Rp950 Miliar untuk Perbaikan Kerusakan Fasilitas hingga Gedung DPRD, Jakarta Kebagian Berapa?

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut alokasi anggaran untuk perbaikan kerusakan fasilitas hingga gedung yang rusak berkisar Rp950 miliar.

Angka tersebut berdasarkan identifikasi kerusakan yang dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

AHY mengatakan ia bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sudah mengidentifikasi berbagai kerusakan infrastruktur, termasuk gedung-gedung pemerintahan, kantor-kantor DPRD, dan fasilitas umum, semisal jembatan penyeberangan orang (JPO) yang rusak atau terbakar.

"Sehingga dari Kementerian PU nanti, pak menteri bisa lebih detail menjelaskan, juga sudah mengalokasikan untuk bisa segera memperbaiki berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak tadi," tutur AHY di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025).

"Selebihnya tentunya pemerintah daerah termasuk misalnya Transjakarta itu sudah punya langkah-langkah yang diambil secara cepat juga agar bisa segera beroperasi seperti sedia kala," AHY menambahkan.

AHY menyebut kisaran anggaran yang dibutuhkan berkisar Rp900 miliar sampai Rp950 miliar. Anggaran tersebut untuk perbaikan sejumlah fasilitas di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

"Ya, tadi kami berbicara sudah teridentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten kota dengan kurang lebih ya, ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail lagi kurang lebih 900 sampai 950 miliar rupiah total atau nilai kerusakan yang harus bisa segera kita perbaiki bersama," kata AHY.

AHY menyebutkan sejumlah daerah yang membutuhkan biaya besar untuk perbaikan fasilitas umum hingga gedung.

"Ya, termasuk tentunya Jakarta, kemudian juga di Makassar di Bandung, kemudian di Surabaya, Solo dan beberapa lagi yang lain," ujar AHY.

Baca Juga: Prabowo: Pembakaran Gedung DPRD Makassar dan Sulsel Tindakan Makar

AHY mengatakan alokasi anggaran untuk perbaikan diambil dari anggaran kedaruratan yang sudah dianggarkan dalam APBN.

"Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ cost-nya," ujar AHY.