Tanggul Beton di Cilincing Dikeluhkan Nelayan, Komisi IV DPR Agendakan Panggil KKP Senin Depan

Suara.com - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menjadwalkan pemanggilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Senin depan.

Pemanggilan ini terkait dengan keluhan nelayan mengenai tanggul beton sepanjang 2-3 kilometer di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, yang menyulitkan mereka untuk melaut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanggil KKP beserta sejumlah pihak terkait untuk mengklarifikasi masalah ini.

"Kita sudah jadwalkan Senin depan," ujar Alex kepada Suara.com, Jumat (12/8/2025).

Menurut Alex, informasi awal yang diterima Komisi IV DPR menunjukkan bahwa tanggul beton tersebut merupakan bagian dari Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Marunda.

Tanggul ini dikelola oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan menjadi sorotan publik setelah sebuah video viral di media sosial X menunjukkan kesulitan nelayan saat melintasi area tersebut.

Alex menambahkan, pembangunan tanggul ini merupakan bagian dari rencana pengembangan pelabuhan oleh sebuah perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang diklaim telah mengantongi perizinan dan sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta No 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Namun, Komisi IV DPR menegaskan akan tetap menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Alex menyatakan bahwa pihaknya akan mengonfirmasi kepada KKP apakah perairan di sekitar tanggul beton tersebut memang diperuntukkan bagi nelayan.

Baca Juga: Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat

"Jika memang untuk nelayan, tentunya akan kita minta untuk meninjau ulang izin yang diberikan," tegas legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.

Pemanggilan KKP pada awal pekan depan diharapkan dapat memberikan titik terang mengenai permasalahan tanggul beton di Cilincing serta mencari solusi yang adil bagi para nelayan.