Hendrar Prihadi Dicopot dari LKPP, PDIP Terima Tak Ada Lagi Kader Partai di Pemerintahan Prabowo

Suara.com - Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah memastikan pihaknya menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencopot kader PDIP, Hendrar Prihadi atau Hendi, dari jabatan sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Kami menghormati dan mendukung keputusan Presiden Prabowo mengganti Pak Hendi karena memang Pak Hendi juga sudah cukup lama di situ," kata Basarah ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Basarah menyebutkan kalau pencopotan itu menjadi hak prerogatif presiden dalam menentukan pembantunya di kementerian juga lembaga negara.

Hal tersebut, katanya, termasuk dalam prinsip bernegara yang selama ini juga dihormati oleh PDIP.

"PDIP adalah organisasi partai politik yang sangat menghormati prinsip-prinsip bernegara. Salah satu prinsip bernegara kita adalah kekuasaan eksekutif itu berada ditangan presiden," ujar anggota Komisi XIII DPR RI tersebut.

"Karena sekarang presiden Pak Prabowo Subianto, maka beliau lah yang memiliki wewenang eksekutorial untuk menata kabinetnya atau pembantunya di lembaga negara, di kementerian dan non kementerian," Basarah menambahkan.

Ditemui secara terpisah, Politisi PDIP Andreas Hugo juga menyampaikan kalau partainya saat ini dalam posisi sebagai penyeimbang pemerintah.

Senada dengan Basarah, dia juga menekankan kalau reshuffle menjadi hak presiden.

"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, sementara PDI Perjuangan sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di Kongres partai menjadi partai penyeimbang," ucapnya.

Baca Juga: Ironi Kebijakan Prabowo: Smart TV Dibeli, Guru Honorer Terlupakan

Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP menggantikan Hendrar Prihadi, bersamaan dengan sejumlah menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).

Diketahui, Hendi menjabat sebagai LKPP sejak Oktober 2022.