Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, melayangkan kritik keras terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN). Kritik ini menyusul temuan adanya 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicurigai fiktif.
Nurhadi menilai BGN lemah dalam menjalankan mekanisme verifikasi dan pengawasan di lapangan sejak awal program digulirkan.
Ia mempertanyakan bagaimana ribuan lokasi SPPG bisa sudah tercatat, padahal belum menunjukkan progres pembangunan fisik sama sekali meskipun telah melewati tenggat waktu 45 hari.
"Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan?" kritik Nurhadi dalam pernyataannya, Rabu (17/9/2025).
Menurut politisi NasDem ini, sistem yang longgar tersebut telah membuka celah bagi praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti yang terungkap dalam temuan dugaan 'konglomerasi yayasan' oleh lembaga pemantau independen.
DPR: Buka Data dan Audit Menyeluruh
Untuk itu, Nurhadi mendesak BGN untuk segera mempublikasikan data rinci seluruh SPPG, mulai dari titik lokasi, status pembangunan, hingga jadwal operasionalnya. Ia juga menuntut BGN untuk memperbaiki sistem verifikasi agar dilakukan secara paralel sejak awal pengajuan, bukan setelah masalah mencuat.
"BGN harus menjamin percepatan pembangunan agar hak anak-anak atas gizi tidak terus tertunda," tegasnya.
Lebih jauh, Nurhadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit kinerja dan keuangan secara menyeluruh terhadap program ini, tidak hanya sekadar menilai laporan administratif.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Bermasalah, DPR Soroti Praktik Jual-Beli Dapur Fiktif di 5.000 Lokasi
"Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Setiap keterlambatan pembangunan dapur berarti keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia," ucapnya.
Nurhadi juga mendorong pengawasan yang lebih kuat dari masyarakat sipil, media, dan akademisi untuk memastikan program MBG benar-benar tepat sasaran.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung