- Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Polri.
- Presiden Prabowo Subianto membentuk setuju membentuk Tim Investigasi Independen
- Koalisi masyarakat sipil mendesak usut tuntas kasus kericuhan demonstrasi akhir Agustus (Prahara Agustus).
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyatakan dukungan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk tim reformasi kepolisian. Menurutnya, Presiden adalah pihak yang paling memahami kebutuhan institusi Polri sebagai alat negara penjaga keamanan dan ketertiban.
Politisi Partai NasDem ini menegaskan bahwa DPR memaknai positif keinginan Presiden tersebut.
"Saya kira Presiden lah yang paling mengerti, paling paham apa yang dibutuhkan karena bagaimanapun Polri ini kan alat negara... penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum," ujar Rudianto kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).
Ia menambahkan bahwa semangat reformasi ini seharusnya tidak hanya berlaku untuk Polri, tetapi juga untuk seluruh lembaga tinggi negara—baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif—sebagai upaya koreksi dan perbaikan kinerja demi kepentingan masyarakat.
"Kalau ditanya Presiden ada keinginan membentuk tim reformasi Polri, ya kita menghormati dan mendukung itu," jelasnya.
Respons Prabowo atas Tuntutan Publik
Rencana pembentukan tim reformasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo dengan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan pada Kamis (11/9/2025). Dalam dialog tersebut, Presiden menyetujui dua tuntutan utama publik; membentuk Komisi Reformasi Kepolisian dan membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kericuhan demonstrasi akhir Agustus (Prahara Agustus).
Ketua Majelis Pertimbangan PGI, Pendeta Gomar Gultom, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengonfirmasi bahwa usulan reformasi kepolisian disambut baik oleh Presiden.
"Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," kata Pendeta Gultom.
Baca Juga: KontraS Ajukan Tiga Tuntutan untuk Tim Investigasi Demo Ricuh Bentukan Prabowo
Selain itu, mantan Menteri Agama Lukman Hakim menambahkan bahwa tuntutan lain seperti pembebasan demonstran yang ditahan juga telah disampaikan dan diterima dengan baik oleh Presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
Terkini
-
Detik-detik Maling Motor Asal Lampung Tewas Dihajar Massa di Gang Buntu Cengkareng
-
BRIN: Krisis Mikroplastik Jadi Alarm Perbaikan Sistem Sampah Nasional
-
Profil Dini Yuliani Istri Bupati Purwakarta Wafat: Pengusaha dan Politisi yang Dikenal Rendah Hati
-
Tragis! Diamuk Massa hingga Tewas, Maling Motor di Cengkareng Ternyata Bawa Pistol Mainan
-
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, DPR: Sejak Awal Ini Bisnis Dikelola BUMN, Bukan Pemerintah!
-
Tragedi Sabu Patungan: Polisi Ungkap Motif Sepele di Balik Tebasan Kerambit Maut Jatinegara
-
Dalih 'Investasi Sosial' Jokowi soal Utang Whoosh Dikuliti DPR: Mana Akuntabilitasnya?
-
Skandal Chromebook: Pengacara Nadiem Tunjuk Hidung Stafsus, Siapa Dalang Sebenarnya?
-
Pesawat Haji Tak Lagi Terbang Kosong? Begini Rencana Ambisius Pemerintah...
-
Ditanya Soal Peluang Periksa Luhut dalam Kasus Whoosh, Begini Respons KPK