- Publik menilai DPR gagal berubah meski kritik terus disuarakan.
- Desakan pembubaran DPR dinilai sebagai pilihan logis terakhir.
- Lucius Karus balik menyebut DPR lebih layak disebut “tolol” ketimbang rakyat
Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai tuntutan masyarakat sipil yang meminta agar DPR dibubarkan sangat masuk akal.
Pernyataan itu disampaikannya sekaligus untuk mengkritisi komentar Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni, yang menyebut publik yang menuntut pembubaran parlemen sebagai 'orang tolol sedunia'.
Lucius menjelaskan bahwa tuntutan untuk membubarkan DPR tidak muncul begitu saja.
Dalam berbagai kesempatan dan aksi unjuk rasa, publik sudah berulang kali menyampaikan kritiknya.
Nyatanya, alih-alih melakukan perubahan, DPR justru sibuk membangun rasionalisasi.
Tidak adanya respons berupa perbaikan inilah yang menjadi pemicu utama munculnya tuntutan tersebut.
"Oleh karena itu tampaknya tak ada cara lain lagi karena desakan untuk berubah tak digubris oleh DPR. Opsi yang tersisa, ya hapus saja lembaganya sekalian," kata Karus saat dihubungi pada Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, logika publik sangat bisa dipahami. Jika DPR terus menolak untuk berubah, langkah terakhir yang bisa diambil adalah membubarkannya.
Karus menyatakan, publik saat ini sudah memandang bahwa mempertahankan lembaga yang tidak menunjukkan kemauan bekerja mewakili suara rakyat sama dengan tidak memiliki lembaga perwakilan sama sekali.
Baca Juga: Alamat Rumahnya Viral Disebar di TikTok, Ahmad Sahroni Respons Santai: Rumah Gue Emang Terbuka
Lantaran itu, ia menyatakan bahwa desakan pembubaran DPR memiliki alasan yang kuat.
Menanggapi langsung pernyataan Sahroni, Karus membalikkan diksi tajam tersebut.
"Dan oleh karena itu, jelas bukan sesuatu yang seperti dikatakan Sahroni yang mengatakan bahwa yang menuntut itu adalah orang tolol," ujarnya.
"Pernyataan Sahroni justru bisa di balik, yang tolol itu adalah mereka yang sudah dikasih tahu masalahnya oleh publik, tetapi tak mau meresponsnya, yaitu DPR itu sendiri," tegas Karus.
Sebelumnya diberitakan, nama Ahmad Sahroni santer menjadi bulan-bulanan demonstran yang tidak terima dengan perkataan legislatif dari Jakarta tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengunggah video lengkap mengenai pernyataan kerasnya menanggapi seruan publik untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang ramai diperbincangkan publik.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Link DANA Kaget Terbaru Bernilai Rp 434 Ribu, Klaim Sekarang Sebelum Kehabisan!
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Atraksi Binturong 'Berkaki Lima' Jadi Primadona di Malam Perdana Ragunan Zoo
-
Antusiasme Pengunjung Ragunan Malam di Luar Dugaan, Kadis Pertamanan: Saya Kaget!
-
Uji Coba Wisata Malam Ragunan: Nostalgia Masa Kecil di Bawah Bintang!
-
93 KK di Kampung Nelayan Indramayu Mendapatkan Layanan Sambung Listrik Gratis dari PLN
-
Modal Rp 20 Ribu, Pria Ini Bikin Geger Pasar Malam Usai Sabet Dua Sepeda Listrik Sekaligus
-
Mengenang Kejayaan Grand Mall Bekasi, Dulu Primadona Kini Sepi Bak Rumah Hantu
-
4 Fakta Tutupnya Grand Mall Bekasi, Kalah Saing hingga Tinggalkan Kenangan Manis
-
Agustina Wilujeng: Kader Posyandu Adalah Garda Terdepan Kesehatan Warga Semarang
-
Viral Airlangga Hartarto Terekam Dorong Dedi Mulyadi, Biar Bisa Foto di Samping Jusuf Kalla
-
Wajar Kepala Daerah Ngamuk, Ini Sederet Masalah jika TKD Dipotong Kemenkeu