Suara.com - Badai politik yang menumbangkan sejumlah anggota dewan ternyata belum berakhir. Setelah NasDem memecat Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, serta partai lain melakukan evaluasi, kini "spotlight" panas publik bergeser dan menyorot tajam ke markas PDI Perjuangan (PDIP).
Satu nama kini menjadi target utama di media sosial ialah Deddy Sitorus.
Publik secara terbuka mempertanyakan mengapa kader PDIP tersebut masih aman di posisinya, padahal ia juga dianggap telah "melukai hati rakyat" dengan pernyataan yang dinilai arogan.
Kemarahan publik terhadap Deddy Sitorus dipicu oleh pernyataannya yang dianggap merendahkan dan tidak sebanding dengan rakyat biasa.
Dalam sebuah forum atau unggahan media sosial, ia diduga melontarkan kalimat yang menyiratkan superioritasnya sebagai pejabat di atas "rakyat jelata".
Pernyataan ini, di tengah situasi di mana rakyat sedang berjuang dan menuntut empati, menjadi bensin yang menyulut api. Di platform X (dulu Twitter), seruan untuk menindak Deddy Sitorus menggema keras.
"Aspirasi rakyat yg mana yg anda dengar dan laksanakan buk? Kenapa @deddysitorus tidak anda pecat seperti partai2 lain? Dia juga melukai hati rakyat Lo yg menganggap dirinya tidak layak dibandingkan dengan rakyat jelata," cuit seorang pengguna, yang diamini oleh ribuan lainnya.
Standar Baru Telah Ditetapkan, PDIP Diuji Konsistensinya
Langkah cepat yang diambil NasDem, Gerindra, dan partai lainnya dalam merespons kemarahan publik secara tidak langsung telah menciptakan sebuah standar baru dalam akuntabilitas politik.
Baca Juga: Rumah Dijarah, Ahmad Sahroni Sindir Tetangga yang Lupa Kebaikannya
Publik kini menuntut perlakuan yang sama rata bagi semua partai tanpa terkecuali.
PDIP, sebagai partai pemenang pemilu dengan jargon "partai wong cilik" (partai rakyat kecil), kini berada di bawah tekanan.
Diamnya PDIP dalam kasus Deddy Sitorus dianggap sebagai sebuah inkonsistensi yang ironis. Publik melihatnya sebagai standar ganda yakni garang pada lawan politik, namun lembek pada kader sendiri yang bersalah.
Jika Memecat Deddy Sitorus, maka partai akan dianggap responsif terhadap suara rakyat dan konsisten.
Namun, ini juga bisa dilihat sebagai tindakan reaktif karena tekanan publik, bukan dari kesadaran internal.
Jika mempertahankan Deddy Sitorus maka PDIP berisiko dicap sebagai partai yang arogan, tidak mendengar kritik, dan melindungi kadernya yang telah melukai perasaan publik. Citra sebagai "partai wong cilik" bisa luntur seketika.
Berita Terkait
-
Rumah Dijarah, Ahmad Sahroni Sindir Tetangga yang Lupa Kebaikannya
-
Kontroversi Tunjangan Dewan, Adies Kadir Dinonaktifkan dari Anggota DPR! Ini Alasan Golkar
-
Kulkas Nafa Urbach Tak Ikut Dijarah, Ternyata Rumah Mantan Suami?
-
Sahroni & Nafa Dinonaktifkan Nasdem, Warganet: HP Aja Bisa Dinonaktifkan
-
Sinyal Keras dari Istana: Prabowo Sebut Ada Gejala Makar, Perintahkan Aparat Tindak Tegas
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- Bukan Sekadar Wacana, Bupati Bogor Siapkan Anggaran Pembebasan Jalur Khusus Tambang Tahun Ini
Pilihan
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
Terkini
-
Rencana Wapres Gibran ke Yahukimo Terhenti, Laporan Intelijen Ungkap Risiko Fatal
-
Dubes WHO Yohei Sasakawa Sorot Fakta Pahit Kusta: Diskriminasi Lebih Menyakitkan dari Penyakitnya
-
Jerman, Prancis, Swedia dan Norwegia Kirim Militer ke Greenland, NATO Siap Hadang AS
-
Banjir Ancam Produksi Padi Lebak, Puluhan Hektare Sawah Terancam Gagal Panen Total
-
Ono Surono Dicecar KPK Soal Aliran Uang Korupsi Bupati Bekasi, Kapasitas Sebagai Ketua PDIP Jabar
-
Franciscus Sibarani: Aspirasi PerCa Jadi Bahan Revisi UU Kewarganegaraan
-
Bayang-bayang Dwifungsi: Saat UU TNI Baru Memicu Perlawanan di Mahkamah Konstitusi
-
Korban Pemerkosaan Mei 1998 Alami Teror Berlapis, Dilarang Lapor Oleh Pejabat Negara
-
Bacakan Nota Pembelaan, Terdakwa Demonstrasi Agustus Dapat Siksaan saat Ditangkap
-
Said Iqbal Kritik Keras Dedi Mulyadi: Jangan Jawab Kebijakan Upah Buruh dengan Konten Medsos!