Suara.com - Sanksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap Pantai Indah Kapuk (PIK) memaksa kawasan elit itu berhenti membuang sampah ke TPA milik pemerintah.
Pengamat lingkungan hidup Yayat Supriatna menilai momentum ini seharusnya dimanfaatkan PIK untuk membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terpadu.
“PIK itu, kalau memang ingin mandiri, perlu mempertimbangkan untuk memiliki TPA sendiri. Biasanya, banyak pengembang enggan membangun TPA karena dianggap menambah biaya lingkungan,” kata Yayat kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).
Menurutnya, tantangan terbesar adalah ketersediaan lahan dan tingginya harga tanah di kawasan PIK.
"Mereka beli tanahnya sudah cukup mahal di kawasan itu dengan harga puluhan juta. Kalau hanya jadi TPA kan sayang,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan PIK tidak bisa terus bergantung pada fasilitas pemerintah daerah. Kolaborasi lintas wilayah dinilai penting untuk memastikan pengelolaan sampah tetap berjalan.
“Pertanyaannya, apakah PIK bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat? Kalau DKI tidak punya lahan, bagaimana caranya PIK bisa membeli atau mengadakan lahan, bekerja sama dengan TPA yang ada di Kabupaten Tangerang atau wilayah lain?” tuturnya.
Yayat menyarankan agar PIK tidak membangun TPA konvensional, melainkan TPA terpadu yang menghasilkan nilai tambah.
"Pengelolaan sampah di PIK sebaiknya tidak mengikuti model TPA biasa, tetapi menggunakan TPA terpadu yang mampu menghasilkan nilai tambah. PIK bisa belajar dari sistem pengolahan sampah di negara-negara maju,” katanya.
Baca Juga: Nekat! Fedi Nuril Blak-blakan Sindir Gerindra: Asem, Tiap Hari Ada Aja Berita Aneh dari Rezim
Ia juga menyinggung status PIK sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang semestinya menjadi pionir pengelolaan sampah perkotaan.
“Sudah saatnya PIK tampil sebagai pionir pengelolaan sampah. Masa kita kalah dengan Banyumas? Banyumas itu kabupaten loh, tapi mereka mampu mendaur ulang sampah dengan baik,” tegasnya.
Dengan kapasitas yang dimiliki, Yayat percaya PIK bisa menjadi contoh kawasan lain dalam pengelolaan sampah modern.
"PIK sebenarnya punya kapasitas untuk membangun tempat pengolahan sampah yang modern. Bahkan, PIK bisa menjadi contoh dengan membangun sistem pengolahan sampah berbasis teknologi sehingga orang bisa belajar dari mereka,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Nekat! Fedi Nuril Blak-blakan Sindir Gerindra: Asem, Tiap Hari Ada Aja Berita Aneh dari Rezim
-
Curhat Rumah yang Dijarah Hasil Kerja Puluhan Tahun, Eko Patrio: Kaki jadi Kepala, Kepala jadi Kaki
-
Suyudi-Dedi Prasetyo Calon Kuat, Seabrek 'Dosa' Era Kapolri Listyo Mesti Ditanggung Penerusnya!
-
12 Jam Diperiksa Polisi, Terkuak Alasan Sherina Munaf Selamatkan Kucing Uya Kuya: Murni Kemanusiaan!
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Tak Mau Ceplas-ceplos Lagi! Menkeu Purbaya: Nanti Saya Dimarahin!
-
H-6 Kick Off: Ini Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
Terkini
-
Omongan Jokowi Pilih Tinggal di Rumah Solo Ketimbang Colomadu Sulit Dipercaya, Mengapa?
-
Amien Rais 'Ngamuk', Tuding Jokowi-Luhut-Sri Mulyani Perusak Indonesia dan Layak Dihukum Mati!
-
DPR Ultimatum Pimpinan KPU usai Kena Sanksi DKPP: Kalau Ada Pesawat Biasa Kenapa Pakai Jet Pribadi?
-
Skandal Vonis Lepas Suap CPO, Eks Ketua PN Jaksel Arif Nuryanta Dituntut 15 Tahun Bui
-
Menkeu Purbaya Setuju Jokowi: Whoosh Bukan Cari Cuan, Tapi Ada 'PR' Besar!
-
MKD DPR Gelar Sidang Awal Polemik Sahroni hingga Uya Kuya Hari Ini, Tentukan Jadwal Pemanggilan
-
Belasan Anak Dikira Terlibat Kerusuhan di DPRD Cirebon, Menteri PPPA Ungkap Fakta Sebenarnya!
-
PAN Mau Jadikan Purbaya Cawapres? Popularitasnya Kalahkan Dedi Mulyadi dan Gibran
-
Jadi Tersangka Korupsi Hibah Pariwisata: Intip Kekayaan Eks Bupati Sleman Sri Purnomo, Tembus Rp12 M
-
Kabar Buruk Warga Bodetabek! Subsidi Transportasi Gratis Jakarta Cuma Buat KTP DKI