Suara.com - Sebuah video beredar di media sosial dengan klaim bahwa puluhan ribu purnawirawan TNI melakukan aksi demonstrasi menuju Gedung DPR RI untuk menuntut pemakzulan wakil presiden.
Konten tersebut dibagikan akun Facebook “Ini Breaking News” pada Minggu, 24 Agustus 2025, disertai narasi yang menyebut DPR RI sengaja diam menanggapi surat pemakzulan dari purnawirawan TNI.
Unggahan itu turut diberi takarir: “Demo puluhan ribu purnawirawan TNI menuju DPR”.
Hingga Selasa, 9 September 2025, video tersebut telah mendapatkan lebih dari 54.300 tanda suka dan 3.900 komentar.
Melansir dari TurnBackHoax.id, tim pemeriksa fakta menelusuri konten tersebut menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation.
Hasil analisis menunjukkan video tersebut adalah rekayasa kecerdasan buatan (AI) dengan tingkat probabilitas 99,9 persen.
Salah satu indikasi manipulasi dapat dilihat pada spanduk yang dibawa massa dalam video, di mana tulisan yang seharusnya terlihat justru tampak kabur dan tidak terbaca jelas—ciri umum hasil manipulasi AI.
Lebih lanjut, tim pemeriksa fakta menelusuri klaim dengan kata kunci “demo purnawirawan TNI tuntut pemakzulan wapres” di Google.
Hasil pencarian teratas mengarah pada video KOMPASTV berjudul:
“[FULL] Alasan Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Lagi ke DPR, Desak Pemakzulan Wapres Gibran”.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Ada PHK Massal di PT Gudang Garam?
Dalam tayangan Agustus 2025 tersebut, diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) memang menyurati MPR, DPR, dan DPD terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Eks Wakil Panglima TNI, Fachrul Razi, menyampaikan:
“Hingga hari ini, surat pertama tidak mendapat tanggapan maupun respon. Kami mengirimkan surat kedua kepada MPR, DPR, dan DPD dengan substansi yang sama, yakni menuntut agar proses pemakzulan segera diproses dan ditindaklanjuti sesuai konstitusi.”
(KOMPASTV, 29 Agustus 2025).
Dengan demikian, aktivitas yang benar-benar terjadi adalah pengiriman surat, bukan aksi demonstrasi.
Dapat disimpulkan video yang mengklaim “demo purnawirawan TNI tuntut pemakzulan wapres” merupakan konten palsu (fabricated content).
Konten tersebut terbukti hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,9 persen.
Fakta yang sebenarnya: Forum Purnawirawan TNI hanya mengirim surat resmi kepada MPR, DPR, dan DPD untuk mendesak proses pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, bukan menggelar demo besar-besaran.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
UMKM Menjerit! Barcode BBM Subsidi Diblokir Tiba-tiba, PDIP Desak Pemerintah Transparan
-
Bukan Mewah, Begini Konsep Upacara 17 Agustus di IKN Menurut Basuki Hadimuljono
-
Respons Sinyal DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Tito: Apapun Skenarionya Kami Siap
-
Kepala Daerah Sering Kena OTT, Mendagri Tito Usul 'Bonus' dari PAD: Biar Tak Korupsi?
-
Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh
-
Anggaran Diduga Disunat Rp1,4 M Per Unit, GMNI Laporkan Dugaan Korupsi KDMP ke Kejagung
-
Wamendagri Wiyagus: PAKU Integritas Tak Hanya Soal Urusan Hukum, Melainkan Juga Pelayanan Publik
-
Legislator PDIP Kecewa Pertamax Naik Diam-diam: Tanpa Sosialisasi, Tanpa Penjelasan
-
Klaim Bawa Kabar Gembira ke Istana, Kepala BGN Mau Lapor Efisiensi Anggaran ke Prabowo
-
Iuran BPJS Gak Jadi Naik, Pemerintah Guyur Rp20 Triliun Demi Tambal Defisit