News / Nasional
Jum'at, 05 September 2025 | 11:29 WIB
Andovi da Lopez, Ferry Irwandi, Jerhemy Owen di Gerbang Pancasila, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 September 2025 [Suara.com/Rena Pangesti]
Baca 10 detik
  • Prabowo mengatakan aksi demonstrasi sejak tanggal 25 Agustus 2025 sudah mengarah pada tindakan makar dan terorisme
  • Ferry mengatakan pemerintah seharusnya melakukan perbaikan untuk mengembalikan stabilitas nasional
  • Pemerintah seharusnya melakukan perbaikan untuk mengembalikan stabilitas nasional.
[batas-kesimpulan]

Suara.com - CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa aksi demonstrasi sejak tanggal 25 Agustus 2025 sudah mengarah pada tindakan makar dan terorisme.

Menurut dia, pemilihan diksi makar dan terorisme oleh Prabowo tidak tepat untuk digunakan pada situasi saat ini lantaran seakan-akan mengarahkan tudingan tersebut kepada masyarakat yang menjadi aksi demonstrasi.

Pernyatan ini, lanjut Ferry, justru menunjukkan bahwa masalah-masalah yang menjadi alasan terjadinya rangkaian demonstrasi tidak menjadi perhatian Prabowo.

“Sebenarnya itu bukan kesimpulan, itu bukan pernyataan yang tepat untuk di pilih di momen seperti ini karena makar dan terorisme seakan-akan itu menunjuk para peserta aksi, kan dari pembahasan pada kalimat sebelumnya,” kata Ferry dalam sinian bersama Akbar Faizal, dikutip pada Jumat (5/9/2025).

"Padahal seperti yang kita ketahui dari narasi yang keluar, asing, mafia, segala macam, elephant in the room-nya malah nggak disorot," lanjut dia.

Padahal, dia menjelaskan pemerintah seharusnya melakukan perbaikan untuk mengembalikan stabilitas nasional.

Dia juga menyebut Prabowo sebagai presiden juga seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan ihwal provokator di balik rangkaian demonstrasi, melainkan membenahi pemerintahan yang berjalan.

“Mau sekuat apapun mafia, mau sekuat apapun usaha untuk tindakan makar dan segala macam, kalau pemerintahannya stabil dan benar, tentu nggak akan tergoncang," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan pencabutan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Pengumuman disampaikan di Istana Negara, Minggu (31/8/2025). [Tangkapan layar]

Menurutnya jika semuanya ingin berjalan dengan baik, maka pemerintah Prabowo harus berjalan dengan baik. Dengan demikian kata dia, stabilitas bisa dicapai.

Baca Juga: Prabowo Minta Tim Ekonomi Tingkatkan Lapangan Kerja Secara Merata, Tidak Terpusat di Jakarta

“Sebelum kita bicara siapa dalangnya, sebelum kita bicara siapa yang buatnya, kita lihat dulu, outocorrector dulu, autocritic dulu nih sebagai government, apa lubang-lubang yang bisa ditambal. Kayak kita di kapal, kita nggak bisa nyalahin air kalau kita tenggelam. Kita harus lihat dulu di mana titik kebocorannya,” tandas pegiat media sosial itu.

Sebelumnya, pada hari Minggu (31/8), Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan sikap pemerintah.

Ia menyatakan bahwa aspirasi damai akan selalu dihormati dan dilindungi, namun pemerintah tidak akan mentolerir tindakan yang melanggar hukum, terutama yang menjurus pada upaya makar dan terorisme.

"Sekali lagi, aspirasi murni harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dilindungi. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya gejala tindakan di luar hukum, bahkan yang mengarah kepada makar dan terorisme," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8).

Load More