Dokter Spesialis Langka di Daerah Terpencil? Pemerintah Siapkan Jurus Jitu Ini

Suara.com - Ketimpangan distribusi dokter spesialis antara kota besar dan daerah terpencil masih menjadi tantangan fundamental dalam sistem layanan kesehatan nasional. 

Menyadari urgensi ini, pemerintah menyiapkan serangkaian strategi komprehensif yang mencakup pemanfaatan teknologi, kebijakan afirmatif, hingga insentif finansial untuk menutup kesenjangan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan bahwa inovasi teknologi harus menjadi tulang punggung dalam ekosistem kesehatan modern. 

Menurutnya, teknologi digital dapat mendobrak batasan geografis, memungkinkan jangkauan layanan medis menjadi lebih luas.

“Kita harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan kualitas daya jangkau, jadi dokter bisa hadir di mana-mana tidak hanya secara fisik, tetapi juga hadir melalui bantuan teknologi,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

Selain solusi teknologi, pemerintah juga merancang kebijakan afirmatif yang menargetkan langsung masalah ketimpangan geografis. 

Strategi ini mencakup penyiapan paket pendidikan kedokteran khusus di daerah-daerah terpencil serta penyediaan insentif yang menarik, baik bagi dokter spesialis yang sudah bertugas maupun bagi calon dokter yang sedang menempuh pendidikan.

Lebih dari sekadar isu pemerataan, Pratikno menyoroti potensi ekonomi signifikan dari percepatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis. 

Dengan pertumbuhan belanja kesehatan masyarakat yang melampaui Produk Domestik Bruto (PDB), sektor kesehatan dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru melalui pengembangan health tourism. 

Baca Juga: Menko Pratikno Akui Indonesia Krisis Dokter Spesialis, Target Tambah 70.000 di 2032

Oleh karena itu, sistem pendidikan kedokteran harus dirancang untuk memberikan dampak ganda: peningkatan kualitas layanan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Untuk merealisasikan visi ini, Pratikno menegaskan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) adalah kunci mutlak. 

Pemda diharapkan menjadi mitra strategis dalam mendukung distribusi dokter, menyediakan fasilitas yang memadai, dan menjamin keberlanjutan program insentif di wilayah masing-masing.

Ia berharap, sistem pendidikan kedokteran di masa depan tidak hanya mencetak tenaga medis, tetapi juga pemimpin, inovator, bahkan wirausahawan medis yang dapat memberi dampak luas bagi masyarakat.

"Mimpi besar tadi tidak bisa jalan kalau tidak ada kolaborasi. Kalau kita bersatu kita menemukan kekuatan, dengan kolaborasi kita menemukan solusi. Waktunya sekarang, kita mulai sekarang, secepat-cepatnya karena kita butuh banyak, kita butuh sekarang, kita butuh dimana-mana," katanya.