Era Baru Aktivisme: Saat DPR Digeruduk Influencer dan Didesak Penuhi Tuntutan Rakyat 17+8

Suara.com - Sejumlah influencer dan pegiat media sosial ternama turun langsung ke Kompleks Parlemen untuk menyerahkan dokumen '17+8 Tuntutan Rakyat' kepada anggota dewan.

Aksi ini menandai eskalasi pergerakan dari ruang digital ke ranah politik nyata.

Dokumen tuntutan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka di depan Gerbang Pancasila, Kamis (4/9/2025).

Jajaran influencer yang hadir antara lain Jerome Polin, Ferry Irwandi, Andovi dan Jovial da Lopez, serta Andhyta Firselly Utami.

Menanggapi hal ini, Andre Rosiade mengklaim DPR sangat terbuka dan telah menjalankan sebagian tuntutan utama.

"DPR sangat terbuka terhadap seluruh aspirasi masyarakat. Dan kami tegaskan lagi kami sudah sepakat menghilangkan tunjangan yang sesuai tuntutan yang pertama," kata Andre.

"Kemudian yang kedua, kita membuka diri aspirasi. Dan kemarin sudah disepakati kunjungan kerja ke luar negeri juga di moratorium."

Namun, saat ditanya soal optimisme pemenuhan seluruh tuntutan, Andre tidak menjawab tegas.

"Ya tentu kami terus melakukan transformasi untuk kebaikan DPR, bagaimana DPR bisa betul-betul bekerja melayani masyarakat. Jadi tunggu saja nanti akan diumumkan hasil transformasinya," ucapnya.

Baca Juga: Selain 17+8, Ferry Irwandi Sampaikan 3 Tuntutan Lain ke Pemerintah

Ekonom lingkungan sekaligus influencer Andhyta Firselly Utami atau yang akrab disapa Afu menegaskan bahwa tuntutan ini lahir dari rasa kecewa mendalam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.

"Kami ditanya apa motivasi awal atau alasan tuntutan 17+8. Kami di sini ingin bilang bahwa ini semua didasarkan dari kekecewaan yang mendalam dan rasa berduka yang sangat dalam terhadap berbagai korban yang sudah meninggal dunia," jelasnya.

Ia menyebut, hingga saat ini terdapat 11 orang korban jiwa, 500 korban luka, dan 3.400 orang yang dikriminalisasi karena menyuarakan aspirasi mereka. 

Menurutnya, semua ini tidak akan terjadi jika pemerintah mau mendengarkan warganya sejak awal.

17+8 Tuntutan rakyat ini merupakan rangkuman dari berbagai desakan publik yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Berikut poin tuntutan yang disampaikan oleh rakyat.

1. Desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasi melalui website YLBHI;
2. Siaran pers Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK) Indonesia;
3. Tuntutan 7 hari dari Salsa Erwina, Jerome Polin & Cheryl Marella (hasil rembug jutaan suara di kolom komentar dan Instagram Story);
4. Pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI;
5. Pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia; 
6. Tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025;
7. 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan;

"17+8 kebetulan rakyat hadir dari kami warga biasa, yang merasa resah. Karena tidak ada respon yang sesuai dari pemerintah dan aparat yang tidak terarah, melewatkan substansi, dan cenderung represif sejak demonstrasi pada tanggal 28 Agustus tahun ini," jelas Afutami.

Ia menyebut dokumen tersebut disusun dari berbagai sumber kredibel. 17+8 Tuntutan Rakyat dipilih dengan beberapa kriteria.

Pertama, merespons cepat terhadap kekerasan dan kriminalisasi. Kedua, memuat kebijakan yang konsisten muncul di berbagai desakan publik.

"Semangat kami adalah untuk menangkap esensi dari kegelisahan warga. Kami sangat kecewa dan sangat inginkan pemerintah yang transparan, reformasi institusi menyeluruh, serta pemimpin yang seharusnya berempati kepada warganya," katanya.