Pakar Hukum Unhas Desak Prabowo Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Kerusuhan

Suara.com - Pengamat hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Profesor Imanuddin Ilmar mendesak Presiden untuk segera membentuk tim pencari fakta independen.

Guna mengusut tuntas peristiwa kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kota Makassar.

Menurutnya, langkah itu penting agar peristiwa tragis yang telah menelan korban jiwa tidak hanya ditangani oleh kepolisian semata.

Melainkan diungkap secara transparan dan dapat dipercaya publik.

"Presiden sebagai kepala negara harus memastikan kebenaran peristiwa ini terungkap secara terang. Kalau hanya dibiarkan ditangani seadanya, ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi penanganan demonstrasi di masa depan," tegas Imanuddin, Senin, 8 September 2025.

Di Makassar, salah satu korban jiwa adalah Rusdamdiansyah atau Dandi, pengemudi ojek online yang dikeroyok massa karena diduga intel saat tengah merekam jalannya demonstrasi.

Hingga kini, kasus yang menewaskan Dandi belum menunjukkan titik terang.

Polisi bilang masih mencari siapa yang dapat mengungkap pelaku pengeroyokan yang menyebabkan Dandi meninggal dunia.

Dandi sebelumnya ditemukan dalam kondisi kritis di depan Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Jalan Urip Sumoharjo.

Baca Juga: Selain Pecat Sri Mulyani, Ini 4 Kementerian yang Kena Reshuffle Prabowo

"Ini menyangkut nyawa manusia. Penanganan kasus Dandi sampai sekarang belum jelas arahnya. Masyarakat tentu butuh kepastian hukum," kata Imanuddin.

Selain itu, pembakaran Gedung DPRD Sulsel juga meninggalkan tanda tanya besar.

Polisi memang telah menangkap sekitar 29 pelaku perusakan dan pembakaran. Namun mereka sebagian besar hanyalah perusuh di lapangan.

Sementara, siapa aktor di balik tragedi ini, kata Ilmar, belum diungkap oleh polisi.

"Yang ditangkap baru eksekutor, bukan pihak yang menggerakkan. Inilah kenapa tim pencari fakta independen dibutuhkan," ujarnya.

Imanuddin menegaskan, tim pencari fakta nantinya harus benar-benar independen dan tidak sekadar formalitas.

Tim bisa melibatkan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM serta organisasi masyarakat sipil yang kredibel.

Menurutnya, keterlibatan lembaga independen juga bisa menjadi penyeimbang agar hasil investigasi tidak hanya berdasarkan kacamata aparat penegak hukum.

"Kalau ada tim yang dibentuk, maka tim itu harus bekerja objektif," katanya.

Aminuddin mengingatkan, kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan maupun pemerintah bisa tergerus terus jika penanganan kasus kerusuhan dilakukan secara setengah hati.

Apalagi di situasi rawan sosial seperti sekarang.

"Transparansi adalah kunci. Kalau Presiden serius membentuk tim pencari fakta itu akan memberi pesan kuat bahwa negara peduli dan adil bagi seluruh rakyatnya," sebut Imanuddin.

Diketahui, kerusuhan di DPRD dipicu oleh amarah massa setelah insiden di Jakarta yang menewaskan Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online saat unjuk rasa menolak tunjangan anggota DPR RI.

Gelombang kemarahan meluas hingga Makassar. Hal ini menyebabkan dua gedung DPRD terbakar.

Puncaknya, pembakaran gedung wakil rakyat itu menewaskan tiga orang meninggal dunia. Mereka adalah Saiful, Sarinawari dan Basri atau Abay. Sementara, tujuh orang diantaranya luka-luka.

Selain itu, ada 67 kendaraan ludes dibakar.

Hingga kini, sebanyak 29 orang pelaku telah ditangkap.

Di lokasi DPRD Sulsel, polisi mengamankan 14 orang tersangka. Salah satunya masih di bawah umur.

Mereka berinisial RN, RHM, MIS, RND, MR, AFJ, SNK, AFR, MRD, MRZ, MHS, AMM, MAR, dan AY.

Sedangkan di gedung DPRD Makassar, 15 orang diamankan, dengan lima di antaranya anak di bawah umur.

Mereka berinisial MYR, AG, GSL, MAP, ASW, MS, FTR, MAF, RMT, ZM, MI, FDL, MAY, IA, dan MNF.

Sementara, Kementerian Sosial mencatat secara nasional terdapat tujuh orang yang meninggal dunia dan sembilan orang luka berat akibat demonstrasi ricuh di berbagai daerah.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing