- Hapuskan Klasterisasi Pendidikan Tinggi
- Wujudkan Biaya Kuliah Murah atau Terjangkau
- Wujudkan Kesejahteraan Dosen
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat 'hadiah' ulang tahun dari para dosen ASN berupa lebih dari seratus karangan bunga yang dikirim langsung ke kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat.
Pemberian karangan bunga tersebut sebenarnya sebagai bentuk aksi dari Aliansi Dosen ASN Kementerian Diktidaintek (Adaksi) dalam menentang tindakan kapitalisasi pendidikan oleh pemerintah.
Koordinator aksi dari Adaksi, Imam Akhmad, menyampaikan bahwa tindakan itu juga bentuk protes moral dosen seluruh Indonesia terhadap kebijakan pendidikan tinggi yang semakin dikomersialisasi dengan dalih “partisipasi publik” dalam pembiayaan.
Menurut Adaksi, praktik ini bertentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 dan nilai Pancasila, serta memperlebar jurang ketidakadilan antara rakyat dengan akses pendidikan tinggi.
Sejumlah perwakilan Adaksi kemudian melakukan audiensi dengan sejumlah jajaran Kemenkeu.
Imam menyayangkan tidak adanya kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menemui mereka.
"Bu Menteri tadi pagi katanya ada kegiatan, dadakan, padahal kami sudah standby juga beberapa orang di sini dari pagi untuk menemui beliau, tapi tidak berhasil bertemu," kata Imam ditemui media usai audiensi, Selasa (26/8/2025).
Dalam aksi simbolik itu, Adaksi menyuarakan tiga tuntutan, di antaranya:
1. Hapuskan Klasterisasi Pendidikan Tinggi
Baca Juga: Pos Anggaran MBG Diambil dari Dana Pendidikan: Ancaman Jutaan Anak Putus Sekolah di Depan Mata
Klasterisasi PTN Satker, BLU, dan BH hanya melanggengkan ketimpangan. Dosen di PTN-BH/BLU didiskriminasi hak tunjangan kinerjanya, sementara mahasiswa terbebani UKT yang mencekik.
2. Wujudkan Biaya Kuliah Murah atau Terjangkau
UKT melonjak drastis akibat kebijakan standar biaya kuliah baru, sehingga pendidikan tinggi semakin sulit dijangkau masyarakat kelas menengah bawah.
3. Wujudkan Kesejahteraan Dosen
a. Berikan tunjangan kinerja untuk semua dosen ASN Kemdiktisaintek tanpa embel-embel klusterisasi
b. Tunjangan fungsional dosen tidak pernah naik sejak 2007 dan nilainya jauh
tertinggal dari jabatan setara seperti peneliti atau auditor.
c. Hak tunjangan kinerja (tukin) 2020–2024 belum dibayarkan, padahal sudah
diatur dalam regulasi.
d. Skema PPPK dosen penuh ketidakpastian: kontrak 5 tahunan tanpa kepastian promosi dan perpanjangan.
Berbagai tuntutan itu juga disampaikan secara sarkas oleh para anggota Adaksi dari berbagai daerah sekaligus menyampaikan ucapan ulangtahun kepada Sri Mulyani.
Berita Terkait
-
Borok Keuangan Negara Dibongkar: Ekonom Duga Sri Mulyani Didukung 'Kekuatan Besar' di Tengah Utang
-
Istana Ungkap Alasan Bentuk Badan Pengelola Pantura dan Industri Mineral, Proyek Lama Era 90-an?
-
Menteri Keuangan Sri Mulyani Bungkam Dicecar Mahasiswa UI soal Polemik di Sektor Perpajakan
-
Isu Guru Dianggap Beban Negara, Viral Pendidik Ini Tetap Kerja saat Kritis hingga Wafat
-
Pos Anggaran MBG Diambil dari Dana Pendidikan: Ancaman Jutaan Anak Putus Sekolah di Depan Mata
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
Terkini
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera
-
PDIP: Kami Penyeimbang, Bukan Mendua, Terungkap Alasan Ogah Jadi Oposisi Prabowo
-
Subuh Mencekam di Tambora: Api Amuk 15 Bangunan, Kerugian Tembus Rp1,7 Miliar
-
Trump Dikabarkan Kirim Operasi Khusus Militer AS untuk 'Caplok' Greenland
-
Wanti-wanti Peneliti UGM Soal Superflu, Tetap Bisa Fatal Bagi yang Rentan