PSI Jakarta Ungkap Aksi Nyata Jawab Tuntutan 17+8, Apa Saja?

Suara.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, merespons tuntutan 17+8 yang belakangan ini disuarakan masyarakat melalui aksi demonstrasi.

Sekretaris Wilayah DPW PSI Jakarta, Geraldi Ryan Wibinata, menyebut sebagian aspirasi tersebut sudah dijalankan oleh PSI di tingkat daerah.

Menurutnya, PSI Jakarta mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada masyarakat yang telah menyuarakan aspirasi 17+8 itu.

"Kami memahami bahwa aspirasi tersebut merupakan tuntutan yang berasal dari hati dan pikiran tulus untuk memperbaiki kehidupan politik bangsa ini menjadi lebih baik lagi ke depannya,” ujar Geraldi, Selasa (9/9/2025).

Menurutnya, realisasi atas seluruh tuntutan itu memang membutuhkan proses panjang.

Namun, dia menambahkan, PSI DKI diklaim sudah lebih dulu memulai perbaikan internal guna meningkatkan kualitas demokrasi dan partai politik.

Salah satunya, kata Geraldi, lewat penerapan Kode Etik Anggota Legislatif PSI serta pembentukan Mahkamah Partai.

Dua hal ini menjadi mekanisme pengawasan agar kader PSI tidak melanggar aturan maupun menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“PSI DKI Jakarta juga pernah memberikan sanksi hingga Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi Anggota Legislatif PSI di Jakarta karena tidak mematuhi Perilaku Anggota Legislatif PSI dan terbukti melakukan penggelembungan laporan penggunaan dana reses,” jelasnya.

Baca Juga: FMN Aksi Anti Fasis di DPR, Tuntut Bebaskan 3.195 Demonstran Korban 'Razia Agustus'

Ia juga menyinggung soal tuntutan nomor 11, yakni agar partai mengumumkan komitmen keberpihakan kepada rakyat.

Menurut Geraldi, PSI menjadi satu-satunya fraksi yang menolak kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta pada masa pandemi COVID-19.

“PSI Jakarta menjadi satu-satunya partai dan fraksi yang menolak kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta pada masa pandemi COVID-19 lalu,"ucapnya.

"Kemudian, kami juga terus mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi yang membebankan masyarakat, salah satunya adalah pemborosan anggaran APBD,” lanjutnya.

Terkait tuntutan nomor 17+2 tentang reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif, ia menyebut PSI DKI rutin mengumumkan laporan keuangan yang diaudit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

“Laporan keuangan kami dapat diakses kapanpun melalui website PSI Jakarta atau website PPID PSI Jakarta. Kami mengedepankan transparansi dan tidak menutup-nutupi apapun dari masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, Geraldi menegaskan pihaknya juga konsisten mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagaimana tercantum dalam tuntutan nomor 17+4.

“Dari ketua umum ke ketua umum, dari masa ke masa, bahkan sebelum masa kampanye, PSI adalah partai politik yang paling kencang menyuarakan RUU Perampasan Aset. Kami mengajak masyarakat sekalian untuk turut mendalami, mempelajari, dan mengawal RUU Perampasan Aset ini,” pungkasnya.