Perbandingan Gaji dan Tunjangan Take Home Pay DPR Dulu dan Sekarang (Instagram)
- Ketua DPR RI: Rp5.040.000
- Wakil Ketua DPR RI: Rp4.620.000
- Anggota DPR RI: Rp4.200.000
Tunjangan Suami/Istri Sebesar 10% dari Gaji Pokok, dengan Rincian:
- Ketua DPR RI: Rp504.000
- Wakil Ketua DPR RI: Rp462.000
- Anggota DPR RI: Rp420.000
Tunjangan Anak Sebesar 2% dari Gaji Pokok, Maksimal untuk 2 Anak, dengan Rincian:
- Ketua DPR RI: Rp201.600
- Wakil Ketua DPR RI: Rp184.000
- Anggota DPR RI: Rp168.000
Tunjangan Jabatan:
- Ketua DPR RI: Rp18.900.000
- Wakil Ketua DPR RI: Rp15.600.000
- Anggota DPR RI: Rp9.700.000
Tunjangan Beras: Rp30.090 per jiwa, maksimal 4 jiwa
Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813
Uang Sidang Per Paket: Rp2.000.000
Tunjangan Konstitusional:
- Tunjangan Kehormatan: Rp5.580.000
- Tunjangan Komunikasi: Rp15.554.000
- Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp3.750.000
- Bantuan Listrik dan Telepon: Rp7.700.000
- Asisten Anggota: Rp2.250.000
- Tunjangan Perumahan: Rp50.000.000 (sebagai kompensasi karena tidak lagi mendapat rumah dinas)
Fasilitas Tambahan:
- Kredit Mobil: Rp70.000.000 per periode
- Uang Perjalanan Dinas: Rp4-5 juta per hari tergantung daerah
TOTAL THP
Baca Juga: 15 Negara dengan Gaji Anggota DPR Tertinggi, Indonesia Termasuk?
- Ketua DPR RI: Rp114.209.503
- Wakil Ketua DPR RI: Rp110.429.903
- Anggota DPR RI: Rp104.051.903
Berikut rincian gaji serta tunjangan anggota DPR RI terbaru:
Gaji dan Tunjangan Jabatan (Melekat):
- Gaji Pokok: Rp4.200.000
- Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara: Rp420.000
- Tunjangan Anak Pejabat Negara: Rp168.000
- Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000
- Tunjangan Beras Pejabat Negara: Rp289.680
- Uang Sidang per Paket: Rp2.000.000
Total Gaji dan Tunjangan Melekat: Rp16.777.680
Tunjangan Konstitusional:
- Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp20.033.000
- Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI: Rp7.187.000
- Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai Pelaksanaan Konstitusi Dewan: Rp4.830.000
- Honorarium Kegiatan Peningkatan Fungsi Dewan (Fungsi Legislasi: Rp8.641.000; Fungsi Pengawasan: Rp8.641.000; Fungsi Anggaran: Rp8.641.000)
Total Tunjangan Konstitusional: Rp57.433.000.
Total Bruto: Rp74.210.680
Komentar
Berita Terkait
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Viral Poster Kekesalan WNI di Sydney Marathon: 'Larilah DPR, Lari dari Tanggung Jawab!'
-
15 Negara dengan Gaji Anggota DPR Tertinggi, Indonesia Termasuk?
-
Tegang di Ruang DPR, Mahasiswa Ngotot Minta Kapolri Bebaskan Massa Aksi
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
DPR Murka, Debt Collector Gunakan Ambulans dan Damkar untuk Tagih Utang
-
Iran Kecam Usulan Italia Gantikan Posisi Timnas di Piala Dunia 2026: Kebangkrutan Moral
-
Tarif Rp1 Bikin Transjakarta Diserbu, Penumpang Membludak di Kampung Rambutan
-
Orang Kencing Sembarangan Makin Tak Terkendali, Walkot New York Mau Bangun Toilet Rp62 Miliar
-
Lansia 71 Tahun Gagal Putar Balik, Honda HRV Tabrak Pejalan Kaki hingga Depot Air di Jakbar!
-
Donald Trump Longgarkan Aturan Ganja Medis, Pak Prabowo Gak Mau Ikutan?
-
DPR Ingatkan Risiko Global di Balik Wacana Tarif Kapal Selat Malaka
-
Bikin Skenario Brutal Serang Orang Yahudi, Dua Remaja AS Terancam Hukuman Berat
-
KPK Dalami Aliran Dana CSR di Kasus Madiun, Dirut Perumda Ikut Diperiksa
-
Jakarta Jadi Sering Mati Lampu, ESDM Investigasi Dugaan Kerusakan Gardu PLN, Apa Penyebabnya?