- Mahfud menyebut dirinya memberikan dua jempol atas kebijakan yang diambil Prabowo.
- Jempol pertama ia berikan ketika Prabowo bergerak cepat meredakan kerusuhan yang sempat mencekam.
- Jempol kedua diberikan setelah Prabowo merombak jajaran kabinetnya.
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi situasi politik dan keamanan belakangan ini.
Bahkan, Mahfud menyebut dirinya memberikan dua jempol atas kebijakan yang diambil Prabowo, terutama terkait penanganan kerusuhan dan reshuffle kabinet jilid dua.
Mahfud menjelaskan, jempol pertama ia berikan ketika Prabowo bergerak cepat meredakan kerusuhan yang sempat mencekam.
“Dia segera perintahkan Polri dan TNI untuk meredakan situasi, dan tidak sampai sehari selesai. Itu efektif, makanya saya beri jempol satu,” ujar Mahfud dalam Podcast Terus Terang, dikutip pada Selasa (23/9/2025).
Sementara jempol kedua diberikan setelah Prabowo merombak jajaran kabinetnya.
Menurut Mahfud, langkah ini menunjukkan perubahan sikap Prabowo yang sebelumnya dinilai tertutup terhadap aspirasi masyarakat.
“Sebelum peristiwa itu, Pak Prabowo tidak pernah peduli aspirasi masyarakat. Kalau lewat menterinya, sering tidak sampai. Tapi setelah peristiwa itu, beliau berubah dan langsung merespons,” jelas Mahfud.
Sejumlah nama besar disebutkan Mahfud sebagai bentuk keberanian Prabowo, termasuk pergantian pada posisi penting seperti Menpora, Menko Polkam, hingga Menteri BUMN.
“Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, dimana tidak pernah ada aspirasi tembus. Sekarang, tembus. Lumayan banget. Bisa menggantikan siapa? Budi Ari. Kemudian, siapa lagi? Sri Mulyani. Budi Gunawan," kata dia.
Baca Juga: Prabowo Desak Dunia Akui Palestina: Janji Indonesia Siap Akui Israel
"Kemudian,Dito. Itu sesuatu yang menurut saya oke banget. Karena sebelum itu selalu dikatakan menteri saya hebat-hebat. Kerja siang malam, mobilnya nggak ganti, dan sebagainya-sebagainya gitu,” Mahfud menambahkan.
Mahfud menilai reshuffle kali ini tidak mungkin memuaskan semua pihak. Namun, ia melihat adanya langkah maju dari pemerintah.
“Banyak orang yang menganggap ya cuma itu-itu saja. Tapi ada orang yang menganggap ini sudah berani benar,” katanya.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Mahfud MD Akui Sempat Ditawari Jabatan Menko Polkam: Saya Tidak Berkeringat, Tidak Etis
-
Sebelum Kerusuhan Meletus, Mahfud MD Sebut Prabowo Tak Gubris Masukan Akademisi UGM: Udah Biarin Aja
-
Detik-detik Mikrofon Prabowo Mati di KTT PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Pesan Palestina Tetap Menggema
-
Prabowo Desak Akhiri Konflik Palestina-Israel: Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian!
-
Prabowo Desak Dunia Akui Palestina: Janji Indonesia Siap Akui Israel
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Bambang Tri Siap Jadi Saksi Sidang Ijazah Jokowi, Klaim Punya Bukti Baru dari Buku Sri Adiningsih
-
Wamenkum: Penyadapan Belum Bisa Dilakukan Meski Diatur dalam KUHAP Nasional
-
Hindari Overkapasitas Lapas, KUHP Nasional Tak Lagi Berorientasi pada Pidana Penjara
-
Kayu Hanyutan Banjir Disulap Jadi Rumah, UGM Tawarkan Huntara yang Lebih Manusiawi
-
Video Viral Badan Pesawat di Jalan Soetta, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Tiga Hari!
-
KemenHAM: Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Paling Banyak Terjadi di Sektor Lahan
-
Pemerintah Terbitkan PP, Wahyuni Sabran: Perpol 10/2025 Kini Punya Benteng Hukum
-
Komisi III DPR Soroti OTT Jaksa, Dorong Penguatan Pengawasan
-
Perpres Baru Bisnis dan HAM Masih Menunggu Teken Menko Airlangga