-
Wamensesneg Bambang Eko menegaskan Presiden Prabowo sudah tahu kasus keracunan massal MBG, meski saat ini masih dalam kunjungan luar negeri.
-
DPR melalui Sufmi Dasco Ahmad mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi dan memastikan standar higienis dapur MBG.
-
Aparat penegak hukum diminta turun tangan untuk menyelidiki apakah kasus ini akibat kelalaian atau ada unsur kesengajaan.
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo mengetahui kasus tersebut, Bambang dengan tegas menjawab, terlebih kasus ini sudah ramai jadi sorotan media.
"Oh tahu, tahu, kan di media kan ada," kata Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Namun, terkait dengan respons cepat dari Presiden Prabowo terhadap kasus ini, Bambang belum bisa memberikan kepastian. Terlebih Prabowo sendiri masih dalam kunjungan kerja luar negeri.
"Kita enggak tahu karena beliau masih di luar negeri, ya," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keprihatinan mendalam terkait insiden keracunan makanan yang diduga melibatkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.
Dasco mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyikapi serius persoalan ini dan segera melakukan evaluasi menyeluruh serta Aparat Hukum diminta ikut aktif.
"Kita turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG yang saat ini terjadi di beberapa tempat," ujar Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Dasco ikut menyoroti minimnya dapur MBG yang memiliki sertifikat higienis.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR Cucun Sidak Dapur MBG Bandung Barat Usai Keracunan Massal, Desak Perpres
Ini menjadi perhatian serius mengingat standar kebersihan dan keamanan pangan adalah kunci utama untuk mencegah insiden serupa.
Lebih lanjut, Dasco juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan investigasi lapangan.
Investigasi ini penting untuk membedakan secara jelas apakah insiden keracunan murni disebabkan oleh kelalaian, ataukah ada unsur kesengajaan yang mungkin terjadi.
"Kita juga meminta kepada APH untuk ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu kan," tegas Dasco.
DPR memberikan kesempatan kepada BGN untuk melakukan evaluasi yang dianggap perlu agar program yang seharusnya bermanfaat ini dapat kembali berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Lihat Permainan Rizky Ridho, Bintang Arsenal Jurrien Timber: Dia Bagus!
- Ousmane Dembele Raih Ballon dOr 2025, Siapa Sosok Istri yang Selalu Mendampinginya?
- Jadwal Big 4 Tim ASEAN di Oktober, Timnas Indonesia Beda Sendiri
Pilihan
Terkini
-
Revisi UU BUMN Rampung Dibahas dalam 4 Hari, Menteri Hukum Jelaskan Alasannya
-
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakati Revisi UU BUMN Dibawa ke Rapat Paripurna
-
Munculnya Pasukan Nonorganik TNI jadi Masalah Baru, DPRK Paniai: Rakyat Kami Ketakutan!
-
Bukan Pengajian, Panggung Maulid Nabi Malah Jadi Arena Joget
-
Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Terancam Sanksi Kerja Sosial
-
Usut Kasus Korupsi Proyek Jalan, KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan
-
Dicap Proyek Politik, Prof Sulfikar Amir Blak-blakan Kuliti MBG: Brutal!
-
Ahmad Ali CS Dikabarkan Gabung PSI, Jawaban Resmi Baru Muncul Malam Ini
-
Mengurai Benang Kusut Ijazah Gibran, Entrepreneur Ini Sebut Pembelaan Dian Hunafa Bohong
-
Dianggarkan Rp15,3 Miliar, Ahmad Luthfi Tinjau Langsung Perbaikan Jalan TodananNgawen Blora