Suara.com - Kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan keterangan pers setiap hari kepada wartawan mendapat apresiasi dari tokoh pers. Sebab, kebijakan itu dapat menyematkan Bobby Nasution sebagai simbol keterbukaan informasi.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut), Farianda Putra Sinik kepada wartawan mengatakan, dengan keterbukaan informasi itu, semua program gubernur yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan melalui OPD bisa terpublikasikan dan disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara.
"Kebijakan ini supaya wartawan bisa menyampaikan kepada publik bahwa berita-berita yang keluar tidak hoaks dan disinformasi," ujar Farianda, Rabu 17 September 2025.
Menurutnya, informasi yang disampaikan langsung oleh Kepala OPD sangat jelas dan mempermudah wartawan menggali berita. Selain itu, para OPD juga bertanggungjawab terhadap program-program kerja yang dilaksanakan.
"Untuk itu PWI Sumut mengapresiasi atas sikap Gubernur Bobby Nasution melakukan keterbukaan informasi sehingga memudahkan wartawan untuk mendapatkan informasi. Tak salah jika Gubernur sebagai simbol keterbukaan informasi di Sumut," ujarnya.
Dia juga berharap kebijakan ini terus didukung supaya tidak menimbulkan berita-berita yang miring. Apalagi terhadap wartawan yang selama ini kesulitan memeroleh informasi.
"Dalam pertemuan kami baru-baru ini, gubernur meminta agar tidak ada berita hoaks. Lain yang dibilang lain pula yang keluar. Jadi kalau wartawan mendapat informasi dari sumber yang benar, maka berita yang dihasilkan juga benar," ujarnya.
Dengan keterbukaan informasi yang dilakukan Gubernur Bobby Nasution ini, Farianda juga berharap, berita-berita miring dan hoaks yang terkesan mengganggu proses pembangunan Provinsi Sumatera Utara bisa diminimalisir.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Tribun Medan Iin Sholihin menyambut baik langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution yang mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Sumut untuk berkolaborasi dengan awak media dalam menyampaikan informasi progres pembangunan di Sumut.
“Kolaborasi antara OPD dan jurnalis ini tentu sangat penting bagi masyarakat Sumut untuk mengetahui sejauh mana arah dan perkembangan pembangunan di Sumut,” ujar Sholihin.
Menurutnya, lewat temu pers berkala para kepala OPD dapat menyampaikan secara langsung sejauh mana program kerja OPD yang mereka pimpin.
“Dengan begitu masyarakat Sumut akan paham apa saja program prioritas gubernur dan wakil gubernur yang sudah berjalan,” paparnya.
Jurnalis, kata Iin, juga bisa memberikan masukan dan saran atas keluhan yang mereka jaring dari masyarakat di berbagai penjuru Sumut.
Jurnalis, lanjutnya, juga dapat menjalankan fungsinya sebagai bagian dari pilar demokrasi.
“Ada banyak program unggulan Pemprov Sumut seperti dibidang kesehatan dan pendidikan. Dengan jumpa pers berkala ini, masyarakat akan tahu apa saja layanan yang sudah diberikan Pemprov kepada mereka,” jelasnya.
Berita Terkait
-
Rp 12,5 Triliun untuk Pembangunan Sumut, Bobby Nasution Sampaikan Ranperda P-APBD 2025
-
Solidaritas untuk Kebebasan Pers, Jurnalis Jambi Gelar Aksi
-
Drama KPU Berakhir, Ijazah Capres Kini Kembali Terbuka untuk Publik
-
Usai Dicabut, KPU Klaim Penerbitan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 Bukan untuk Lindungi Siapapun
-
Daftar 16 Dokumen Kunci Capres-Cawapres yang Dirahasiakan KPU, dari Ijazah hingga LHKPN
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
Terkini
-
Daftar Instansi yang Membuka Lowongan PPPK Paruh Waktu 2025, Berikut Jadwal dan Alurnya
-
Jejak Politik Hendrar Prihadi: Disayang Jokowi, Didepak Prabowo, PDIP Resmi Jadi Oposisi Murni?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Perempuan Ini Ngaku Satu Almamater, Bongkar Ijazah Wapres Gibran yang Dipermasalahkan Publik
-
Rp 12,5 Triliun untuk Pembangunan Sumut, Bobby Nasution Sampaikan Ranperda P-APBD 2025
-
Stok BBM Langka, SPBU Swasta di Tebet Banting Stir Jual Beras Porang hingga Paket Makanan Ringan
-
Warning Wamenkum! Semua Tahanan di Indonesia Bisa Bebas Jika Aturan Ini Tak Segera Disahkan DPR
-
Kejagung Sita Sederet Tanah Zarof Ricar di Riau Senilai Rp35 Miliar, Aset Atas Nama Anak-anaknya!
-
Benteng Terakhir PDIP Runtuh! Prabowo Copot Hendrar Prihadi, Sinyal 'Sapu Bersih' Kabinet?
-
Jadi Menpora, Erick Thohir Wajib Mundur dari PSSI? Pakar: Sah, Asal Penuhi 1 Syarat Ini