- Mendagri meminta pemda untuk lebih serius menjaga stabilitas harga di wilayahnya masing-masing.
- Tito Karnavian menyoroti delapan provinsi yang angka inflasinya masih tinggi.
- Tito menyebut kenaikan harga di daerah kerap dipicu oleh masalah distribusi.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah atau pemda untuk lebih serius menjaga stabilitas harga di wilayahnya masing-masing. Meskipun inflasi nasional terkendali, ia menyoroti delapan provinsi yang angka inflasinya masih tinggi dan menegaskan bahwa inflasi yang dibiarkan melambung akan langsung memukul daya beli masyarakat.
Menurut Tito, inflasi nasional saat ini masih terkendali di angka 2,3 persen (yoy), sesuai target pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa sejumlah daerah masih mencatatkan inflasi di atas 3,5 persen.
Daerah-daerah tersebut antara lain: Sulawesi Barat, Riau, Aceh, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.
"Tolong kepala daerah yang inflasinya masih tinggi untuk duduk bersama dengan BPS, Bulog, dan asosiasi pengusaha. Cari penyebabnya, bisa karena suplai pangan kurang, tarif angkutan naik, atau distribusi terganggu akibat cuaca," ujar Tito kepada wartawan, Rabu (24/9/2025).
Ia menilai, kenaikan harga di daerah kerap dipicu oleh masalah distribusi, mulai dari cuaca ekstrem, kenaikan ongkos transportasi, hingga praktik penimbunan.
Arahan Mendagri ini langsung ditindaklanjuti oleh sejumlah daerah.
Di Tanjungpinang, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, menegaskan pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga melalui pemantauan dan evaluasi rutin.
Di Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Harisson menyatakan siap memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bulog dan Satgas Pangan. Ia menyoroti komoditas strategis seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras sebagai penyumbang utama inflasi di daerahnya dan memastikan akan memanfaatkan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) untuk mengantisipasi kenaikan harga.
"Kami di Kalbar berkomitmen menjaga stabilitas harga agar inflasi daerah tetap terkendali dan sejalan dengan target nasional," pungkas Harisson.
Baca Juga: Tri Tito Buka Rakornas Posyandu, Tekankan Pentingnya Posyandu Dukung Implementasi Enam SPM
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga
-
Suara.com dan PLN Kupas Tuntas Kendaraan Listrik di Jabar, Ini Fakta Terbarunya
-
500 Titik Bazar Murah Jakarta, Strategi Pasar Jaya Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadan
-
Kemensos Akan Bagikan Jadup Rp450 Ribu per Bulan untuk Korban Banjir Sumatra Pekan Ini
-
PDIP Dukung Pernyataan Dasco: Pemimpin Harus Cetak Keberhasilan Sebelum Pikirkan Periode Kedua
-
Mendagri Instruksikan Percepatan Pemindahan Pengungsi Bencana Sumatra ke Hunian Layak
-
Usut Kasus Sudewo, KPK Cecar Ketua Kadin Surakarta Soal Proses Lelang Proyek DJKA Jatim
-
IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasto PDIP: Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan