- Presiden Prabowo sebelumnya dikabarkan setuju bentuk tim investigasi independen.
- Namun Menko Yusril klarifikasi, belum ada perintah resmi dari Presiden.
- Nasib pembentukan tim investigasi kerusuhan kini menjadi tidak pasti.
Suara.com - Nasib tim investigasi independen yang digagas untuk mengusut kerusuhan Agustus kini menjadi abu-abu.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Hukham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, mengklarifikasi bahwa Presiden Prabowo Subianto belum memberikan perintah resmi apapun untuk membentuk tim tersebut, meskipun sebelumnya dikabarkan telah setuju.
Dalam pernyataan yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Yusril mengaku masih menunggu arahan konkret dari presiden.
"Pak Presiden setelah merespons pertemuan dengan tokoh-tokoh kemarin itu, bahwa beliau memutuskan akan membentuk tim, itu sama-sama kita tunggu apa langkah yang akan diputuskan oleh Bapak Presiden," kata Yusril, Sabtu (13/9/2025).
Yusril menegaskan, hingga Presiden Prabowo bertolak ke Qatar, belum ada instruksi yang turun ke jajarannya untuk memulai proses pembentukan tim.
"Sampai Pak Presiden meninggalkan tanah air berangkat ke Qatar, hari ini, belum ada perintah atau arahan dari bapak presiden untuk mengambil langkah-langkah pemerintah dan seluruh jajaran pemerintah untuk membentuk tim yang diusulkan," katanya.
Yusril bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa ia tidak berani menyimpulkan apakah Presiden Prabowo benar-benar sudah final dalam keputusannya.
"Jadi kalau saya sendiri ditanya, saya tidak sampai berani menyimpulkan, apakah beliau memang sudah memutuskan akan membentuk tim itu atau tidak," katanya.
Tunggu Langkah
Baca Juga: Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
"Lebih baik kita tunggu langkah selanjutnya dari beliau," ujarnya.
Klarifikasi Yusril ini kontras dengan pernyataan yang disampaikan mantan Menteri Agama, Lukman Hakim, salah satu tokoh Gerakan Nurani Bangsa yang bertemu Presiden di Istana Negara pada Kamis (11/9/2025).
Saat itu, Lukman dengan yakin menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan lampu hijau.
"Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu... Presiden menyetujui pembentukan itu," kata Lukman.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- Heboh Lagi, Ahmad Dhani Klaim Punya Bukti Perselingkuhan Maia Estianty dengan Petinggi Stasiun TV
- Meledak! ! Ahmad Dhani Serang Maia Estianty Sampai Ungkit Dugaan Perselingkuhan dengan Petinggi TV
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Kuliah Umum di USU, Wamendagri Tekankan Pentingnya Ideologi & Strategi dalam Kepemimpinan Daerah
-
Kasbi Ungkap Ada Intimidasi dan Doxing Usai Sampaikan Seruan Aksi May Day
-
Nyawa di Ujung Rel: 1.089 Perlintasan Liar Masih Mengintai Keselamatan Publik
-
Tak Mau Ikut May Day Fiesta, KASBI Desak DPR Buat Kebijakan Pro Buruh
-
Harga Minyak Dunia Terus Menyala, Keputusan Trump di Selat Hormuz Makin Perburuk Kondisi
-
Kado Pahit Jelang May Day, Perusahaan Global Commscope Diseret ke Meja Hijau PN Jakpus Soal PHK
-
Ogah Gabung May Day Bareng Prabowo, KPA Ingatkan Masalah Buruh-Petani dan Nelayan Belum Rampung
-
Kabar Baik Usai Kecelakaan Bekasi! KAI: 99% Kereta Kembali On Time, 20 Ribu Tiket Tuntas Direfund
-
Maut Tak Kasatmata: Leher Terjerat Benang Misterius, Pemotor di Karawang Tewas Berlumur Darah
-
Aliansi GEBRAK Bongkar Fakta Kekerasan Agraria, DPR Diminta Tak Lagi Diam