- Erros Djarot menilai DPR tidak independen karena dikendalikan ketua umum partai
- Kekuasaan politik disebut dikuasai elite partai dan konglomerat, merugikan rakyat
- Erros menyerukan reformasi sistem politik agar kembali berpihak pada kepentingan rakyat
Suara.com - Erros Djarot, sutradara dan politikus Indonesia mengutarakan kondisi politik Indonesia saat ini, khususnya mengenai dominasi ketua umum partai dalam sistem demokrasi yang ada.
Menurutnya, kekuasaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejatinya tidak independen, melainkan berada sepenuhnya di bawah kendali ketua partai.
Erros menyebut situasi ini telah membuat negara seolah-olah “disandera” oleh para ketua umum partai.
“Jadi sebetulnya kita ini negeri ini disandera oleh para ketua umum partai. Even itu anggota DPR-nya disandera sama ketua partainya,” ujar Eros dalam perbincangan di akun YouTube Abraham Samad Speak Up, Minggu (21/9/2025).
Erros menilai bahwa kewenangan anggota DPR saat ini hanya sebatas formalitas.
Semua keputusan penting, mulai dari pencalonan pejabat publik hingga penentuan posisi strategis negara, harus mendapatkan persetujuan dari ketua partai.
“Mau jadi apa pun harus lewat legislatif. Mau jadi apalah duta besar kek apa kek namanya itu lewat legislatif. Lewat siapa? Lewat DPR. Enggak, lewat ketua umum partai karena semua ditentukan sama ketua umum partai. Ya. Jadi negara ini sebetulnya,” jelasnya.
Ia menyebut, kondisi ini sebagai bentuk ketidakjujuran politik yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Menurut Erros, para politisi kerap tampil seolah berkuasa, padahal sebenarnya hanya menjalankan perintah dari pimpinan partai.
Baca Juga: Rezim Jokowi Rusak Peradaban? Erros Djarot Bongkar Borok Nepotisme dan Buzzer di Lingkar Kekuasaan
“Saya ini pernah ada di dalam situasi itu, jadi saya tahu persis kondisinya. Orang-orang yang terlihat sombong, merasa hebat, padahal hanya dipanggil dan diatur oleh ketua umum mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, politikus ini mengungkapkan bahwa ketergantungan penuh pada ketua umum partai ini berujung pada penderitaan rakyat.
Kepentingan publik sering kali dikesampingkan demi kepentingan segelintir elite.
“Rakyat yang dikorbankan selesai. Boleh dikatakan saya tidak mengatakan dikorbankan. Kalau mereka punya kepentingan yang berdampak pada rakyat disengsarakan bisa terjadi,” tegasnya
Bahkan, Erros menyebut bahwa struktur kekuasaan saat ini tidak hanya dikuasai oleh ketua partai, tetapi juga oleh para konglomerat yang memperkuat cengkeraman oligarki di Indonesia.
“Dikendalikan oleh institusi yang namanya institusi ketua umum partai dan institusi para konglomerat ini oligarki ini ya. Itu sebenarnya negara ini di penjara itu aja. Begitu dua ini ketemu ya saling berbagi kepentingan selesai,” ungkapnya.
Berita Terkait
-
DPR Desak Penghentian Sementara PSN Kebun Tebu Merauke: Hak Adat Tak Boleh Dikorbankan
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Warning dari Senayan Buat Erick Thohir: Boleh Rangkap Jabatan, Tapi....
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi