Suara.com - Badai politik yang menumbangkan sejumlah anggota dewan ternyata belum berakhir. Setelah NasDem memecat Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, serta partai lain melakukan evaluasi, kini "spotlight" panas publik bergeser dan menyorot tajam ke markas PDI Perjuangan (PDIP).
Satu nama kini menjadi target utama di media sosial ialah Deddy Sitorus.
Publik secara terbuka mempertanyakan mengapa kader PDIP tersebut masih aman di posisinya, padahal ia juga dianggap telah "melukai hati rakyat" dengan pernyataan yang dinilai arogan.
Kemarahan publik terhadap Deddy Sitorus dipicu oleh pernyataannya yang dianggap merendahkan dan tidak sebanding dengan rakyat biasa.
Dalam sebuah forum atau unggahan media sosial, ia diduga melontarkan kalimat yang menyiratkan superioritasnya sebagai pejabat di atas "rakyat jelata".
Pernyataan ini, di tengah situasi di mana rakyat sedang berjuang dan menuntut empati, menjadi bensin yang menyulut api. Di platform X (dulu Twitter), seruan untuk menindak Deddy Sitorus menggema keras.
"Aspirasi rakyat yg mana yg anda dengar dan laksanakan buk? Kenapa @deddysitorus tidak anda pecat seperti partai2 lain? Dia juga melukai hati rakyat Lo yg menganggap dirinya tidak layak dibandingkan dengan rakyat jelata," cuit seorang pengguna, yang diamini oleh ribuan lainnya.
Standar Baru Telah Ditetapkan, PDIP Diuji Konsistensinya
Langkah cepat yang diambil NasDem, Gerindra, dan partai lainnya dalam merespons kemarahan publik secara tidak langsung telah menciptakan sebuah standar baru dalam akuntabilitas politik.
Baca Juga: Rumah Dijarah, Ahmad Sahroni Sindir Tetangga yang Lupa Kebaikannya
Publik kini menuntut perlakuan yang sama rata bagi semua partai tanpa terkecuali.
PDIP, sebagai partai pemenang pemilu dengan jargon "partai wong cilik" (partai rakyat kecil), kini berada di bawah tekanan.
Diamnya PDIP dalam kasus Deddy Sitorus dianggap sebagai sebuah inkonsistensi yang ironis. Publik melihatnya sebagai standar ganda yakni garang pada lawan politik, namun lembek pada kader sendiri yang bersalah.
Jika Memecat Deddy Sitorus, maka partai akan dianggap responsif terhadap suara rakyat dan konsisten.
Namun, ini juga bisa dilihat sebagai tindakan reaktif karena tekanan publik, bukan dari kesadaran internal.
Jika mempertahankan Deddy Sitorus maka PDIP berisiko dicap sebagai partai yang arogan, tidak mendengar kritik, dan melindungi kadernya yang telah melukai perasaan publik. Citra sebagai "partai wong cilik" bisa luntur seketika.
Berita Terkait
-
Rumah Dijarah, Ahmad Sahroni Sindir Tetangga yang Lupa Kebaikannya
-
Kontroversi Tunjangan Dewan, Adies Kadir Dinonaktifkan dari Anggota DPR! Ini Alasan Golkar
-
Kulkas Nafa Urbach Tak Ikut Dijarah, Ternyata Rumah Mantan Suami?
-
Sahroni & Nafa Dinonaktifkan Nasdem, Warganet: HP Aja Bisa Dinonaktifkan
-
Sinyal Keras dari Istana: Prabowo Sebut Ada Gejala Makar, Perintahkan Aparat Tindak Tegas
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
Pilihan
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
-
Proyek Sampah jadi Energi RI jadi Rebutan Global, Rosan: 107 Investor Sudah Daftar
-
Asus Hadirkan Revolusi Gaming Genggam Lewat ROG Xbox Ally, Sudah Bisa Dibeli Sekarang!
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
Terkini
-
Efek Ammar Zoni: DPR Siap-siap Bentuk Panja Khusus Bongkar Borok Lapas
-
Presiden Prabowo Bolehkan WNA Pimpin BUMN, KPK: Wajib Setor LHKPN!
-
Pramono Anung Bakal 'Sulap' Sumber Waras Jadi RS Kelas A yang Ikonik Setelah 10 Tahun Mangkrak
-
Kontak Senjata di Intan Jaya Pecah! 14 OPM Tewas Ditembak TNI dalam Operasi Pembebasan Sandera
-
MUI Resmikan Fatwa Syariah Penyaluran Zakat dan Infak melalui Skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
Jakarta Dilanda Panas Ekstrem, Ini Instruksi Pramono kepada Jajarannya
-
Mahfud MD 'Spill' Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Budi Prasetyo: Silakan Laporkan ke KPK
-
Kupang Diguncang Kasus Prostitusi Online Anak, Menteri PPPA Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Ahli Gizi Soroti Makan Bergizi Gratis: SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Nasional
-
Trauma Kasus Lama? Gubernur Pramono Minta KPK Kawal Proyek Pembangunan RS Sumber Waras