Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendukung rencana TNI yang akan memberlakukan Pam Swakarsa alias pengamanan masyarakat atas kesadaran sendiri. Rencana pembentukan Pam Swakarsa itu menyusul adanya demonstrasi besar-besaran yang berujung rusuh di Jakarta dan berbagai kota lainnya.
Terkait rencana pembentukan Pam Swakarsa itu, politisi Partai Golkar itu meminta agar masyarakat tidak risau. Alasannya, Pam Swakarsa saat ini tidak akan sama dengan Pam Swakarsa era 1998 yang sarat muatan politik dan merugikan masyarakat.
"Bedalah, beda suasananya. Sekarang situasi politiknya juga sudah beda, terus juga keterbukaan informasi juga sudah sangat luas. Jadi, kekhawatiran hal yang dahulu itu tidak mungkin bisa terjadi lagi hari ini," beber Dave dikutip dari Antara, Rabu (3/8/2025).
Dave menjelaskan Pam Swakarsa yang saat ini bertujuan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.
Dengan menggandeng masyarakat, aparat keamanan diharapkan dapat melakukan pengamanan wilayah secara humanis dan tepat sasaran.
DPR, kata Dave, akan terus memantau TNI dalam memberlakukan Pam Swakarsa agar tetap dalam koridor yang diharapkan.
"Kita terus mendukung dan juga kita bisa melakukan koreksi bila mana ada dilihat atau dinilai ada permasalahan," jelas Dave.
Bantah Pam Swakarsa Mirip Era Orba
Pembentukan Pam Swakarsa sekarang diklaim berbeda dengan Pam Swakarsa bentukan era Orde Baru yang bersifat politis. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah.
Baca Juga: Susi Pudjiastusi Heran DPR Baru Usul Turunkan PPN, Netizen Celetuk: Sibuk Marathon Sidney Bu
"Dulu, Pam Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, istilah Pam Swakarsa yang diaktivasi organisasi masyarakat, seperti GM FKPPI, lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing," kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta.
Freddy menjelaskan Pam Swakarsa yang diterapkan TNI saat ini bertujuan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. Masyarakat yang dilibatkan pun dalam bentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) atau warga secara individu.
Walau demikian, Freddy menegaskan masyarakat yang dilibatkan dalam Pam Swakarsa harus berada dalam koordinasi TNI dan Polri.
"TNI mendorong agar setiap kegiatan pengamanan, tetap berkoordinasi dengan aparat, agar berjalan tertib, tidak melanggar hukum, dan tujuannya pun harus jelas, yaitu untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungannya masing-masing," tutup Freddy.
Berita Terkait
-
Kasus Demo Rusuh, KPAI Wanti-wanti Polisi: Anak-anak yang Diperiksa Tak Boleh Alami Kekerasan!
-
Susi Pudjiastusi Heran DPR Baru Usul Turunkan PPN, Netizen Celetuk: Sibuk Marathon Sidney Bu
-
Puan Maharani Cuma Minta Maaf, Susi Pudjiastuti Geram: Pecat Anggota DPR Tak Berempati ke Rakyat!
-
Prabowo Ditantang Mundur jika Cinta Tanah Air: Gak Malu Bertahan Mati-matian di Kursi Kekuasaan?
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- Innalillahi, Aktor Epy Kusnandar Meninggal Dunia
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
Pilihan
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
-
6 HP Tahan Air Paling Murah Desember 2025: Cocok untuk Pekerja Lapangan dan Petualang
-
Drama Sidang Haji Alim: Datang dengan Ambulans & Oksigen, Ratusan Pendukung Padati Pengadilan
-
KLH Sebut Tambang Milik Astra International Perparah Banjir Sumatera, Akan Ditindak
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah Desember 2025: Ideal untuk Gamer dan Content Creator Pemula
Terkini
-
SLHS Belum Beres, BGN Ancam Suspend Dapur MBG di Banyumas
-
DPR Sentil Pejabat Panggul Beras Bantuan: Gak Perlu Pencitraan, Serahkan Langsung!
-
Investigasi Banjir Sumatra: Bahlil Fokus Telusuri Tambang di Aceh dan Sumut
-
Catatan AJI: Masih Banyak Jurnalis Digaji Pas-pasan, Tanpa Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
-
Geram Titiek Soeharto Truk Angkut Kayu Saat Bencana: Tindak Tegas, Bintang Berapa pun Belakangnya
-
Aplikasi AI Sebut Jokowi Bukan Alumnus UGM, Kampus Buka Suara
-
Mendagri Minta PKK Papua Pegunungan Pastikan Program Tepat Sasaran
-
Geger Tragedi Alvaro, Aturan Lapor Anak Hilang 1x24 Jam Masih Relevan?
-
Anggota Komisi IV Bela Raja Juli, Sebut Menhut Cuma Kebagian 'Cuci Piring' Soal Kerusakan Hutan
-
Mendagri: Digitalisasi Bantuan Sosial Dibutuhkan untuk Ketepatan Sasaran Penyaluran