Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi sapu bersih dengan menahan 5 tersangka sekaligus dalam skandal dugaan korupsi kredit fiktif di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jepara Artha.

Jajaran petinggi bank tersebut kini resmi memakai rompi oranye.

Para tersangka yang digelandang ke tahanan mencakup hampir seluruh pucuk pimpinan BPR Jepara Artha, yakni Jhendik Handoko, Direktur Utama; Iwan Nursusetyo, Direktur Bisnis dan Operasional; Ahmad Nasir, Kepala Divisi Bisnis, Literasi, dan Inklusi Keuangan; dan Ariyanto Sulistiyono, Kepala Bagian Kredit.

Selain empat petinggi bank, KPK juga menahan satu orang dari pihak swasta, yaitu Mohammad Ibrahim Al’Asyari, Direktur PT Bumi Manfaat Gemilang (BMG), yang diduga terlibat dalam skema kredit fiktif ini.

Ditahan untuk 20 Hari Pertama

Plt Deputi Penyidikan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa kelima tersangka akan menjalani penahanan awal untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

"Para Tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan 7 Oktober 2025,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2025).

"Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK," tambah dia.

Sebelumnya, KPK melakukan penyitaan sejumlah aset dari tersangka dengan nilai mencapai Rp 60 miliar pada Rabu (9/7/2025).

Baca Juga: KPK Sita Aset Rp1,11 Miliar Terkait Kredit Fiktif di BPR Jepara Artha

Penyitaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pencairan kredit usaha fiktif di PT BPR Bank Jepara Artha.

“KPK melakukan penyitaan aset dari tersangka untuk perkara BPR Jepara Artha,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).

Adapun aset yang disita tersebut terdiri dari tiga bidang tanah dan rumah senilai Rp 10 miliar di Yogyakarta. 

Selain itu, KPK juga menyita dua bidang tanah seluas 3.800 m2 beserta pabrik di atasnya. Pabrik dan tanah itu berada di Klaten dan bernilai Rp 50 miliar.

“Penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka pada perkara tersebut,” ujar Budi.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni JH, IN, AN, AS, dan MIA, serta mencegah mereka bepergian ke luar negeri.