Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama sektor swasta dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) maupun pada tingkat kabupaten/kotanya.
Apalagi, data menunjukkan struktur fiskal pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sultra masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat, dengan capaian PAD yang belum optimal.
“Nah, intinya adalah dari profil yang tadi kita lihat, Sulawesi Tenggara itu semuanya didominasi oleh transfer pusat. PAD hanya tingkat provinsi dan Kota Kendari yang agak lumayan,” kata Mendagri kepada awak media pada Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra 2025, di Hotel Claro, Kota Kendari, Rabu (27/8/2025).
Menurut Mendagri, ketergantungan tersebut menjadi tantangan tersendiri. Apalagi sebagian besar transfer pusat digunakan untuk belanja pegawai dan operasional, di samping pemenuhan standar pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
“Oleh karena itu, tadi saya sampaikan, intinya adalah yang harus hidupkan swasta, UMKM, yang mikro, yang sedang, termasuk investor besar harus diberikan kemudahan. Sulawesi Tenggara tidak akan pernah bisa melompat, saya berani jamin, kalau seandainya Pendapatan Asli Daerah-nya tidak naik melewati transfer pusat,” ungkapnya.
Mendagri menjelaskan, capaian PAD yang mampu melampaui transfer pusat akan menjadi tanda kemajuan besar bagi Sultra. Sebaliknya, rendahnya PAD menunjukkan sektor swasta belum berkembang dan perlu digerakkan. Karena itu, Pemda perlu aktif menjalin komunikasi dengan Kadin, mendengar kebutuhan para pelaku usaha, serta berdiskusi mengenai potensi daerah yang bisa dikembangkan.
“Kuncinya adalah menghidupkan swasta. Nah, untuk menghidupkan swasta ini, menurut saya, para pengusaha mereka punya insting bisnis, sudah ada salurannya, ada organisasinya, Kadin. Manfaatkan Kadin semaksimal mungkin, harus berikan kemudahan pada mereka buat dialog,” imbuhnya.
Ia menekankan pentingnya Pemda mendengar ide-ide dari para pengusaha yang tergabung dalam Kadin. Berbagai potensi yang dimiliki Sultra, baik dari sektor pertanian, perkebunan, maupun jasa, perlu dihidupkan. Selanjutnya, hal ini harus didukung dengan kebijakan pemerintah yang memberi ruang tumbuh bagi dunia usaha.
“Nah, kemudian itu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan, pengambil kebijakan. Entah insentif, entah namanya kemudahan izin secepat mungkin, apa pun juga yang diminta pengusaha itu, sepanjang sesuai aturan koridor, cepat berikan. Kuncinya di situ, swastanya hidup,” tandasnya. ***
Baca Juga: HUT ke-80 RI, Kemendagri dan BNPP Gelar Upacara Peringatan
Berita Terkait
-
Ada Demo di Luar, Irjen Kemendagri Kesulitan Tembus Gedung DPR untuk Rapat
-
Kemendagri Rayakan Puncak HUT ke-80 dengan Jalan Sehat dan Bazar Meriah di TMII
-
HUT Ke-80 Kemendagri: Mendagri Tekankan Pentingnya Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas
-
Amarah Pati Menggema ke Jakarta, Kemendagri Semprot 104 Daerah yang Naikkan PBB Gila-gilaan
-
Sekjen Kemendagri Minta Pemda Dukung Perum Bulog Realisasikan Program SPHP: Stabilisasi Harga Beras
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah