- "Jawa Spring", sebuah gelombang aksi massa yang berawal dari protes di Pati
- Pemerintah dan institusi negara diminta menerapkan kebijakan berbasis intelijen
- Boni memperingatkan adanya bahaya penyusup atau "penumpang gelap"
Suara.com - Analis politik senior, Boni Hargens, melontarkan peringatan keras terkait gelombang demonstrasi kolosal yang melanda berbagai kota di Indonesia. Menurutnya, aksi massa ini bukan sekadar luapan amarah sesaat, melainkan bisa menjadi cikal bakal dari sebuah gerakan masif yang ia sebut sebagai “Jawa Spring”.
Istilah ini sengaja ia adopsi dari "Arab Spring", fenomena gelombang demokratisasi besar-besaran yang mengguncang Timur Tengah pada dekade lalu. Boni melihat ada benang merah antara rentetan aksi saat ini dengan gerakan penolakan kenaikan pajak yang sebelumnya meletus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
“Sejak peristiwa Pati, sebetulnya sudah terlihat ada potensi terjadinya gelombang aksi besar yang bisa melahirkan gerakan kolosal yang boleh kita sebut “Jawa Spring” (Musim Semi Jawa),” ujar Boni Hargens dalam rilis persnya, Minggu (31/8/2025).
Menurutnya, pemilihan Pati sebagai titik awal analisis bukan tanpa alasan. Ia mengingatkan bahwa wilayah tersebut memiliki DNA perlawanan dan sejarah pembangkangan terhadap rezim kolonial di masa lalu.
Boni khawatir, jika tidak dimitigasi dengan benar, sejarah perlawanan itu bisa terulang dalam konteks kekinian.
“Pati di tanah Jawa memiliki sejarah yang istimewa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka memulai pembangkangan terhadap rezim kolonial Belanda pada masa lalu. Kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia hari ini,” ujar dia.
Untuk mencegah skenario terburuk, Boni mendesak seluruh institusi negara terkait untuk segera melakukan evaluasi mendalam dan menerapkan apa yang disebutnya sebagai “intelligence-led policy”.
Artinya, setiap kebijakan publik yang diambil harus berbasis pada data intelijen yang akurat dan objektif, bukan berdasarkan kepentingan sesaat.
Boni juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang meminta pejabat publik untuk rendah hati, serta mengingat kembali ekspresi kemarahan Wapres Gibran Rakabuming Raka saat melihat anggota DPR merayakan kenaikan tunjangan. Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya kesadaran di level pimpinan eksekutif.
Baca Juga: Cium Bahaya Penumpang Gelap, Boni Hargens: Hindari Upaya Benturkan Rakyat dengan Aparat
“Kita harus jujur bahwa kontekstur gerakan rakyat hari ini menunjukkan bahwa ini bukan gerakan sentimentil yang dipicu oleh kemarahan sesaat melainkan sebuah ledakan dari akumulasi keresahan dan kemarahan yang berlangsung lama,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga memperingatkan adanya ancaman "penumpang gelap" atau free riders yang berpotensi menyusup ke dalam gerakan massa. Kelompok inilah yang menurutnya paling berbahaya karena memiliki agenda untuk membenturkan rakyat dengan aparat keamanan, yang dapat memicu bencana lebih besar.
Berita Terkait
-
Cium Bahaya Penumpang Gelap, Boni Hargens: Hindari Upaya Benturkan Rakyat dengan Aparat
-
Polda Metro Jaya Kerahkan 324 Personel dalam Patroli Skala Besar untuk Amankan Jakarta
-
Pesan Jay Idzes Soal Demonstrasi di Indonesia: Saling Jaga
-
Presiden Prabowo: Merusak Fasilitas Umum dan Menjarah Rumah Termasuk Pelanggaran Hukum
-
Kocak! Eks Persija Jakarta Dibully Netizen Dikira Ahmad Sahroni
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok