- Perdana mengatakan program ini hanya memindahkan masalah dari pulau padat penduduk ke pulau jarang penduduk.
- Perdana juga mempertanyakan keberlanjutan transmigrasi di tengah krisis iklim.
- AGRA juga mengecam penggunaan anggaran triliunan rupiah untuk proyek transmigrasi.
Suara.com - Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) melalui Dewan Pimpinan Pusatnya, Rendy Perdana, menyuarakan penolakan keras terhadap proyek transmigrasi, yang disebutnya sebagai “Transmigrasi Ala Orde Baru,” dan menuntut pembubaran Kementerian Transmigrasi.
Menurut Perdana, program ini hanya memindahkan masalah dari pulau padat penduduk ke pulau jarang penduduk tanpa menyelesaikan akar permasalahan.
Rendy Perdana menyoroti bahwa banyak keluarga pencari tanah dari Jawa dan Sumatera Utara yang menjadi “pendatang liar” di tempat baru, seringkali berstatus “asilum” di tanah airnya sendiri.
Mereka kerap “dibarkan menggarap lahan dan diusir perusahaan dan aparat negara setelah tanaman komoditasnya siap untuk dipanen.”
Ia mengkritik bahwa proyek transmigrasi gagal mengangkat kesejahteraan mayoritas transmigran.
Generasi kedua dan ketiga transmigran tahun 1970-an dan 1980-an kini kembali menjadi “transmigran” karena pembagian tanah yang terlalu kecil, tidak ada biaya garap, atau terpaksa menjual tanah untuk bertahan hidup.
“Tanpa industri nasional dan pekerjaan bermutu lainnya di pedesaan, berapa tanah lagi yang dibutuhkan untuk dibagikan dan para transmigran akan menjadi transmigran lagi secara turun temurun?” kata Perdana Senin (22/9/2025).
Perdana juga mempertanyakan keberlanjutan transmigrasi di tengah krisis iklim.
“Haruskah proyek transmigrasi membuka hutan dan belukar lagi? Bisakah membuat tempat tinggal dan bercocok tanam tanpa harus menghancurkan hutan dan lingkungan hidup di tengah perubahan iklim yang ekstrem?” kata dia.
Baca Juga: Usai Ramai Pagar Laut, PIK 2 Bagi-bagi Sembako ke Warga, AGRA: Upaya Pembungkaman
AGRA juga mengecam penggunaan anggaran triliunan rupiah untuk proyek transmigrasi yang hanya untuk “memperoleh dukungan dari kalangan intelektual kampus untuk meneruskan proyek yang tidak layak.”
Perdana bahkan menyoroti rencana Kementerian Transmigrasi untuk membangun “Batalyon Komando Cadangan beranggotakan keluarga transmigran,” mempertanyakan tujuannya dan mendesak pembentukan Batalyon Cadangan bagi suku lokal juga.
Sebagai solusi fundamental, AGRA “menuntut dan mendukung penuh LAND REFORM SEJATI sebagai pembuka jalan industri nasional.”
Menurut Perdana, semua masalah kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan di pedesaan hanya bisa diselesaikan dengan land reform sejati yang “menghapus sistem produksi setengah feodal serta sewa tanah dan peribaan yang melekat padanya.”
Reporter: Safelia Putri
Tag
Berita Terkait
-
Jelang Hari Tani 2025, AGRA Sebut Kebijakan Agraria Pemerintahan Prabowo Hanya Untungkan Elite
-
Menteri Bahlil Temui Perusahaan Solar PV di Tiongkok demi Kejar Realisasi PLTS 100 GW
-
Rekomendasi Bus Double Decker Terbaik untuk Mudik Lebaran, Rasakan Sensasi Nyaman Di Kabin
-
Usai Ramai Pagar Laut, PIK 2 Bagi-bagi Sembako ke Warga, AGRA: Upaya Pembungkaman
-
Aguan dan Anthony Salim Didesak untuk Diperiksa Terkait Pagar Laut Tangerang
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
Terkini
-
Misteri Isi Email Teror Bom 10 SMA di Depok: Ada Nama Kamila Luthfiani, Ngaku Korban Perkosaan
-
Prabowo Mau Tata Ulang Kota, DPR: Perlu Tangan Besi Lawan Cengkeraman Pengusaha
-
Pemerintah Targetkan Sampah Bantargebang Hilang 2 Tahun, Pramono Tinggal Tunggu Arahan Bangun PLTSa
-
Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi, Mayoritas dari Angkatan Darat
-
Saksi Sebut Pertamina Gunakan Kapal Jenggala Bango karena Stok Gas Kritis
-
Ancaman Wabah Mengintai Pengungsi Bencana Sumatra, Pakar Ingatkan Risiko ISPA hingga Kolera
-
Yahya Cholil Staquf Klarifikasi Dana Rp100 Miliar PBNU, Konsesi Tambang dan Isu Zionis
-
Kaleidoskop Satu Dekade Shopee: Menciptakan Dampak Bagi Ekosistem melalui Inovasi & Kolaborasi
-
Mendagri dan Menko PMK Bahas Kebutuhan Masyarakat Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana
-
Pemprov DKI Kirim 27 Ton Bantuan ke Korban Bencana Sumatera