Luhut Sebut Covid-19 Ungkap Kelemahan Sistem Kesehatan RI, Dukung Penggunaan AI Jadi Solusi

Suara.com - Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya digitalisasi berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam mempercepat transformasi pelayanan publik, termasuk perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Menurutnya, investasi digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan mudah diakses.

Luhut mengenang pengalamannya saat pandemi COVID-19 yang mengungkap kelemahan sistem kesehatan nasional.

“Saat India lockdown, kita bahkan kesulitan mendapat paracetamol. Dari situ saya bertekad, minimal 60–70 persen kebutuhan kesehatan harus dipenuhi industri dalam negeri,” kata Luhut saat acara Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional, di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Ia menekankan, transformasi digital membantu pemerintah menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi.

“Digitalisasi membuat kita berani tidak melakukan lockdown total, karena kita punya data real-time pergerakan penduduk. Itu menyelamatkan ekonomi sekaligus kesehatan,” tambahnya.

Menurutnya, sistem pemerintahan digital akan dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan AI.

Dia melihat kalau AI bisa dimanfaatkan untuk membaca seluruh data pemerintahan, menekan potensi penyimpangan, mempercepat perizinan, hingga memberikan dasar keputusan yang lebih akurat.

Sebagai langkah awal, Kabupaten Banyuwangi akan menjadi lokasi percontohan integrasi sistem digital sebelum diterapkan di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Wamen BUMN Ungkap Bahayanya ChatGPT, Bisa Susun Kebijakan Pemerintah

“Jika uji coba berhasil, Januari tahun depan sistem ini akan diluncurkan di 514 kabupaten/kota,” kata Luhut.