- Menurut Denny Siregar, Dito Ariotedjo pantas untuk dicopot dari jabatannya sebagai Menpora.
- Denny Siregar menduga, pencopotan Dito terkait dengan kasus yang menimpa mertuanya, Fuad Hasan Masyhur yang merupakan pemilik travel Maktour.
- KPK telah menggeledah kantor Maktour Travel berkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama 2025.
- Pencopotan Budi Arie dan Dito Ariotedjo membuat Denny Siregar mengaku mulai percaya kepada Presiden Prabowo Subianto meski baru 20 persen.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto me-reshuffle beberapa menteri dalam kabinetnya, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.
Pegiat media sosial Denny Siregar ikut mengomentari keputusan Presiden Prabowo tersebut.
Apabila Prabowo Subianto disebut sedang "berjudi" dengan mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menpora Dito Ariotedjo justru dinilai layak untuk dicopot.
Begitu pun Budie Arie yang sebelumnya diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus judi online atau judol.
"Kalau ini (Dito Ariotedjo) memang harus dicopot kayak Budi Arie juga," tulis Denny Siregar melalui Instagram pada Senin, 8 September 2025.
Penilaian Denny Siregar berkaitan dengan kasus perusahaan travel yang ternyata milik mertua Dito Ariotedjo.
"Dito ini mertuanya yang punya Maktour, perusahaan travel besar itu," ujar Denny Siregar.
"Karena jaringan mertuanya yang luas, Dito bisa jadi Menteri, padahal kita enggak pernah tahu nama ini tiba-tiba aja jadi menteri," katanya menyentil.
Sebagai informasi, perusahaan travel Maktour merupakan milik Fuad Hasan Masyhur, pengusaha asal Makassar sekaligus politisi dari Partai Golkar.
Baca Juga: Nama Puteri Komarudin Hingga Raffi Ahmad Mencuat Isi Kursi Menpora, Ini Jawaban Bahlil
Niena Kirana Riskyana yang dinikahi Dito Ariotedjo pada Maret 2018 merupakan putri Fuad.
"Kenapa Dito harus dicopot? Karena bentar lagi tsunami akan datang ke keluarga mereka," lanjut Denny Siregar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui telah menggeledah kantor Maktour Travel berkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama 2025.
Juru Bicara KPK mengungkap dugaan penghilangan bukti setelah melakukan penggeledahan kantor Maktour Travel pada 15 Agustus 2025.
Oleh sebab itu, Dito Ariotedjo harus dicopot agar KPK lebih leluasa menyelidiki kasus keterlibatan mertuanya terkait korupsi kuota haji.
"Jika Dito bukan lagi menteri, maka KPK akan lebih mudah menyelidiki kasus ini karena tidak terganggu kekuasaan," beber Denny Siregar.
Tag
Berita Terkait
-
Nama Puteri Komarudin Hingga Raffi Ahmad Mencuat Isi Kursi Menpora, Ini Jawaban Bahlil
-
Menpora Dito Ariotedjo Diganti Siapa: Puteri Komaruddin atau Raffi Ahmad?
-
Raffi Ahmad Diisukan Gantikan Dito Ariotedjo, Berapa Beda Gaji Utusan Khusus dan Menteri?
-
Menilik Gaji Raffi Ahmad kalau Jadi Menpora, Lebih Besar dari Honor Utusan Khusus Presiden?
-
Dicopot Prabowo dari Kursi Menpora, Dito Ariotejdo Bersyukur: Alhamdulillah...
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal