Suara.com - Linimasa media sosial Indonesia dalam sepekan terakhir dipenuhi dengan foto profil berwarna pink dan hijau. Bagi sebagian orang, tren ini bukan sekadar gaya visual, melainkan simbol solidaritas rakyat setelah demonstrasi 28 Agustus 2025.
Namun, di balik semangat persatuan yang diusung, simbol ini justru memunculkan perdebatan panas dan memecah opini publik.
Warganet menyebut warna pink sebagai “Brave Pink”, sebuah julukan yang lahir dari sosok Ibu Ana, seorang perempuan berhijab merah muda yang berdiri tegak di depan aparat bersenjata lengkap saat aksi berlangsung.
Momen ketika ia mengibarkan bendera Merah Putih di tengah ketegangan membuatnya dijadikan simbol perlawanan sipil. Bagi sebagian orang, keberanian Ibu Ana menjadi inspirasi.
Mereka menilai pink bukan lagi sekadar warna lembut, melainkan representasi keteguhan hati, keberanian, dan empati di tengah situasi yang mencekam.
Kontroversi Video dan Perpecahan Opini
Namun, gelombang dukungan ini tak berlangsung mulus. Beredarnya sejumlah video yang menampilkan Ibu Ana mengucapkan kata-kata kasar, ancaman, dan pernyataan berbau rasis memicu pro dan kontra di kalangan warganet.
Beberapa potongan video memperdengarkan suara Ibu Ana:
“Prabowi an***, Prabo harus turun, gantinya Anies (Baswedan)!”
Baca Juga: Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
“Coba ngomong. Dibakar hidup-hidup ini orang, saya udah bawa bensin ini!”
“Nanti ni orang-orang pada pulang, mobil-mobil China itu habis kalau kamu mau tahu.”
Potongan-potongan ini membuat sebagian netizen merasa tak nyaman dengan menjadikan Ibu Ana sebagai ikon keberanian.
“Jujurly aku netral, tapi kok ibu ini lebih ke menyuarakan sakit hati karena Anies gak jadi presiden. bahasanya juga gak bisa dicontoh banget, tapi malah jadi ikon hiks,” kata @Sha****.
“Gua seneng semangatnya tapi mulutnya kok gitu, kasihan hijabnya,” ucap @bru****.
“Mirisss banget sama yang pada respek ke aksi ibu ini, padahal omongannya gak pantas didengar dan terlalu kotor,” tulis @tia****.
Bahkan ada yang menolak mengganti foto profil menjadi pink-hijau karena menganggap simbol ini tak layak dihubungkan dengan sosok Ibu Ana.
“Mohon maaf ya, bukan gak respect dan bukannya gak mau ganti PP pink-hijau. Saya cuma ngerasa aneh aja yang menjadikan Ibu Ana sebagai makna dari warna pink tersebut. Okelah keberaniannya, tapi bukan kata-kata kotornya! Ini gak pantas dicontoh dan gak pantas diapresiasi,” ucap @blll****.
Dugaan Manipulasi dan Potongan Video
Di tengah ramainya perdebatan, muncul analisis berbeda dari penulis dan aktivis Kalis Mardiasih. Dalam unggahan Instagramnya, Kalis menegaskan bahwa banyak video Ibu Ana dipotong-potong dan bahkan diframing seolah-olah ia adalah provokator dan rasis.
Dalam video berdurasi 5 menit yang asli, menurut Kalis, poin-poin yang disampaikan Ibu Ana sebenarnya cukup jelas.
1. Ia meminta polisi tidak menangkap para demonstran agar situasi tetap kondusif.
2. Ia mengingatkan soal kerusuhan 1998, mengilustrasikan kemungkinan chaos jika penangkapan terus dilakukan.
3. Ia menanyakan nasib anak-anak yang sudah lebih dulu diamankan aparat.
Namun, kata-kata kunci seperti “bakar”, “bensin”, dan “mobil China” dipotong dan disajikan secara terpisah dalam video pendek, membuat konteksnya berubah total.
Dua Kubu Netizen: Dukungan vs Penolakan
Fenomena “Brave Pink” kini memunculkan dua kutub besar di media sosial. Kubu pro melihat keberanian Ibu Ana sebagai representasi rakyat sipil yang berani melawan sistem.
“IMO, terlepas dari apa yang diucapkan Ibu Ana, Brave Pink hadir sebagai simbol dari performa beliau waktu turun ke jalan — rakyat sipil biasa yang berani selantang itu ngelawan sistem & aparat. She literally embodied that ENERGY and I believe that's exactly what Brave Pink represents,” kata @and****.
Ada pula yang mencoba meredam perdebatan dengan candaan.
“Buat yang gak terima simbol Brave Pink terinspirasi dari warna kerudung Bu Ana, anggap aja dari celananya Sahroni, udah kelar… negara lagi chaos segala warna diributin,” timpal @rid****.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana simbol di era digital bisa berubah makna dengan cepat. “Brave Pink” awalnya lahir sebagai ekspresi solidaritas dan keberanian rakyat sipil, namun kini maknanya terbelah akibat framing media, potongan video, dan interpretasi publik yang berbeda-beda.
Namun pada akhirnya, Brave Pink bukan lagi sekadar soal warna, hijab, atau sosok Ibu Ana. Simbol ini mencerminkan bagaimana publik Indonesia mendefinisikan keberanian
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi