- Penayangan iklan Presiden Prabowo di bioskop sebagai bentuk propaganda.
- Model tersebut dilakukan di negara-negara otoriterian.
- Iklan layanan masyarakat tersebut diminta ditarik dari bioskop.
Suara.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengkritisi penayangan iklan layanan masyarakat program kerja Presiden Prabowo Subianto di bioskop.
Isnur menilai bahwa penayangan video itu sebagai upaya propaganda yang erat kaitannya dengan kepemimpinan yang otoriter.
"Ciri-ciri kekuasaan yang otoriter dan kekuasaan yang gagal (dalam mengkampanyekan dan melahirkan program baik adalah dia melahirkan propaganda. Dia melahirkan jargon-jargon," kata Isnur saat ditemui Suara.com di Kantor ICW, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Ia kemudian menyebut beberapa pemimpin otoriter di berbagai negara yang juga melakukan hal serupa, yakni membuat propaganda.
"Itu dilakukan oleh Adolf Hitler, itu dilakukan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, itu dilakukan Presiden Rusia, Vladimir Putin, itu dilakukan oleh pemimpin Tiongkok, Xi Jinping. Dan sifatnya searah, bukan dialogis," kata Isnur.
Isnur mempertanyakan apakah penayangan iklan layanan masyarakat itu atas keputusan Prabowo sendiri atau tidak.
Menurutnya, alih-alih mengomunikasikan pencapaian Pemerintahan Prabowo, justru hal itu mempermalukan presiden sendiri.
"Tapi justru memalukan bagi Presiden Prabowo. Ya, diketawain sama para penonton di bioskop," ujarnya.
Untuk itu, Isnur mendorong agar iklan layanan masyarakat itu segera ditarik dari seluruh bioskop.
Baca Juga: Heboh Bioskop Tayangkan Video Prabowo, Komdigi Klaim Sah dan Wajar Selama Tak Langgar Aturan
"Jadi siapapun yang mendorong adanya video ini, justru membuat (Presiden Prabowo ditertawakan oleh publik. Cabut segera," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
KPK Segera Tahan Gus Yaqut dan Gus Alex usai Audit Kerugian Negara Rampung
-
Rhenald Kasali: Kita Hidup di Abad Ketidakpastian, Saat Perasaan Menggerakkan Dunia Digital
-
Banjir Ganggu Transjakarta Pagi Ini, 3 Rute Dialihkan dan Sejumlah Halte Tak Terlayani
-
Menag Nasaruddin Umar: NU Pesantren Besar, Kuat karena Akhlak dan Moderasi
-
Prabowo Batal Hadiri Puncak Harlah 1 Abad NU di Istora, Rais Aam Juga Tak Hadir
-
Rhenald Kasali Ingatkan Media: Jangan Jadi Budak Algoritma, Engagement Bisa Pengaruhi Kebijakan
-
PBNU Dukung Langkah RI Masuk Board of Peace, Gus Yahya: Demi Masa Depan Palestina
-
Air Mulai Surut, Tapi Jakarta Belum Sepenuhnya Aman: 30 RT Masih Dikepung Banjir
-
Jokowi ke Makassar, Pidato di Rakernas PSI: Ada Kejutan Soal Posisi Strategis?
-
Warga Kampung Sawah Gelar Aksi Tolak Hiburan Malam Party Station