- Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengancam akan mengganti setiap direksi BUMN
- Prabowo tidak hanya berbicara, tetapi langsung memerintahkan Jaksa Agung untuk mengusut penyelewengan
- Ketegasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membereskan tata kelola BUMN
Suara.com - Suasana mendadak tegang saat Presiden Prabowo Subianto meluapkan amarahnya kepada para direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai bertingkah seperti raja kecil. Dengan nada tinggi dan tanpa tedeng aling-aling, Prabowo memperingatkan bahwa tidak ada seorang pun di negeri ini yang tidak bisa diganti, termasuk dirinya sendiri, apalagi seorang pimpinan perusahaan pelat merah.
Peringatan keras ini dilontarkan Prabowo di hadapan para kepala daerah dalam acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE, BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).
Ia mengaku heran dengan perilaku sejumlah direksi BUMN yang seolah lupa bahwa perusahaan yang mereka pimpin adalah milik negara, bukan warisan keluarga.
"Di Indonesia ini, saya kasih tahu ya, there is no one that cannot be replaced. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk Presiden Republik Indonesia. Kalau saya nggak bener, kalau saya brengsek, saya bisa diganti. Nggak ada orang yang tidak bisa diganti. Bupati nggak beres, bupati bisa diganti. Ada itu direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja, kayak perusahaannya punya neneknya sendiri," tegas Presiden Prabowo.
Tak hanya berhenti pada gertakan, Prabowo langsung mengambil langkah konkret di atas panggung. Ia secara terbuka memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang turut hadir dalam acara tersebut, untuk tidak segan-segan mengusut dan memeriksa setiap direksi BUMN yang terindikasi melanggar aturan dan merugikan negara.
"Jaksa Agung, ada Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan ini," ujar Presiden, memberikan sinyal jelas bahwa era main-main telah berakhir.
Prabowo juga menyoroti salah satu praktik yang menurutnya tidak masuk akal, yaitu pemberian bonus atau 'tantiem' kepada jajaran komisaris dan direksi, bahkan ketika perusahaan yang dipimpinnya merugi.
Istilah 'tantiem' yang berasal dari bahasa Belanda itu pun ia kritik karena tidak sederhana. Dengan tegas, ia menyatakan telah menghapus praktik tersebut.
"Kemarin saya hilangkan tantiem. Tantiem pun saya enggak jelas apa arti tantiem. Rupanya saya cek itu bahasa Belanda, bahasa Belanda, tantiem itu artinya bonus. Kenapa sih nggak pakai istilah sederhana, bonus gitu loh. Yang repot, perusahaan rugi dikasih bonus komisarisnya. Enak di lo, nggak enak di rakyat, no! coret! Yang nggak mau, alhamdulillah. You nggak mau, out! Get out! Banyak anak muda yang mau masuk (memimpin BUMN)," seru Prabowo.
Baca Juga: Demo Buruh di DPR Hari Ini, Presiden Prabowo Singgung Amanah Pemimpin di Lokasi Lain
Sikap tegas ini diambil seiring dengan langkah pemerintah mengonsolidasikan aset-aset negara yang sebelumnya tercecer. Melalui pembentukan Badan Penyelenggara Investasi (BPI) Danantara, yang merupakan sovereign wealth fund Indonesia, kini terkumpul aset raksasa yang menempatkan Indonesia di jajaran elite dunia.
"Seribu miliar dolar (AS) sovereign wealth fund kita, sekarang, mungkin ke-5 ya, ke-5 di dunia. Norway, China -- China itu sebetulnya punya tiga--, Abu Dhabi, baru kita. Tidak main-main, selama ini tercecer nggak jelas dan banyak yang tidak baik manajemennya," kata Prabowo.
Dengan aset sebesar itu, Prabowo menegaskan tidak akan ada toleransi lagi bagi manajemen BUMN yang boros, tidak efisien, dan menyimpang dari aturan.
Berita Terkait
-
Apa Itu APKASI: Peran, Tujuan, dan Sejarahnya
-
Demo Buruh di DPR Hari Ini, Presiden Prabowo Singgung Amanah Pemimpin di Lokasi Lain
-
Prabowo Murka Direksi BUMN Tingkahnya Bak Raja: Kayak Perusahaan Punya Neneknya Sendiri!
-
Demo Hari Ini 28 Agustus: DPR WFH, Presiden Prabowo Punya Agenda Lain
-
CEK FAKTA: Benarkah Prabowo Klaim Indonesia Siap Perang Lawan Malaysia Demi Blok Ambalat?
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap