- Erros Djarot menilai DPR tidak independen karena dikendalikan ketua umum partai
- Kekuasaan politik disebut dikuasai elite partai dan konglomerat, merugikan rakyat
- Erros menyerukan reformasi sistem politik agar kembali berpihak pada kepentingan rakyat
Suara.com - Erros Djarot, sutradara dan politikus Indonesia mengutarakan kondisi politik Indonesia saat ini, khususnya mengenai dominasi ketua umum partai dalam sistem demokrasi yang ada.
Menurutnya, kekuasaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejatinya tidak independen, melainkan berada sepenuhnya di bawah kendali ketua partai.
Erros menyebut situasi ini telah membuat negara seolah-olah “disandera” oleh para ketua umum partai.
“Jadi sebetulnya kita ini negeri ini disandera oleh para ketua umum partai. Even itu anggota DPR-nya disandera sama ketua partainya,” ujar Eros dalam perbincangan di akun YouTube Abraham Samad Speak Up, Minggu (21/9/2025).
Erros menilai bahwa kewenangan anggota DPR saat ini hanya sebatas formalitas.
Semua keputusan penting, mulai dari pencalonan pejabat publik hingga penentuan posisi strategis negara, harus mendapatkan persetujuan dari ketua partai.
“Mau jadi apa pun harus lewat legislatif. Mau jadi apalah duta besar kek apa kek namanya itu lewat legislatif. Lewat siapa? Lewat DPR. Enggak, lewat ketua umum partai karena semua ditentukan sama ketua umum partai. Ya. Jadi negara ini sebetulnya,” jelasnya.
Ia menyebut, kondisi ini sebagai bentuk ketidakjujuran politik yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Menurut Erros, para politisi kerap tampil seolah berkuasa, padahal sebenarnya hanya menjalankan perintah dari pimpinan partai.
Baca Juga: Rezim Jokowi Rusak Peradaban? Erros Djarot Bongkar Borok Nepotisme dan Buzzer di Lingkar Kekuasaan
“Saya ini pernah ada di dalam situasi itu, jadi saya tahu persis kondisinya. Orang-orang yang terlihat sombong, merasa hebat, padahal hanya dipanggil dan diatur oleh ketua umum mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, politikus ini mengungkapkan bahwa ketergantungan penuh pada ketua umum partai ini berujung pada penderitaan rakyat.
Kepentingan publik sering kali dikesampingkan demi kepentingan segelintir elite.
“Rakyat yang dikorbankan selesai. Boleh dikatakan saya tidak mengatakan dikorbankan. Kalau mereka punya kepentingan yang berdampak pada rakyat disengsarakan bisa terjadi,” tegasnya
Bahkan, Erros menyebut bahwa struktur kekuasaan saat ini tidak hanya dikuasai oleh ketua partai, tetapi juga oleh para konglomerat yang memperkuat cengkeraman oligarki di Indonesia.
“Dikendalikan oleh institusi yang namanya institusi ketua umum partai dan institusi para konglomerat ini oligarki ini ya. Itu sebenarnya negara ini di penjara itu aja. Begitu dua ini ketemu ya saling berbagi kepentingan selesai,” ungkapnya.
Berita Terkait
-
DPR Desak Penghentian Sementara PSN Kebun Tebu Merauke: Hak Adat Tak Boleh Dikorbankan
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Warning dari Senayan Buat Erick Thohir: Boleh Rangkap Jabatan, Tapi....
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing