Gebrakan Gubernur Papua Tengah: Gratiskan Sekolah untuk 24.481 Siswa, Beasiswa Kuliah Disiapkan

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi meluncurkan program pendidikan gratis untuk tahun 2025, yang secara langsung memberikan manfaat kepada 24.481 siswa SMA/SMK di delapan kabupaten. 

Kebijakan strategis ini menjadi gebrakan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di provinsi tersebut.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, mengonfirmasi bahwa puluhan ribu siswa tersebut berasal dari 124 sekolah, yang terdiri dari 31 SMA negeri, 40 SMA swasta, 17 SMK negeri, dan 36 SMK swasta.

"Program sekolah gratis ini merupakan langkah pemerintah daerah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Tengah," katanya dilansir Antara, baru-baru ini.

Tak hanya di jenjang sekolah menengah atas, Meki Nawipa menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas program ini ke jenjang SD dan SMP mulai tahun 2026. 

Kebijakan ini merupakan bagian dari investasi besar di sektor pendidikan untuk menjawab tantangan kesenjangan dan menyiapkan generasi yang berdaya saing.

"Kami investasi besar di sektor pendidikan. Targetnya dalam tiga tahun, semua jenjang pendidikan sudah berjalan gratis,” ujarnya.

Program ini menjangkau seluruh wilayah administratif, meliputi Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, Puncak, dan Puncak Jaya.

"Tahun ini siswa penerima program pendidikan gratis berasal dari 124 sekolah di delapan kabupaten," kata Meki.

Baca Juga: Berkunjung ke Sekolah GenIUS, Gubernur Meki Nawipa Beri Motivasi kepada Pelajar Asal Papua Tengah

Untuk mengatasi masalah angka putus sekolah, Pemprov Papua Tengah juga sedang menyiapkan pembangunan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) gratis. 

Sekolah ini akan dibangun di Kabupaten Mimika, Paniai, Nabire (masing-masing dua sekolah), serta Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai (masing-masing satu sekolah).

"Operasional SSH sampai pukul 15.00 WIT, seluruh makan ditanggung, karena kami mau melihat generasi muda tumbuh cerdas," ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran beasiswa bagi anak-anak Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Timika dan Nabire, memastikan keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang.

"Untuk yang kuliah di Timika dan Nabire semua anak kita biayai baik Papua maupun non Papua. Kami juga lagi bangun asrama sekolah bagi anak-anak di daerah konflik," kata Meki.