News / Nasional
Selasa, 23 September 2025 | 11:33 WIB
Ilustrasi proyek transmigrasi di Dusun Tanjung Cina, Desa Bambakoro, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu mangkrak. [Ist/gopos.id]
Baca 10 detik
  • Perdana mengatakan program ini hanya memindahkan masalah dari pulau padat penduduk ke pulau jarang penduduk.
  • Perdana juga mempertanyakan keberlanjutan transmigrasi di tengah krisis iklim.
  • AGRA juga mengecam penggunaan anggaran triliunan rupiah untuk proyek transmigrasi. 

Suara.com - Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) melalui Dewan Pimpinan Pusatnya, Rendy Perdana, menyuarakan penolakan keras terhadap proyek transmigrasi, yang disebutnya sebagai “Transmigrasi Ala Orde Baru,” dan menuntut pembubaran Kementerian Transmigrasi.

Menurut Perdana, program ini hanya memindahkan masalah dari pulau padat penduduk ke pulau jarang penduduk tanpa menyelesaikan akar permasalahan.

Rendy Perdana menyoroti bahwa banyak keluarga pencari tanah dari Jawa dan Sumatera Utara yang menjadi “pendatang liar” di tempat baru, seringkali berstatus “asilum” di tanah airnya sendiri.

Mereka kerap “dibarkan menggarap lahan dan diusir perusahaan dan aparat negara setelah tanaman komoditasnya siap untuk dipanen.”

Ia mengkritik bahwa proyek transmigrasi gagal mengangkat kesejahteraan mayoritas transmigran.

Generasi kedua dan ketiga transmigran tahun 1970-an dan 1980-an kini kembali menjadi “transmigran” karena pembagian tanah yang terlalu kecil, tidak ada biaya garap, atau terpaksa menjual tanah untuk bertahan hidup.

“Tanpa industri nasional dan pekerjaan bermutu lainnya di pedesaan, berapa tanah lagi yang dibutuhkan untuk dibagikan dan para transmigran akan menjadi transmigran lagi secara turun temurun?” kata Perdana Senin (22/9/2025).

Perdana juga mempertanyakan keberlanjutan transmigrasi di tengah krisis iklim.

“Haruskah proyek transmigrasi membuka hutan dan belukar lagi? Bisakah membuat tempat tinggal dan bercocok tanam tanpa harus menghancurkan hutan dan lingkungan hidup di tengah perubahan iklim yang ekstrem?” kata dia.

Baca Juga: Usai Ramai Pagar Laut, PIK 2 Bagi-bagi Sembako ke Warga, AGRA: Upaya Pembungkaman

AGRA juga mengecam penggunaan anggaran triliunan rupiah untuk proyek transmigrasi yang hanya untuk “memperoleh dukungan dari kalangan intelektual kampus untuk meneruskan proyek yang tidak layak.”

Perdana bahkan menyoroti rencana Kementerian Transmigrasi untuk membangun “Batalyon Komando Cadangan beranggotakan keluarga transmigran,” mempertanyakan tujuannya dan mendesak pembentukan Batalyon Cadangan bagi suku lokal juga.

Sebagai solusi fundamental, AGRA “menuntut dan mendukung penuh LAND REFORM SEJATI sebagai pembuka jalan industri nasional.”

Menurut Perdana, semua masalah kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan di pedesaan hanya bisa diselesaikan dengan land reform sejati yang “menghapus sistem produksi setengah feodal serta sewa tanah dan peribaan yang melekat padanya.”

Reporter: Safelia Putri

Tag

Load More