Suara.com - CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa aksi demonstrasi sejak tanggal 25 Agustus 2025 sudah mengarah pada tindakan makar dan terorisme.
Menurut dia, pemilihan diksi makar dan terorisme oleh Prabowo tidak tepat untuk digunakan pada situasi saat ini lantaran seakan-akan mengarahkan tudingan tersebut kepada masyarakat yang menjadi aksi demonstrasi.
Pernyatan ini, lanjut Ferry, justru menunjukkan bahwa masalah-masalah yang menjadi alasan terjadinya rangkaian demonstrasi tidak menjadi perhatian Prabowo.
“Sebenarnya itu bukan kesimpulan, itu bukan pernyataan yang tepat untuk di pilih di momen seperti ini karena makar dan terorisme seakan-akan itu menunjuk para peserta aksi, kan dari pembahasan pada kalimat sebelumnya,” kata Ferry dalam sinian bersama Akbar Faizal, dikutip pada Jumat (5/9/2025).
"Padahal seperti yang kita ketahui dari narasi yang keluar, asing, mafia, segala macam, elephant in the room-nya malah nggak disorot," lanjut dia.
Padahal, dia menjelaskan pemerintah seharusnya melakukan perbaikan untuk mengembalikan stabilitas nasional.
Dia juga menyebut Prabowo sebagai presiden juga seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan ihwal provokator di balik rangkaian demonstrasi, melainkan membenahi pemerintahan yang berjalan.
“Mau sekuat apapun mafia, mau sekuat apapun usaha untuk tindakan makar dan segala macam, kalau pemerintahannya stabil dan benar, tentu nggak akan tergoncang," ujarnya.
Menurutnya jika semuanya ingin berjalan dengan baik, maka pemerintah Prabowo harus berjalan dengan baik. Dengan demikian kata dia, stabilitas bisa dicapai.
Baca Juga: Prabowo Minta Tim Ekonomi Tingkatkan Lapangan Kerja Secara Merata, Tidak Terpusat di Jakarta
“Sebelum kita bicara siapa dalangnya, sebelum kita bicara siapa yang buatnya, kita lihat dulu, outocorrector dulu, autocritic dulu nih sebagai government, apa lubang-lubang yang bisa ditambal. Kayak kita di kapal, kita nggak bisa nyalahin air kalau kita tenggelam. Kita harus lihat dulu di mana titik kebocorannya,” tandas pegiat media sosial itu.
Sebelumnya, pada hari Minggu (31/8), Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan sikap pemerintah.
Ia menyatakan bahwa aspirasi damai akan selalu dihormati dan dilindungi, namun pemerintah tidak akan mentolerir tindakan yang melanggar hukum, terutama yang menjurus pada upaya makar dan terorisme.
"Sekali lagi, aspirasi murni harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dilindungi. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya gejala tindakan di luar hukum, bahkan yang mengarah kepada makar dan terorisme," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8).
Berita Terkait
-
Bangga Sejajar Putin & Kim Jong Un, Eh Foto Prabowo Malah 'Dihapus' Koran Jepang!
-
BEM SI Desak Prabowo Bentuk Tim Investigasi Makar dan Tolak Militerisme
-
Prabowo Minta Tim Ekonomi Tingkatkan Lapangan Kerja Secara Merata, Tidak Terpusat di Jakarta
-
BEM SI Kerakyatan "Gedor" Istana: Desak RUU Perampasan Aset, Usut Makar, Tolak Militerisme
-
Tanpa APBN, Mungkinkah Prabowo Bangun 80 Ribu Koperasi? Ini Bocoran dari Kemenko Pangan
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Proyek IT MBG Rp1,2 T Dituding Gaib, Kepala BGN Pastikan Anggaran Nyata dan Transparan
-
Bukan Sekadar Pelengkap, Sekjen KPP RI: Legislator Perempuan Kini Bagian dari Pengambil Kebijakan
-
Jadi Tersangka, Eks Kadis LH Jakarta Asep Kuswanto Lalai Kelola Bantargebang Sejak 2024
-
PKS Mendadak Copot Khoirudin dari Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta, Ada Apa?
-
Istri Nadiem Makarim Sambangi DPR RI, Minta Audensi Terkait Kasus Chromebook
-
Jutaan Laporan Masuk, KAI Temukan Puluhan Kasus Pelecehan Seksual
-
Refly Harun Sebut Kabar Berkas Roy Suryo P21 Cuma Karangan: Jaksa Belum Terima Apa Pun!
-
Ketegangan Amerika SerikatIran Memanas, Ancaman Militer Menguat Jelang Akhir Gencatan Senjata
-
Pakar: Pakta Pertahanan Indonesia dan AS Bikin China Berpotensi Tercekik, Kenapa?
-
Setahun Aksi Gruduk Rumah Jokowi, Rustam Klaim Dukungan Publik Menguat