PPP Siap Gelar Muktamar X: Presiden dan Ketum Partai Lain Diundang Sambut Ketua Umum Baru

Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar X pada 27-29 September 2025 di Jakarta. Dalam acara penutupan forum tertinggi partai tersebut, PPP berencana mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto serta sejumlah ketua umum partai politik lain.

Undangan ini sekaligus menjadi ajang perkenalan bagi ketua umum PPP yang baru terpilih.

Politisi PPP Usman M Tokan, mengungkapkan bahwa pembukaan Muktamar X akan berlangsung secara internal dan sederhana di Hotel Mercure Jakarta, tanpa publikasi besar-besaran. Langkah ini diambil untuk menjaga suasana damai dan sejuk, mengingat kondisi kebangsaan saat ini.

"Nanti penutupan kita undang presiden kalau berkenan hadir. Insya Allah kita juga undang ketua umum partai lain untuk memperkenalkan ketua umum baru," ujar Usman kepada wartawan pada Kamis (25/9/2025).

Acara pembukaan diperkirakan akan dihadiri sekitar 1.500 orang, terdiri dari lebih dari 1.200 peserta dengan hak suara, serta peninjau dan undangan lainnya.

"Kami tidak ingin kegiatan ini bersifat dipublikasikan besar-besaran, misalnya pasang bendera. Jadi suasananya dibuat sejuk, damai, dan tidak mengundang orang luar,” katanya.

Dalam persiapan Muktamar X, kandidat ketua umum PPP periode 2025–2030 kini mengerucut pada tiga nama. Mereka adalah Muhammad Mardiono, Agus Suparmanto, dan Husnan Bey Fananie.

Muhammad Mardiono disebut-sebut memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilihan, bahkan secara aklamasi, karena didukung oleh 33 wilayah.

"Pertama Bapak Mardiono yang didukung oleh 33 wilayah, sehingga berkesempatan bisa menang, bahkan mungkin bisa jadi aklamasi," terang Usman.

Baca Juga: Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku

Sementara itu, Agus Suparmanto menjadi pesaing kuat karena mendapat dukungan dari mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy atau Gus Rommy.

Di sisi lain, Husnan Bey Fananie juga aktif menegaskan niatnya maju sebagai ketua umum, bahkan telah menyiapkan tim hukum untuk mengawal pelaksanaan muktamar.