Suara.com - Gitaris dan komposer ternama, Satriyo Yudi Wahono atau akrab disapa Piyu Padi, membawa sebuah gagasan penting yang bisa mengubah total tata kelola musik di Indonesia.
Mewakili Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), Piyu menegaskan di hadapan Komisi XIII DPR RI bahwa akar dari segala kekisruhan royalti selama ini adalah karena satu hal yang dilompati yakni izin.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) revisi UU Hak Cipta, Piyu menyatakan bahwa sebelum berdebat soal nominal royalti, semua pihak harus kembali ke hakikat undang-undang, yaitu perlindungan terhadap pencipta lagu.
"Sebelum berbicara tentang pembayaran royalti, saya akan kembalikan lagi kepada hakikat Undang-Undang Hak Cipta, yaitu bagaimana ia berusaha untuk melindungi," ujar Piyu dalam rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2025).
"Jadi sebelum bicara mengenai royalti, Undang-Undang Hak Cipta bicara juga tentang izin," sambungnya.
Piyu secara tajam menyoroti Pasal 9 UU Hak Cipta yang mengatur hak ekonomi pencipta. Menurutnya, pasal tersebut selama ini seolah dianggap remeh.
"Pasal 9 ini bukan hanya sekedar hiasan atau pelengkap saja. Dalam Undang-Undang Hak Cipta ini bukan hanya kalimat-kalimat yang mati, tapi benar-benar memiliki kekuatan," tegasnya.
AKSI mengusulkan sebuah mekanisme baru yang tegas: izin harus didapatkan sebelum sebuah karya cipta digunakan secara komersial, terutama untuk pertunjukan musik. Piyu mencontohkan praktik di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
"Ketika akan menggunakan gedung seperti Esplanade, mereka akan bertanya dulu apakah lisensi sudah diselesaikan atau belum. Jadi kita akan mengacu kepada itu," jelasnya.
Baca Juga: Royalti Bikin Kafe Ketar-Ketir? Piyu Padi Reborn Beri Reaksi Bijak
Dengan kata lain, AKSI mendorong agar ke depan, tidak ada konser atau acara komersial yang bisa digelar sebelum penyelenggara mengantongi izin atau lisensi resmi dari pencipta lagu.
Menurutnya, royalti adalah konsekuensi yang akan muncul secara otomatis setelah izin untuk penggunaan komersial diberikan.
Berita Terkait
-
DPR Bekukan Pungutan Royalti Selama Dua Bulan, UU Hak Cipta Siap Dirombak Total
-
Harmonis Sebelum Perang, Piyu dan Ariel NOAH Lempar Senyum Sebelum Adu Argumen Royalti
-
Ramai Soal Royalti Musik, PHRI Gandeng Piyu Padi Reborn dan Armand Maulana Buat Cari Solusi
-
Royalti Bikin Kafe Ketar-Ketir? Piyu Padi Reborn Beri Reaksi Bijak
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
Terkini
-
Perempuan Jadi Pilar Utama Ketahanan Keluarga ASN, Pesan Penting dari Akhmad Wiyagus
-
TelkomGroup Fokus Lakukan Pemulihan Layanan Infrastruktur Terdampak Bencana di Sumatra Utara - Aceh
-
Provinsi Maluku Mampu Jaga Angka Inflasi Tetap Terkendali, Mendagri Berikan Apresiasi
-
KPK Beberkan 12 Dosa Ira Puspadewi di Kasus ASDP, Meski Dapat Rehabilitasi Prabowo
-
86 Korban Ledakan SMAN 72 Dapat Perlindungan LPSK, Namun Restitusi Tak Berlaku bagi Pelaku Anak
-
Siapa Vara Dwikhandini? Wanita yang Disebut 24 Kali Check In dengan Arya Daru Sebelum Tewas
-
Prarekonstruksi Ungkap Aksi Keji Ayah Tiri Bunuh Alvaro: Dibekap Handuk, Dibuang di Tumpukan Sampah
-
Eks MenpanRB Bongkar Praktik Titipan CPNS Masa Lalu: Banyak, Kebanyakan dari Kalangan Kepala Daerah
-
Banjir Kepung Sumatera, DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Rombakan Besar Prolegnas 2026: RUU Danantara dan Kejaksaan Dihapus, RUU Penyadapan Masuk Radar Utama