Belum Ada Keputusan soal Pengurangan Tunjangan Perumahan, DPRD DKI: Nggak Mungkin Buru-buru

Suara.com - Rencana DPRD DKI Jakarta untuk menurunkan nominal tunjangan perumahan anggotanya masih belum final.

Meski menuai sorotan publik, para wakil rakyat mengaku perlu waktu untuk membahas kebijakan tersebut dengan matang.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menegaskan pihaknya tidak akan gegabah dalam menentukan besaran tunjangan baru.

"Intinya kita bersepakat dulu bahwa siap dievaluasi. Namun kan perlu kehati-hatian. Enggak mungkin buru-buru, gak mungkin cepat-cepat. Kalau buru-buru, nanti salah lagi," kata Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9).

Baco memastikan bahwa semua fraksi sudah satu suara terkait evaluasi tunjangan perumahan.

Hanya saja, pembahasan teknis bersama pemangku kepentingan terkait masih berlangsung.

"Lagi dibahas supaya bisa dapat hasil yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, DPRD ingin keputusan soal tunjangan tidak lagi menimbulkan polemik baru di kemudian hari.

"Daripada nanti ada revisi berkali-kali, mending kita siapkan matang-matang baik-baik supaya lengkap," lanjutnya.

Baca Juga: Rencana 'Privatisasi' PAM Jaya Mentok di DPRD, Fraksi-Fraksi Khawatir Air Bersih Jadi Ladang Bisnis

Isu tunjangan perumahan DPRD DKI mencuat setelah sekelompok massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9).

Aksi itu terjadi hanya beberapa hari setelah DPR RI juga disorot publik akibat kenaikan tunjangan perumahan anggota parlemen Senayan.

Demonstrasi di Jakarta pun berlangsung sekitar satu jam dan menarik perhatian anggota dewan.

Sejumlah perwakilan mahasiswa kemudian diajak beraudiensi dengan pimpinan DPRD.

Dalam pertemuan itu, mereka menegaskan keberatan atas besaran tunjangan yang dinilai terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Menjawab tuntutan tersebut, Basri Baco mengaku seluruh fraksi di DPRD DKI siap mengakomodasi keberatan publik.