Wajibkan OPD Beri Keterangan Pers Setiap Hari, Bobby Dinilai Jadi Simbol Keterbukaan Informasi

Suara.com - Kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan keterangan pers setiap hari kepada wartawan mendapat apresiasi dari tokoh pers. Sebab, kebijakan itu dapat menyematkan Bobby Nasution sebagai simbol keterbukaan informasi.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut), Farianda Putra Sinik kepada wartawan mengatakan, dengan keterbukaan informasi itu, semua program gubernur yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan melalui OPD bisa terpublikasikan dan disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara.

"Kebijakan ini supaya wartawan bisa menyampaikan kepada publik bahwa berita-berita yang keluar tidak hoaks dan disinformasi," ujar Farianda, Rabu 17 September 2025.

Menurutnya, informasi yang disampaikan langsung oleh Kepala OPD sangat jelas dan mempermudah wartawan menggali berita. Selain itu, para OPD juga bertanggungjawab terhadap program-program kerja yang dilaksanakan.

"Untuk itu PWI Sumut mengapresiasi atas sikap Gubernur Bobby Nasution melakukan keterbukaan informasi sehingga memudahkan wartawan untuk mendapatkan informasi. Tak salah jika Gubernur sebagai simbol keterbukaan informasi di Sumut," ujarnya.

Dia juga berharap kebijakan ini terus didukung supaya tidak menimbulkan berita-berita yang miring. Apalagi terhadap wartawan yang selama ini kesulitan memeroleh informasi.

"Dalam pertemuan kami baru-baru ini, gubernur meminta agar tidak ada berita hoaks. Lain yang dibilang lain pula yang keluar. Jadi kalau wartawan mendapat informasi dari sumber yang benar, maka berita yang dihasilkan juga benar," ujarnya.

Dengan keterbukaan informasi yang dilakukan Gubernur Bobby Nasution ini, Farianda juga berharap, berita-berita miring dan hoaks yang terkesan mengganggu proses pembangunan Provinsi Sumatera Utara bisa diminimalisir.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Tribun Medan Iin Sholihin menyambut baik langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution yang mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Sumut untuk berkolaborasi dengan awak media dalam menyampaikan informasi progres pembangunan di Sumut.

“Kolaborasi antara OPD dan jurnalis ini tentu sangat penting bagi masyarakat Sumut untuk mengetahui sejauh mana arah dan perkembangan pembangunan di Sumut,” ujar Sholihin.

Menurutnya, lewat temu pers berkala para kepala OPD dapat menyampaikan secara langsung sejauh mana program kerja OPD yang mereka pimpin.

“Dengan begitu masyarakat Sumut akan paham apa saja program prioritas gubernur dan wakil gubernur yang sudah berjalan,” paparnya.

Jurnalis, kata Iin, juga bisa memberikan masukan dan saran atas keluhan yang mereka jaring dari masyarakat di berbagai penjuru Sumut.

Jurnalis, lanjutnya, juga dapat menjalankan fungsinya sebagai bagian dari pilar demokrasi.

“Ada banyak program unggulan Pemprov Sumut seperti dibidang kesehatan dan pendidikan. Dengan jumpa pers berkala ini, masyarakat akan tahu apa saja layanan yang sudah diberikan Pemprov kepada mereka,” jelasnya.

Iin berharap, program temu pers ini dapat terus berlangsung, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya untuk mendapatkan informasi terkini tetang pembangunan di daerah mereka.

“Temu pers ini akan menjadi wadah komunikasi jajaran OPD dan jurnalis untuk membahas perkembangan pembangunan di Sumut. Masyarakat akan mendapatkan informasi valid dari sumber utama terkait pembangunan di Sumut,” tutupnya.