-
Menkeu akan tarik anggaran Makan Bergizi Gratis jika tidak terserap efektif.
-
Pemerintah tidak mau membayar bunga untuk dana yang hanya menganggur.
-
Dana bisa dialihkan untuk program lain seperti perluasan bansos beras.
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum tegas terkait pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu percepatan program, namun tak akan segan menarik kembali dana jika penyerapannya tidak efektif.
Purbaya membantah anggapan bahwa dirinya sedang menegur program tersebut.
Sebaliknya, ia menyebutnya sebagai bentuk dukungan dengan syarat yang jelas, yakni anggaran harus berjalan optimal.
"Bukan negur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau enggak bisa juga, kita ambil duitnya," tegas Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Alasan di Balik Ultimatum
Sikap tegas Menkeu didasari oleh prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, membiarkan anggaran besar menganggur tanpa terserap sama saja dengan membuang uang, karena pemerintah tetap harus menanggung beban bunga atas dana tersebut.
"Daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat," jelasnya.
Baca Juga: MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
Rencana Alokasi Ulang ke Bansos Beras
Purbaya mengindikasikan bahwa dana yang berpotensi ditarik dari program MBG tidak akan hilang, melainkan akan dialihkan ke pos lain yang lebih siap atau berdampak langsung ke masyarakat.
Salah satu opsi utamanya adalah memperpanjang program bantuan sosial yang sudah berjalan.
"Seperti perluasan bantuan yang 2 kali 10 kilogram beras, kan bisa diperpanjang ke situ kalau memang enggak bisa diserap," paparnya.
Pada intinya, Purbaya menyatakan dukungan penuh terhadap program MBG, asalkan eksekusinya berjalan sesuai rencana.
"Tapi kalau memang bisa diserap kan bagus. Jadi saya enggak negur tapi saya mendukung, tapi kalau enggak jalan saya ambil duitnya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!