"Curhat' Mahfud MD soal Nadiem Sebenarnya Bongkar Borok Istana?

Suara.com - Di tengah guncangan publik atas status tersangka Nadiem Makarim, sebuah "curhat" dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD seolah membuka informasi yang jauh lebih besar.

Kesaksiannya tentang betapa sulitnya ia berkoordinasi dengan Nadiem yang disebutnya sering "ngantor di hotel", terlihat lebih dari sekadar sentimen pribadi.

Bagi para pengamat politik, curhat Mahfud ini adalah sebuah studi kasus yang secara tidak langsung membongkar "borok" atau penyakit kronis yang mungkin telah lama menggerogoti efektivitas kabinet di Istana: buruknya koordinasi antar kementerian dan tingginya ego sektoral.

Studi Kasus Nadiem: "Menteri Sulit Ditemui"

Keluhan Mahfud MD sangat spesifik dan kuat.

"Saya sebagai Menko saja susah sekali mau ketemu dia (Nadiem)," ungkapnya. Ini bukan sekadar keluhan biasa. Ini adalah pengakuan dari seorang menteri koordinator yang tugasnya adalah mengorkestrasi kebijakan, bahwa salah satu "pemain orkestra"-nya sulit untuk diajak bekerja sama.

Gaya kerja Nadiem yang disebut sering "ngantor di hotel" semakin memperparah persepsi adanya jarak dan eksklusivitas. Namun, pertanyaan besarnya adalah: apakah Nadiem adalah satu-satunya "pemain" yang sulit diatur?

Penyakit Kronis Bernama "Ego Sektoral"

Kesaksian Mahfud ini menjadi pintu masuk untuk mendiagnosis "penyakit" lama yang menghantui birokrasi Indonesia: ego sektoral.

Baca Juga: 2 Hal Ini Bikin Eks Pimpinan KPK Miris Dengar Nadiem Makarim Jadi Tersangka, Singgung Nama Jokowi

Setiap kementerian seringkali bertindak seperti "kerajaan kecil" yang berjalan sendiri-sendiri, mengabaikan arahan dari kementerian koordinator.

Para menteri teknis, terutama yang merasa memiliki "restu" langsung dari Presiden atau memiliki kekuatan politik sendiri, seringkali merasa tidak perlu melapor atau berkoordinasi secara intensif dengan Menko mereka.

Mereka lebih suka "memotong kompas" langsung ke Presiden.

Fenomena ini juga mempertanyakan kembali efektivitas sistem menteri koordinator di Indonesia. Secara teori, Menko adalah "tangan kanan" Presiden yang memastikan semua kementerian di bawahnya berjalan seirama.

Namun, dalam praktiknya, Menko seringkali tidak memiliki wewenang eksekusi yang kuat. Mereka tidak bisa "memaksa" atau memberikan sanksi kepada menteri teknis yang tidak koordinasi.

Tanpa wewenang yang kuat, posisi Menko berisiko menjadi "macan ompong": terlihat gagah di atas kertas, namun tidak memiliki taring untuk menegakkan disiplin. Curhat Mahfud MD soal Nadiem adalah bukti paling nyata dari frustrasi ini.