Suara.com - Sanksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap Pantai Indah Kapuk (PIK) memaksa kawasan elit itu berhenti membuang sampah ke TPA milik pemerintah.
Pengamat lingkungan hidup Yayat Supriatna menilai momentum ini seharusnya dimanfaatkan PIK untuk membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terpadu.
“PIK itu, kalau memang ingin mandiri, perlu mempertimbangkan untuk memiliki TPA sendiri. Biasanya, banyak pengembang enggan membangun TPA karena dianggap menambah biaya lingkungan,” kata Yayat kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).
Menurutnya, tantangan terbesar adalah ketersediaan lahan dan tingginya harga tanah di kawasan PIK.
"Mereka beli tanahnya sudah cukup mahal di kawasan itu dengan harga puluhan juta. Kalau hanya jadi TPA kan sayang,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan PIK tidak bisa terus bergantung pada fasilitas pemerintah daerah. Kolaborasi lintas wilayah dinilai penting untuk memastikan pengelolaan sampah tetap berjalan.
“Pertanyaannya, apakah PIK bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat? Kalau DKI tidak punya lahan, bagaimana caranya PIK bisa membeli atau mengadakan lahan, bekerja sama dengan TPA yang ada di Kabupaten Tangerang atau wilayah lain?” tuturnya.
Yayat menyarankan agar PIK tidak membangun TPA konvensional, melainkan TPA terpadu yang menghasilkan nilai tambah.
"Pengelolaan sampah di PIK sebaiknya tidak mengikuti model TPA biasa, tetapi menggunakan TPA terpadu yang mampu menghasilkan nilai tambah. PIK bisa belajar dari sistem pengolahan sampah di negara-negara maju,” katanya.
Baca Juga: Nekat! Fedi Nuril Blak-blakan Sindir Gerindra: Asem, Tiap Hari Ada Aja Berita Aneh dari Rezim
Ia juga menyinggung status PIK sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang semestinya menjadi pionir pengelolaan sampah perkotaan.
“Sudah saatnya PIK tampil sebagai pionir pengelolaan sampah. Masa kita kalah dengan Banyumas? Banyumas itu kabupaten loh, tapi mereka mampu mendaur ulang sampah dengan baik,” tegasnya.
Dengan kapasitas yang dimiliki, Yayat percaya PIK bisa menjadi contoh kawasan lain dalam pengelolaan sampah modern.
"PIK sebenarnya punya kapasitas untuk membangun tempat pengolahan sampah yang modern. Bahkan, PIK bisa menjadi contoh dengan membangun sistem pengolahan sampah berbasis teknologi sehingga orang bisa belajar dari mereka,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Nekat! Fedi Nuril Blak-blakan Sindir Gerindra: Asem, Tiap Hari Ada Aja Berita Aneh dari Rezim
-
Curhat Rumah yang Dijarah Hasil Kerja Puluhan Tahun, Eko Patrio: Kaki jadi Kepala, Kepala jadi Kaki
-
Suyudi-Dedi Prasetyo Calon Kuat, Seabrek 'Dosa' Era Kapolri Listyo Mesti Ditanggung Penerusnya!
-
12 Jam Diperiksa Polisi, Terkuak Alasan Sherina Munaf Selamatkan Kucing Uya Kuya: Murni Kemanusiaan!
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Boni Hargens: Mudik Gratis Presisi-Aman, Wujud Transformasi Polri dari Kekuasaan Menuju Pelayanan
-
Diplomasi Hangat 2,5 Jam di Teuku Umar: Megawati dan Ramos-Horta Perkuat Persaudaraan RI-Timor Leste
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Bos Aplikasi Dewasa Onlyfans Leonid Radvinsky Meninggal Dunia di Usia Muda
-
Rekaman Menegangkan Detik-Detik Tabrakan Pesawat Air Canada dengan Truk Pemadam di New York
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni