- Mabes TNI secara resmi menyatakan apresiasi dan menghormati 17+8 Tuntutan Rakyat
- Tiga Poin Krusial untuk TNI
- Tegaskan Komitmen pada Supremasi Sipil
Suara.com - Gema tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil yang mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk "kembali ke barak" akhirnya mendapat respons resmi. Di tengah panasnya isu 17+8 Tuntutan Rakyat yang salah satunya menyorot peran militer di ranah sipil, Mabes TNI menegaskan sikapnya.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah, menyatakan bahwa institusinya menghargai setiap masukan yang datang dari masyarakat, termasuk tiga poin tuntutan yang dialamatkan langsung kepada TNI.
"TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8 yang tiga untuk TNI," kata Freddy dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (5/9/2025), bertepatan dengan tenggat waktu yang diberikan massa aksi.
Tuntutan agar TNI kembali ke barak ini merupakan bagian dari gelombang protes yang membesar sejak akhir Agustus 2025. Dari puluhan tuntutan yang disuarakan, tiga di antaranya secara spesifik meminta reformasi di tubuh TNI:
Segera mengembalikan tentara ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
Adanya komitmen publik dari TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Menanggapi desakan tersebut, Freddy menegaskan bahwa TNI adalah institusi yang taat hukum dan menjunjung tinggi supremasi sipil. Menurutnya, TNI akan selalu patuh pada kebijakan negara yang diputuskan dalam koridor demokrasi.
"Apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI, itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan," kata Freddy.
Baca Juga: TNI Bantah 5 Info Viral: Dari Intel BAIS Dituduh Provokator Hingga Pelajar Ngaku Tentara Saat Demo
Tuntutan 17+8 sendiri tidak hanya menyasar TNI, tetapi juga dialamatkan kepada Presiden Prabowo, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Kepolisian, hingga kementerian di sektor ekonomi, menunjukkan adanya desakan reformasi yang komprehensif dari masyarakat.
Berita Terkait
-
TNI Bantah 5 Info Viral: Dari Intel BAIS Dituduh Provokator Hingga Pelajar Ngaku Tentara Saat Demo
-
Deadline Tuntutan 17+8, Massa Aksi Piknik di depan DPR
-
Sejumlah Anggota Militer Dinarasikan Provokator Demo, Kapuspen TNI: Upaya Benturkan TNI-Polri!
-
Terkuak! Ini Penjelasan Kapuspen TNI Soal Anggota BAIS yang Viral Dituduh Provokator Demo
-
Bobon Santoso Bagi-Bagi Nasi Padang ke Mahasiswa yang Demo di Gedung DPR
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
Terkini
-
Kejagung Siapkan Jurus Ekstradisi, 3 Buron Kakap Jurist Tan hingga Riza Chalid Siap Dijemput Paksa
-
Diduga Gelapkan Uang Ganti Rugi Rp5,9 M, Lurah Rawa Burung Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Kementerian P2MI Paparkan Kemajuan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Hadapan Komite PBB
-
Penyakit Mulai Hantui Pengungsi Banjir Sumatra, Kemenkes Diminta Gerak Cepat
-
Soal DPR Lakukan Transformasi, Puan Maharani: Ini Niat Baik, Tapi Perlu Waktu, Tak Bisa Cepat
-
BGN Larang Ada Pemecatan Relawan di Dapur MBG Meski Jumlah Penerima Manfaat Berkurang
-
KPK Akui Sedang Lakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi di PT LEN Industri
-
KPK Periksa Lagi Bos Maktour Usai Penyidik Pulang dari Arab, Jadi Kunci Skandal Kuota Haji
-
Buntut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra, Puan Bicara Peluang Revisi UU Kehutanan
-
Polda Riau Kirim Bantuan Gelombang Keempat, 3.459 Alat Kerja Dikerahkan ke Aceh dan Sumbar