- Penayangan iklan Presiden Prabowo di bioskop sebagai bentuk propaganda.
- Model tersebut dilakukan di negara-negara otoriterian.
- Iklan layanan masyarakat tersebut diminta ditarik dari bioskop.
Suara.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengkritisi penayangan iklan layanan masyarakat program kerja Presiden Prabowo Subianto di bioskop.
Isnur menilai bahwa penayangan video itu sebagai upaya propaganda yang erat kaitannya dengan kepemimpinan yang otoriter.
"Ciri-ciri kekuasaan yang otoriter dan kekuasaan yang gagal (dalam mengkampanyekan dan melahirkan program baik adalah dia melahirkan propaganda. Dia melahirkan jargon-jargon," kata Isnur saat ditemui Suara.com di Kantor ICW, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Ia kemudian menyebut beberapa pemimpin otoriter di berbagai negara yang juga melakukan hal serupa, yakni membuat propaganda.
"Itu dilakukan oleh Adolf Hitler, itu dilakukan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, itu dilakukan Presiden Rusia, Vladimir Putin, itu dilakukan oleh pemimpin Tiongkok, Xi Jinping. Dan sifatnya searah, bukan dialogis," kata Isnur.
Isnur mempertanyakan apakah penayangan iklan layanan masyarakat itu atas keputusan Prabowo sendiri atau tidak.
Menurutnya, alih-alih mengomunikasikan pencapaian Pemerintahan Prabowo, justru hal itu mempermalukan presiden sendiri.
"Tapi justru memalukan bagi Presiden Prabowo. Ya, diketawain sama para penonton di bioskop," ujarnya.
Untuk itu, Isnur mendorong agar iklan layanan masyarakat itu segera ditarik dari seluruh bioskop.
Baca Juga: Heboh Bioskop Tayangkan Video Prabowo, Komdigi Klaim Sah dan Wajar Selama Tak Langgar Aturan
"Jadi siapapun yang mendorong adanya video ini, justru membuat (Presiden Prabowo ditertawakan oleh publik. Cabut segera," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
PBNU Tegaskan Tak Terlibat Korupsi Kuota Haji, Dukung Penuh KPK
-
Isu Reshuffle Lagi, Mahfud MD Dikabarkan Jadi Menteri Kabinet Prabowo
-
Muncul Wacana Mahfud MD Jadi Jaksa Agung: Budi Arie dan Silfester Mendadak Pingsan
-
Istana Turun Tangan, Bantah Keras Tim Reformasi Polri Jadi 'Algojo' Kapolri
-
Sesuai Arahan Prabowo, Guru dan Tenaga Pendidik Bakal Dapat MBG
-
Skandal Kuota Haji: Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK
-
Serius atau Cuma Gimmick? Koalisi Sipil Beberkan 9 'PR' Reformasi Total untuk Polri
-
Masih Pikir-pikir Turunkan Cukai Rokok, Menkeu Purbaya: Katanya Ada yang Main-main?
-
Disorot Publik, Mendagri Tito Minta Tunjangan Perumahan DPRD Dievaluasi
-
Dasco Ungkap Fakta Sebenarnya soal Isu Surpres Pergantian Kapolri Listyo Sigit