Komisi XI DPR ke Australia di Tengah Demo? Misbakhun : Agenda Sudah Lama, Bukan soal Marathon

Suara.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan soal perjalanan pihaknya ke Australia, yang dijadwalkan pada 26 Agustus hingga 1 September 2025 di tengah rangkaian aksi unjuk rasa di Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa agenda tersebut sudah dijadwalkan sebelum rangkaian aksi demonstrasi yang mempersoalkan tunjangan hunian bagi anggota DPR RI.

Agenda tersebut, kata dia, dilakukan untuk kunjungan kerja dan panitia kerja (panja) Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

“Agenda nya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta. Karena menurut agenda dan jadwalnya RUU P2SK harus diselesaikan di Panja pada 8 September 2025,” kata Misbakhun saat dihubungi Suara.com, Sabtu (30/8/2025).

Politikus Partai Golkar itu menyebut bahwa kunjungan Komisi XI itu dilakukan bersama mitra kerjanya, yaitu Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementrian Keuangan, dan Bank BTN.

Membantah adanya agenda di luar rapat kerja sebagaimana rencana perjalanan yang beredar di media sosial.

Menurut dia, agenda seperti menikmati Sydney Marathon tidak dijadwalkan dalam kunjungan ini.

“Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yg saya sebutkan di atas dan itinerary itu dibuat bukan oleh pihak Sekretariat Komisi XI DPR RI,” ungkap Misbakhun.

Dia menduga rencana perjalanan yang beredar tersebut dibuat oleh agen perjalanan yang dipekerjakan Komisi XI DPR RI tanpa persetujuan.

Baca Juga: Pria Viral Kejang Saat Demo di Medan Ternyata karena Belum Makan

“Komisi XI tidak tahu menahu serta tidak bertanggung jawan dengan isi itinerary tersebut karena sejak awal Komisi XI tidak ada agenda tersebut,” tegas Misbakhun.

Lebih lanjut, dia menuturkan agenda perjalanan ini berisi kunjungan ke Canberra (27/8) delegasi Komisi XI bertemu dengan Dubes RI di Canberra di KBRI, bertemu dengan para Mahasiswa Indonesia yang menerima Beasiswa LPDP.

“Karena LPDP sebagai lembaga pengelolaan dana abadi pendidikan adalah bagian dari Kementrian Keuangan dimana BPPK Kemenkeu ikut hadir," jelas Misbakhun.

Dia menambahkan, Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yang diprogramkan dan isu yang apa saja ada dalam penyaluran LPDP di Australia.

Kemudian, dia menyebut, pihaknya bertemu dengan Australian National Audit Office (ANAO) di kantor ANAO di Canberra untuk memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO soal pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.

Berikutnya ialah kunjungan ke Australia Payment Network (AusPayNett) di Sydney (28/8) untuk mengetahui bagaimana Australia menerapkan national system payment perbankan mereka sebagai organisasi self regulatory body yang terpisah dari bank sentral Australia