Jadi Tulang Punggung
"Pembayaran bunga utang telah mencapai 25% dari total penerimaan pajak, dan yang lebih parah, bunga tersebut dibayar menggunakan utang baru, menciptakan lingkaran setan keuangan," ungkapnya.
Fenomena ini, menurut para ekonom, menandakan Indonesia telah masuk fase terjebak utang atau debt trap.
Tudingan Serius: Sri Mulyani dan Jaringan 'Berkeley Mafia'
Tak berhenti di situ, Anthony Budiawan juga menyuarakan kecurigaan adanya "kekuatan di belakang" Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membuatnya seolah tak tersentuh meski kebijakannya dianggap gagal.
Ia bahkan mengutip almarhum ekonom senior Kwik Kian Gie yang pernah mengaitkan Sri Mulyani dengan jaringan "Berkeley Mafia", sebuah istilah yang merujuk pada para teknokrat ekonomi lulusan University of California, Berkeley, yang dinilai memiliki pengaruh besar dalam kebijakan ekonomi Indonesia sejak era Orde Baru.
Lebih jauh, ia menduga telah terjadi korupsi sistemik di institusi vital seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Anthony mengindikasikan adanya pembagian hasil korupsi dari level atas hingga bawah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Geger Beda Data Sawit RI-Singapura: Indikasi Manipulasi Ekspor hingga 'Penyunatan' Harga Terkuak!
-
3 Persoalan Masih Jadi Sengketa Amerika Serikat - Iran di Perundingan
-
Diplomasi Nuklir Iran Memanas, Amerika Serikat Memberikan Ultimatum Mau Mengubah Poin Kesepakatan
-
Bahlil Peringatkan Kader Golkar Sulut: Jangan Ada Kubu Sana-Sini Kalau Mau Menang 2029!
-
Blokade Selat Hormuz Penghambat Utama Kesepakatan Damai Amerika Serikat dan Iran
-
Ironi Sawit RI: Indonesia Punya Kebun, Tapi Kenapa Singapura yang Meraup Cuan?
-
Ini Poin Jalan Buntu Perundingan Amerika Serikat dan Iran
-
Breakingnews! Negosiasi Amerika Serikat dan Iran di Pakistan Buntu
-
Berompi Oranye dan Tangan Terborgol, Bupati Tulungagung Tertunduk Lesu Usai Kena OTT KPK: Mohon Maaf
-
Negosiasi Iran dan AS di Islamabad Berlanjut, Delegasi Perpanjang Waktu Perundingan