-
Demo berakhir tertib setelah tuntutan kunci mereka dikabulkan oleh DPR.
-
Disetujui pembentukan lembaga reforma agraria langsung di bawah kendali Presiden.
-
DPR akan membentuk Pansus lintas komisi untuk awasi penyelesaian konflik agraria.
Suara.com - Aksi peringatan Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI berakhir pada Rabu (24/9/2025) sore.
Ribuan massa membubarkan diri secara tertib , setelah perwakilan mereka diterima oleh pimpinan DPR dan kementerian terkait, serta sejumlah tuntutan kunci berhasil disepakati.
Berdasarkan pantauan Suara.com, para peserta aksi yang mayoritas berasal dari Jawa Barat mulai membubarkan diri sekitar pukul 16.30 WIB, diiringi ucapan terima kasih kepada aparat.
“Terima kasih pak polisi, semoga tidak ada lagi aksi represifitas soal agraria,” kata orator dari atas mobil komando.
Tuntutan Kunci Dikabulkan DPR
Sebelum bubar, perwakilan massa mengumumkan hasil positif dari audiensi dengan DPR dan pemerintah.
Salah satu tuntutan utama yang disetujui adalah pembentukan lembaga khusus untuk menjalankan reforma agraria yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dengan skema ini, pertanggungjawaban lembaga tersebut akan langsung kepada presiden, bukan lagi melalui kementerian terkait.
Selain itu, massa juga meminta DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) lintas komisi untuk mengawasi penyelesaian konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria.
Baca Juga: Ditemui Utusan Istana, Serikat Petani Indonesia Sampaikan 6 Tuntutan Reforma Agraria
Suara Kritis dari Atas Mobil Komando
Sebelum kesepakatan tercapai, orasi dari atas mobil komando terus menggema, menyoroti kegagalan negara dalam mewujudkan reforma agraria.
Isu seperti ketersediaan bibit dan pupuk murah, yang menurut orator sudah diselesaikan negara lain 40 tahun lalu, menjadi sorotan utama.
“Tanah untuk rakyat, tanah untuk rakyat,” seru salah satu orator.
Selain itu, disuarakan pula kebutuhan akan adanya "blok politik ketiga" yang independen dan berpihak pada rakyat, bukan menjadi perpanjangan tangan penguasa.
“Saat ini kita butuh blok politik ketiga, blok politik yang pro terhadap rakyat. Blok politik petani sebagai alternatif,” jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
- Diundang Dolce & Gabbana, Penampilan Anggun Mayang Banjir Pujian: Netizen Bandingkan dengan Fuji
Pilihan
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
Terkini
-
Viral SPBU Dijaga Ketat Polisi: Kendaraan Mati Pajak Dilarang Isi BBM!
-
Senggol Terus Ijazah Jokowi dan Gibran, Apa Latar Belakang Pendidikan Roy Suryo?
-
Titiek Soeharto Angkat Bicara Soal Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode: Ada Apa?
-
Ratusan Siswa Cipongkor Tumbang Keracunan MBG, Gejala Mual, Sesak Napas, Hingga Kejang-kejang
-
Ditemui Utusan Istana, Serikat Petani Indonesia Sampaikan 6 Tuntutan Reforma Agraria
-
'Turunkan Menteri, Bukan Aparat' KPA Desak Perubahan Total Penanganan Konflik Agraria di DPR
-
Muncul Desakan KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji, Begini Reaksi Cak Imin
-
Beda Kasus Ijazah Jokowi vs Gibran: Bapak-Anak Terus Disentil Geng Roy Suryo dan Dokter Tifa
-
Baru Terserap 22 Persen, FSGI Desak Anggaran MBG Dialihkan untuk Kesejahteraan Guru
-
Hari Tani Nasional 2025: Gerbang Tani Soroti Ketimpangan Tanah dan Mendesak Reforma Agraria