Suara.com - Kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan keterangan pers setiap hari kepada wartawan mendapat apresiasi dari tokoh pers. Sebab, kebijakan itu dapat menyematkan Bobby Nasution sebagai simbol keterbukaan informasi.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut), Farianda Putra Sinik kepada wartawan mengatakan, dengan keterbukaan informasi itu, semua program gubernur yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan melalui OPD bisa terpublikasikan dan disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara.
"Kebijakan ini supaya wartawan bisa menyampaikan kepada publik bahwa berita-berita yang keluar tidak hoaks dan disinformasi," ujar Farianda, Rabu 17 September 2025.
Menurutnya, informasi yang disampaikan langsung oleh Kepala OPD sangat jelas dan mempermudah wartawan menggali berita. Selain itu, para OPD juga bertanggungjawab terhadap program-program kerja yang dilaksanakan.
"Untuk itu PWI Sumut mengapresiasi atas sikap Gubernur Bobby Nasution melakukan keterbukaan informasi sehingga memudahkan wartawan untuk mendapatkan informasi. Tak salah jika Gubernur sebagai simbol keterbukaan informasi di Sumut," ujarnya.
Dia juga berharap kebijakan ini terus didukung supaya tidak menimbulkan berita-berita yang miring. Apalagi terhadap wartawan yang selama ini kesulitan memeroleh informasi.
"Dalam pertemuan kami baru-baru ini, gubernur meminta agar tidak ada berita hoaks. Lain yang dibilang lain pula yang keluar. Jadi kalau wartawan mendapat informasi dari sumber yang benar, maka berita yang dihasilkan juga benar," ujarnya.
Dengan keterbukaan informasi yang dilakukan Gubernur Bobby Nasution ini, Farianda juga berharap, berita-berita miring dan hoaks yang terkesan mengganggu proses pembangunan Provinsi Sumatera Utara bisa diminimalisir.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Tribun Medan Iin Sholihin menyambut baik langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution yang mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Sumut untuk berkolaborasi dengan awak media dalam menyampaikan informasi progres pembangunan di Sumut.
“Kolaborasi antara OPD dan jurnalis ini tentu sangat penting bagi masyarakat Sumut untuk mengetahui sejauh mana arah dan perkembangan pembangunan di Sumut,” ujar Sholihin.
Menurutnya, lewat temu pers berkala para kepala OPD dapat menyampaikan secara langsung sejauh mana program kerja OPD yang mereka pimpin.
“Dengan begitu masyarakat Sumut akan paham apa saja program prioritas gubernur dan wakil gubernur yang sudah berjalan,” paparnya.
Jurnalis, kata Iin, juga bisa memberikan masukan dan saran atas keluhan yang mereka jaring dari masyarakat di berbagai penjuru Sumut.
Jurnalis, lanjutnya, juga dapat menjalankan fungsinya sebagai bagian dari pilar demokrasi.
“Ada banyak program unggulan Pemprov Sumut seperti dibidang kesehatan dan pendidikan. Dengan jumpa pers berkala ini, masyarakat akan tahu apa saja layanan yang sudah diberikan Pemprov kepada mereka,” jelasnya.
Berita Terkait
-
Teror Kepala Babi hingga Air Keras: Harga Mahal yang Dibayar Jurnalis Demi Kebenaran
-
Soal Dugaan Bobby Nasution Tampar Sopir BUMD, Pengamat: Harusnya Kedepankan Cara Edukatif
-
AMSI Minta Dewan Pers Lindungi Magdalene dari Pembatasan Akses Konten
-
Lebaran ke Rumah Bobby Nasution, Raffi Ahmad dan Gigi Kembali Disentil Isu Liar Asal-usul Lily
-
Usai Lebaran, Para Bos Anak Usaha Astra Kompak Mundur
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
Terkini
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos