Hendak Ikut Demo di DPR, Ratusan Pelajar Asal Cirebon hingga Indramayu Dicegah Polisi

Suara.com - Polisi mencegah dan mengamankan ratusan pelajar saat hendak mengikuti aksi bersama buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyebut total pelajar yang diamankan mencapai 120 orang.

Mereka berasal dari beberapa daerah meliputi Indramayu, Cianjur, Cirebon, Purwakarta, Bekasi hingga Depok.

"Hingga pukul 08.30 WIB tadi, ada laporan 120 pelajar yang dicegah, dilindungi, dan diamankan anggota kami,” ungkap Ade Ary, di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Sebagian besar dari pelajar yang diamankan masih menggunakan seragam. Dari hasil pemeriksaan mereka mengaku ingin mengikuti aksi demo bersama buruh di DPR karena mendapat ajakan di media sosial.

Ade Ary menilai ajakan terhadap pelajar untuk berdemo tidak bisa dibenarkan. Karena itu ia mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial.

“Bijaklah bermain media sosial, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi mengajak anak-anak ikut aksi,” katanya.

Enam Tuntutan

Aksi demo hari ini diperkirakan diikuti sekitar 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, hingga DKI Jakarta.

Baca Juga: Demo Buruh Hari Ini, Polda Metro Kerahkan Ribuan Brimob hingga Marinir Jaga Ketat Gedung DPR!

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut ada enam tuntutan utama yang mereka bawa mulai dari hapus sistem outsourcing hingga Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa konsep Omnibus Law.

Sebanyak 4.531 personel gabungan Polri dan TNI telah disiagakan untuk mengamankan aksi demo.

Rinciannya, 2.174 personel dari Polda Metro Jaya, 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel dari Polres jajaran.

Selain menurunkan pasukan, Polda Metro Jaya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar DPR RI. Penerapannya akan menyesuaikan situasi di lapangan.

“Jika massa memenuhi ruas jalan depan DPR, arus lalu lintas akan dialihkan,” jelas Ade Ary.