- Menteri HAM usulkan DPR bangun lapangan khusus untuk demonstrasi.
- Tujuannya agar aksi unjuk rasa tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas.
- Usulan ini belum resmi, masih menunggu respons dari pihak DPR.
Suara.com - Usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar DPR menyediakan lapangan khusus demonstrasi hingga kini masih berstatus wacana.
Pigai mengonfirmasi bahwa dirinya belum secara resmi mengajukan hal tersebut dan kini menunggu respons dari parlemen.
"Belum. Namanya juga usulan. Ini usulan ya. Ini baru usulan," ujar Pigai di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Pigai menyerahkan sepenuhnya kepada DPR, khususnya Komisi III, untuk mengambil inisiatif jika usulannya dianggap menarik untuk dibahas dalam rapat resmi.
"Tergantung DPR yang minta. Kalau Komisi III memanggil, meminta, ya bagus," ujarnya.
Meski baru sebatas ide, Pigai meyakini gagasannya penting untuk membuka ruang demokrasi yang lebih beradab.
Usulan ini lahir dari keprihatinan melihat aksi unjuk rasa yang seringkali mengganggu ketertiban umum.
"Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan orang. Sebaiknya dibuat lagi halaman depan, dibuatkan supaya (menampung) 1.000-2.000 orang," kata Pigai beberapa waktu lalu.
Ia tetap optimistis dan menyambut baik respons positif awal dari beberapa anggota dewan.
Baca Juga: MenHAM Natalius Pigai Usul DPR Bikin Lapangan Tampung Massa Pendemo: Kalau di Jalan Bikin Macet!
"Saya bahagia karena ruang demokrasi dibuka. Rakyat memang harus diberi tempat dan ruang. Negara berhak dan berkewajiban menyediakan ruang demokrasi bagi rakyat," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
-
Giliran Gen Z Timor Leste Demo! Dipicu Pembelian Toyota Prado untuk Anggota DPR
-
Bursa Calon Menko Polkam: Sjafrie, Hadi, Tito, hingga Dudung, Siapa Pilihan Prabowo Gantikan BG?
-
Pemerintah Punya Target Besar, 8 Paket Kebijakan Ekonomi Jadi 'Jurus' Capai Pertumbuhan 5,2 Persen
-
Koalisi RFP: Draf RUU KUHAP Justru Jadikan Polisi 'Super Power', Harus Dibatalkan
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan
-
Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK, Terjebak Pusaran Korupsi Kuota Haji?
-
Kemensos Buka 'Pintu Ampun' 600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Terima Bansos Lagi, Ini Syaratnya
-
Interflour Gandeng Sekolah Vokasi IPB, Cetak Profesional Kuliner dan Bongkar Tren Kue Artistik 2025
-
PBNU Tegaskan Tak Terlibat Korupsi Kuota Haji, Dukung Penuh KPK